Page 5 - MAJALAH 158

DUGAAN ADANYA PELANGGARAN PERMohoNAN

HASIL SELEKSI TAHAP KE II PENGhENTIAN
BAwASLU PROV. KALTENG KEGIATAN

PENIMBUNAN
lAhAN
PERKEBUNAN
IlEGAl

engaduan terkait
permohonan penghentian
P kegiatan penimbunan
lahan perkebunan secara ilegal
yang dilakukan oleh perusahaan
di atas lahan perkebunan
milik kelompok tani Talang di
Banyuasin Sumsel. Menurut
pengadu kegiatan penimbunan
DITO SUGITO tersebut menimbulkan sengketa
dengan kelompok tani selaku

karena tidak prosedur perizinan
engaduan terkait dugaan adanya pelanggaran hasil seleksi tahap pemilik lahan perkebunan
ke II Bawaslu Prov. Kalteng permasalahan bermula ketika adanya penimbunan, amdal Device
P kejanggalan dalam pelaksanaan seleksi calon Angggota Bawaslu yang Planning, Site Plane, IMB
tidak profesional, akuntabel, dan tidak adanya kepastian hukum. Hal tersbut terlebih dahulu kepada Pemkab
terindikasi dari tidak diumumkannya sejumlah hasil pemeriksaan peserta seleksi Banyuasin, selain tidak mempuyai
sehingga bertentangan pasal 35 ayat 2 Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2012. izin prinsip juga tidak mempunyai
Menurut pengadu, pansel melakukan pelanggaran aturan bagi peserta seleksi itikat baik perusahan yang berupa
yang tidak boleh mempunyai hubungan kekeluargaan dengan penyelanggara inisiatif penyelesaian sengketa
pemilu, namun terbukti dengan adanya salah asatu peserta seleksi yang
merupakan adik kandung salah satu anggota pansel. dengan kelompok tani tersebut.

USUlAN PERUBAhAN ada saat ini digunakan akan memberi
dampak pada lulusan perguruan
ATURAN AKREDITAS tinggi tersebut. Atas permasalahan
tersebut pemerintah tidak seharusnya
PERGURUAN TINGGI membebankan kesalahan perguruan
tinggi dengan akreditasi C kepada
para lulusannya, yaitu dengan
engaduan terkait usulan memberi kesempatan atau menerima
perubahan aturan akreditas yang lulusanya menjadi PNS dan CPNS
P berlaku pada perguruan tinggi diusulkan agar perguruan tinggi baik
sesuai dengan UU NO. 12 Tahun 2012 negeri maupu swasta hanya boleh
tentang Perguruan Tinggi. Permasalahan menerima mahasiswa setelah memiliki
bermula adanya lulusan perguruan akreditas minimal B, apabila dalam
tinggi akreditas C yang tidak dapat perjalanannya mengalami penurunan
diterima menjadi CPNS/ PNS akibat akreditasi menjadi C, maka perguruan
dari hal tersebut lulusan perguruan tersebut tidak boleh meluluskan
tinggi dengan akreditasi C mendapatkan mahasiswanya dan bagi mahasiswa
perlakuan diskriminasi dalam hal hukum, yang sudah terlanjur diluluskan untuk
peran serta dalam pemerintah, dalam diberi kesempatan yang sama dengan
pekerjaan, dan penghidupan yang layak. DITO SUGITO mahasiswa lulusan pergururan tinggi
Menurut pengadu aturan akreditasi yang dengan akreditasi A maupun B.

158 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 5