Page 7 - MAJALAH 158
P. 7

PROL
                                                                                    LAPORAN UTAMA
                                                                                          OG




              belum mengisi.  Yang masih
              rendah justru DPRD di daerah, baik
              di provinsi maupun kabupaten,”
              ungkap Agus.
                  Bagi Anggota DPR RI Hetifah
              Sjaifudian, peresmian e-LHKPN
              adalah upaya menampik keraguan
              publik dalam perkara transparansi
              kelembagaan.
                  Menurutnya, para
              penyelenggara negara yang
              bernaung di parlemen, kini kian
              dipermudah dalam melaporkan
              harta kekayaannya. Ada fasilitas
              aplikasi yang sudah disediakan
              DPR untuk para legislator dalam
              mengisi daftar harta kekayaannya.
              Sebelumnya, para anggota DPR                                                                     FOTO: JAKA/Iw
              selalu mengisi formulir yang
                                                                                langsung terpantau.
                                                                                    “Institusi yang paling transparan
                                                                                adalah DPR. DPR dengan anatomi
                                                                                yang seperti ini, suka tidak suka,
                                                                                sudah telanjang. Setiap kebijakan
                                                                                yang dibuat DPR pasti langsung
                                                                                diketahui publik. Dalam konteks
                                                                                itu, DPR sama sekali tidak saling
                                                                                menegasikan kepentingan-
                                                                                kepentingan KPK. Justru dengan
                                                                                melihat anatomi DPR, seharusnya
                                                                                KPK mendukung agar institusi dan
                                                                                lembaga lain berbuat seperti DPR,”
                                                                              FOTO: JAKA/Iw  ucap politisi PDI Perjuangan ini.
                                                                                    Sementara itu pengamat politik

                                                                                iktikad baik DPR dalam mendorong
              Pimpinan DPR RI dan Pimpinan BURT di dampingi Ketua KPK melakukan simulasi pengaduan   Asep Kamaluddin Nashir menilai,
              masyarakat dan pelaporan e-LHKPN                                  transparansi dan keterbukaan,
                                                                                membuka optimisme dan semangat
              ditulis manual dan itu merepotkan.   menjadi tumpuan rakyat dalam
              Dengan dibukanya klinik e-LHKPN   menghadapi berbagai masalah.    baru dalam membangun DPR
              semakin memacu semangat          e-LHKPN ini membuka ruang atau   yang lebih peduli dan bersih.
                                                                                Sebagai sebuah upaya dalam
              para anggota dewan untuk lebih   kanal-kanal akses publik untuk   mengembangkan parlemen
              transparan.                      mendekat ke DPR. “Kita juga sudah   yang modern, upaya pembuatan
                  “Saya mengapresiasi          banyak membuka ruang, ada pos    e-LHKPN adalah bukti bahwa
              peresmian e-LHKPN. Ini inisiatif   pengaduan dan terakhir membuka   DPR ingin berubah menjadi lebih
              Ketua DPR yang baru. Saya kira   e-LHKPN ini.” jelas Arteria.     baik dan lebih dicintai oleh publik.
              baguslah, e-LHKPN ini nanti akan     Dengan membuka klinik        Lembaga ini ingin menegaskan
              mempermudah anggota dewan        e-LHKPN, sambung dia, DPR bisa   bahwa DPR adalah rumah bagi
              melaporkan harta kekayaannya.    dinilai sebagai lembaga negara   semua masyarakat Indonesia.
              Sebelumnya, kalau kita mau       paling transparan dan terbuka. Ini   DPR telah bertransformasi
              lapor harta kekayaan, kan, harus   adalah contoh terbaik yang bisa   dan bergerak menjadi lembaga
              isi formulir secara manual. Kami   ditiru lembaga dan institusi lain.   publik yang mendorong kebijakan-
              sekarang bisa lebih mudah melapor   Klinik ini juga menurut Arteria,   kebijakan politik yang bersih dan pro
              melalui aplikasi ini,” kata Hetifah,   memperlihatkan bahwa DPR tidak   terhadap rakyat. Gerakan responsif
                  Hal senada dikatakan         anti-KPK. Sebagai pemegang       ini merupakan bukti bahwa DPR
              Anggota DPR RI Arteria Dahlan,   otoritas pemberantasan korupsi,   ingin berubah menjadi lembaga
              spirit yang dibangun Ketua DPR   KPK bisa dengan mudah pula       yang lebih memahami aspirasi
              baru adalah ingin menjadikan     mengakses laporan kekayaan       rakyat dan bukan lembaga super
              DPR sebagai parlemen modern      para wakil rakyat di DPR. Gerak   body yang imun terhadap berbagi
              yang dekat dengan rakyat dan     pertambahan kekayaan bisa        kritik dan aspirasi perubahan.   TIM

                                                                                158 XLVIII 2018  PARLEMENTARIA  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12