Page 11 - MAJALAH 158

LAPORAN UTAMA
LAPORAN UT AMA

paling tinggi kepada DPR menyusul
dibukanya e-LHKPN tersebut. Sejauh
ini DPR-lah yang paling terbuka dan
transparan dibanding lembaga lainnya.
Lembaga-lembaga eksekutif yang kasus
korupsinya paling dominan justru malah
tak seterbuka DPR. Bahkan, DPR bisa
menjadi leader bagi semua lembaga
negara dalam membuka dirinya terutama
bagi pejabatnya untuk selalu melaporkan
perkembangan harta kekayaannya.
Di DPR, insiden sekecil apapun selalu
jadi pemberitaan yang ‘seksi’ bagi media
massa. Namun, ketika para legislator
bekerja hingga dini hari tak menjadi
pemberitaan. Bahkan, pembukaan
e-LHKPN ini tak diberitakan secara luas
di media. Kerja nyata saat kunjungan
kerja ke berbagai daerah dan aksi nyata
di dapil masing-masing anggota juga tak
tersentuh pemberitaan pers nasional.
Publik terutama netizen harus lebih adil FOTO: JAKA/Iw
melihat DPR zaman now.
Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan
DPR selalu dihadapkan dengan KPK kritik dan temuan yang didapat DPR tidak
“Spirit yang dibangun oleh secara diametral. “Sangat keliru apabila harus diartikan sebagai melemahkan
Ketua DPR baru adalah ingin DPR dihadapkan pada KPK dalam KPK. Itu bagian dari rasa sayang DPR
konteks pemberantasan korupsi. Ini
kepada anak kandungnya sendiri.
menjadikan DPR sebagai lembaga yang paling transparan dan “Kita pasti mendukung KPK, karena
parlemen modern yang sudah telanjang terlebih dahulu tanpa KPK anak kandung DPR yang harus
kita jaga marwahnya. Pansus KPK DPR
diminta. Apalagi dengan spirit ketua baru
dekat dengan rakyat dan ini, semua kanal-kanal publik terbuka sudah banyak memberikan rekomendasi
menjadi tumpuan rakyat untuk mengoreksi kami, baik kegiatan mengenai temuan penyimpangan.
yang ada di DPR maupun kegiatan di luar
Publik harus tahu penyimpangan yang
dalam menghadapi berbagai DPR.” dilakukan KPK itu,” ungkap Arteria yang
Sebagai anak kandung yang lahir
masalah. e-LHKPN ini dari rahim DPR, tentu DPR mendukung juga seorang advokat.
Penegakan hukum yang dilakukan
membuka ruang atau kanal- KPK dan menjaga marwahnya. Politisi KPK hendaknya menghargai lembaga
kanal akses publik untuk dari dapil Jatim VI itu menyerukan, yang sudah hadir seperti DPR. KPK
KPK bekerja sehebat mungkin hingga
juga tak boleh mengklaim dirinya
mendekat ke DPR. mendapat apresiasi publik. Tapi, ketika sebagai lembaga yang paling benar.
dipanggil dan diundang DPR untuk Dibanding Kapolri dan Jaksa Agung,
dimintai keterangan dan informasinya, para komisioner KPK, nilai Arteria, kurang
Sinergitas KPK harus hadir. Apalagi, kini sudah ada kooperatif. Diajak rapat, Jaksa Agung
Membuka klinik e-LHKPN berarti putusan Mahkamah Konstitusi bahwa dan Kapolri bisa dua kali rapat. Tapi
juga membuka sinergitas DPR-KPK KPK bagian dari eksekutif. Dan UU MD3 komisioner KPK sulit diajak rapat sekali
yang sebelumnya seperti berjarak. Tarik juga menegaskan bila tak hadir dipanggil saja dalam satu masa sidang.
menarik kepentingan selalu terjadi antara DPR dengan patut, itu masuk pasal “Kapolri itu cuma satu orang. Tapi
keduanya. Kini, dengan klinik e-LHKPN penghinaan terhadap parlemen. dipanggil rapat tetap bisa. Padahal,
yang dimiliki DPR, membuka mata KPK Ketika DPR membentuk Pansus urusannya dari Sabang sampai Merauke.
bahwa DPR begitu terbuka dan taat Hak Angket KPK, banyak temuan yang Sementara KPK yang komisionernya
regulasi. KPK juga diharapkan bisa lebih harus diklarifikasi oleh para komisioner ada lima, masa salah satunya enggak
kooperatif dengan DPR sebagai lembaga KPK. Sayangnya, KPK tak pernah bisa hadir saat rapat dengan DPR,” keluh
pengawas tertinggi. Kelak, hubungan memenuhi panggilan Pansus itu dengan Arteria lagi. Kini, dengan dibukanya
kelembagaan keduanya bisa lebih berbagai alasan. Padahal, DPR ingin klinik e-LHKPN, KPK bisa lebih responsif.
harmonis dan saling dukung. memberi ruang dan waktu agar KPK Hubungan yang berjarak dengan DPR
Ditegaskan Arteria, KPK adalah anak bisa mengklarifikasi berbagai temuan juga bisa disatukan. Tak ada lagi ego
kandung DPR. Tidak pada tempatnya, penyimpangan kepada publik. Mestinya, kelembagaan yang mengemuka. MH

158 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 11