Page 15 - MAJALAH 158

LAPORAN UT
LAPORAN UTAMA
AMA

melihat yang ditampilkan adalah suatu pribadi yang bersumber dari APBN sudah harus menyampaikan LHKPN-nya.
kewajaran,” ungkap legislator Komisi VIII harus dimanfaatkan sebaik mungkin “Saya pribadi sudah melakukan pada
ini. dan memberi kemanfaatan bagi gelombang pertama dan dinyatakan
Lebih jauh dia mengatakan, soal masyarakat. clear dan terima sertifikat clearance
transparansi, DPR sebagai lembaga Saat ditanya bahwa masih ada 20 dari KPK terkait dengan pelaporan harta
publik dan milik rakyat, maka setiap anggota DPR yang belum menyampaikan kekayaan pribadi selaku penyelenggara
anggotanya harus menjadi motor laporan harta kekayaannya, Mustaqim negara,” ujarnya.
dalam transparansi. Salah satu contoh menjelaskan, pada saat anggota DPR Kepada rekan-rekan Anggota Dewan
di Kompleks Senayan ini mempunyai mau dilantik mereka sudah menjalani tiga yang belum menyerahkan LHKPN,
apa saja yang bisa disampaikan secara hal. Pertama sudah dididik di Lemhanas, dia berharap memiliki persamaan
transparan, seperti klinik e-LHKPN, kemudian pada acara pelantikan sudah persepsi, jangan sampai nila setitik rusak
mungkin ke depan bisa ditingkatkan terikat dengan sumpah dan janji. Esensi susu sebelanga. Hanya karena sebagian
statusnya menjadi lebih besar. dari sumpah dan janji itu intinya adalah kecil anggota kemudian menimbulkan
Sedangkan asas akuntabilitas, bahwa tanggung jawab kepada rakyat pemilih. marwah lembaga ini terbawa ke tempat

DPR sebagai
lembaga publik dan
milik rakyat, maka
setiap anggotanya
harus menjadi motor
dalam transparansi.
Salah satu contoh di
Kompleks Senayan
ini mempunyai
apa saja yang bisa
disampaikan secara
FOTO: JAKA/Iw
transparan,

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim
uang yang digerakkan untuk seluruh Salah satu bentuknya adalah kesadaran yang tidak tepat. “Rakyat menilai lembaga
kegiatan dewan dan sekretariat sumber berapa sesungguhnya kekayaan anggota DPR-nya, tidak bicara satu atau dua
dananya adalah APBN. “Maka kita tidak dewan. “Ini bagian dari mata rantai anggota dari jumlah 560 anggota DPR. Ini
bisa lepas dari prinsip akuntabilitas pertanggungjawaban,” jelasnya. menjadi PR tersendiri,” jelas Bendahara
sebagai bagian pertanggungjawaban Ditekankan Mustaqim, dari ketiga Fraksi PPP DPR ini.
uang yang dilaksanakan oleh anggota hal itu seyogyanya para Anggota Dewan Dalam kaitan ini pula, peran
dewan. Dalam hal akuntabilitas harus utama adalah dari fraksi, karena fraksi
mengikuti kaidah dan standar nasional. ... peran utama adalah mempunyai kewenangan dan menjadi
Hal-hal ini harus menjadi perhatian bagian kesadaran untuk komunikasi di
bersama sehingga bisa memperkuat dari fraksi, karena tingkat Rapim, lewat Badan Musyawarah.
basis atau trust dari masyarakat terhadap fraksi mempunyai Kalau ini dilaksanakan, dia yakin anggota
penggunaan anggaran yang bersumber fraksi jauh lebih patuh kepada keputusan
APBN,” ia menambahkan. kewenangan dan fraksinya dari pada secara langsung oleh
Soal prosedural, DPR sebagai badan menjadi bagian sekretariat.
legislasi dimana menggunakan dana kesadaran untuk “Karena itu himbauan saya justru
APBN yang mayoritas dari sumber kepada pihak sekretariat dewan
pajak tentunya harus ada payung komunikasi di tingkat sebagai unsur pendukung dewan,
hukum dalam pemanfaatan dana Rapim, lewat Badan bisa menginisiasi ke pimpinan dewan,
APBN itu sendiri, sesuai dengan satker Musyawarah. Kalau ini kemudian bisa dikomunikasikan dengan
atau mitra kerja. Esensinya tambah pimpinan fraksi. Saya yakin LHKPN bisa
dia, apapun yang dibangun di wilayah dilaksanakan, diselesaikan dengan baik,” kata Mustaqim
kesekretariatan dan kedewanan maupun menandaskan. MP

158 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 15