Page 14 - MAJALAH 158
P. 14

LAPORAN UTAMA





                                                AChMAD MUSTAQIM
                                                     Anggota Komisi VIII DPR RI
                                        Klinik e-lhKPN

                        Salah Satu Upaya




                       jaga Marwah DPR






                                                            Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim
                                                           menilai, gebrakan Ketua DPR Bambang Soesatyo
                                                             dengan meresmikan Klinik e-LHKPN bersama
                                                         Ketua KPK Agus Rahardjo sebagai salah satu upaya
                                                                 menjaga marwah dan nama baik DPR.


                                                                                 engan latar belakang seorang
                                                                                 jurnalis dan pengusaha, Mustaqim
                                                                                 menilai Ketua Dewan ini mempunyai
                                                                                 frame terkait dengan keterbukaan,
                                                                       Dkemudahan berkomunikasi dan
                                                                        pertanggungjawaban kepada profesi.
                                                                           Menurut politisi PPP dari dapil Jateng ini, hal-hal
                                                                        mendasar ini telah melekat pada Bamsoet, panggilan
                                                                        akrab Ketua DPR. Karena itu selaku Anggota Dewan
                                                                        dia berharap hal-hal yang positif itu kemudian
                                                                        bisa diterjemahkan, diimplementasikan dan
                                                                        dilaksanakaan untuk menjaga marwah serta nama
                                                                        baik DPR.
                                                                           Hal-hal yang dilakukan Pimpinan Dewan dari
                                                                        FPG itu dengan mereformasi marwah DPR memang
                                                                        sudah seharusnya, karena mendapat amanat
                                                                        menjadi Ketua DPR. Posisi itu pula mempunyai
                                                                        jangkauan yang lebih luas terhadap keseluruhan
                                                                        Anggota DPR.
                                                                           Karena itu pula, lanjut Mustaqim, niat baik Ketua
                                                                        DPR perlu didukung untuk mendefinisikan ulang bagi
                                                                        kepentingan nama baik dewan. Ada beberapa hal
                                                                        yang sudah terlihat seperti e-LHKPN menjadi bagian
                                                                        kesadaran dan soal transparansi ini merupakan
                                                                        langkah awal yang perlu diapresiasi.
                                                                           Dalam pandangan Mustaqim, laporan e-LHKPN
                                                                             dimaksudkan untuk menghindarkan konflik
                                                                                 kepentingan. Ada tiga hal dalam
                                                                                 e-LKHPN yakni pertama adanya
                                                                                 transparansi,  lalu akuntabilitas dan
                                                                                 ketiga adalah prosedural. “Kita kadang
                                                                                 salah menempatkan dalam 3 hal
                                                                                 mendasar ini dalam kaitan tata kelola
                                                                                 kekayaan sebagai wujud keterbukaan.
                                                                                 Namun keterbukaan tetap dalam
                                                                                 koridor yang jelas sehingga orang

              14  PARLEMENTARIA  158 XLVIII 2018
                                157 XLVIII 2018
              14 PARLEMENTARIA
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19