Page 19 - MAJALAH 158

SUMBANG SARAN
LAPORAN UTAMA

dan menghentikan laju dari aktifitas DPR menjadikan upaya DPR dalam menjadi lebih baik dan lebih dicintai
korupsi pada internal DPR. KPK bahkan memberantas korupsi tidak mudah, oleh publik. DPR ingin menegaskan
dianggap mencetak sejarah karena namun berbagai upaya yang dilakukan bahwa DPR adalah rumah bagi semua
mampu memenjarakan Ketua DPR RI DPR harus diapresiasi sebagai langkah masyarakat Indonesia.
karena tersangkut kasus korupsi e-KTP. maju DPR memperbaiki diri dari DPR telah bertransformasi dan
Status tersangka yang diemban berbagai kekurangan yang ada. DPR juga bergerak menjadi lembaga publik yang
oleh ketua DPR dinilai berimbas merupakan ujung tombak demokrasi mendorong kebijakan-kebijakan politik
secara kelembagaan dan menjatuhkan dan menjadi barometer pelaksanaan yang bersih dan pro terhadap rakyat.
nama baik DPR di tengah publik. demokrasi. Berbagai kasus korupsi dan Gerakan responsif ini merupakan bukti
Kepercayaan publik semakin merosot minimnya kedekatan anggota dewan bahwa DPR ingin berubah menjadi
dan menginginkan perbaikan kinerja dengan masyarakat merupakan cermin lembaga yang lebih memahami aspirasi
anggota DPR yang bersih. Meski bahwa demokrasi Indonesia masih jauh rakyat dan bukan lembaga superbody
demikian, korupsi legislator tidak hanya panggang dari api. Demokrasi masih yang imun terhadap berbagi kritik dan
terjadi di Indonesia, penyimpangan ini belum mampu mensejahterakan. aspirasi perubahan.
juga sering ditemukan pada berbagai Publik harus mampu menyisakan
lembaga legislator di seluruh negara sedikit ruang untuk DPR melakukan
demokrasi modern di dunia. DPR harus terus perubahan. DPR terdiri dari berbagai
Kekuasaan legislatif yang seringkali partai politik dan kelompok kepentingan
menjadi alat kepentingan partai politik membuka diri dan yang berbeda-beda. DPR tentu
di Indonesia dalam mencari sumber- mendekatkan diri saja memiliki kesulitan-kesulitan
sumber pendanaan menjadikan dengan masyarakat dalam mengatur berbagai lalu lintas
lembaga ini rentan disalahgunakan sehingga publik dapat kepentingan partai politik dan anggota
oleh berbagai kelompok politik melalui DPR, sehingga penilaian kasus korupsi
aktivitas korupsi kebijakan mitra-mitra menilai DPR dengan terhadap anggota DPR sebagai perilaku
kerja DPR. Kasus korupsi wisma atlet lebih positif. E-LHKPN institusi merupakan pandangan kolektif
Hambalang, e-KTP, dan berbagai kasus merupakan bagian dari yang harus dipahami ulang oleh seluruh
korupsi lainnya merupakan bukti bahwa komitmen DPR yang masyarakat Indonesia.
kasus korupsi kebijakan adalah modus Peran pengawasan yang utama
yang paling banyak dilakukan oleh positif untuk menjadikan terhadap anggota DPR terletak
Anggota DPR. DPR menjadi semakin pada pengawasan publik. Publik dan
Forum Masyarakat Peduli Parlemen terbuka dan transparan, konstituen harus berani mengontrol
Indonesia (Formappi) menyebutkan anggota DPR melalui berbagai saluran-
bahwa DPR mengalami krisis sehingga DPR dapat saluran yang dapat diakses oleh publik.
kepemimpinan. Krisis kepemimpinan meningkatkan Mengajukan daftar-daftar hitam
tersebut berdampak negatif pada kepercayaan Anggota DPR kepada partai politik
kinerja DPR yang terus menurun masyarakat dan bersih sehingga anggota tersebut dapat
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. ditanggulangi dengan mekanisme PAW.
Dalam catatan Formappi, selama 2017 dari korupsi. Selain itu, publik dapat melakukan
terdapat 10 dugaan pelanggaran kode gerakan-gerakan antipolitisi korup
etik yang diadukan kepada Mahkamah dengan mengkampanyekan untuk tidak
Kehormatan Dewan. Dari total aduan Efektivitas Memberantas memilih kembali politisi-politisi korup.
itu, Fadli dan Fahri masing-masing Korupsi
dua kali dilaporkan. Sedangkan Setya Rendahnya penilaian publik Kesimpulan
Novanto satu kali. Hingga akhir masa terhadap DPR direspon DPR melalui Upaya pemberantasan kasus korupsi
sidang DPR tahun 2017, Badan Legislatif berbagai upaya transparansi dan Anggota DPR tidak mudah. Banyak
hanya mengesahkan enam rancangan keterbukaan diantaranya dengan kepentingan internal yang berbeda
undang-undang prioritas. menggagas e-LHKPN sebagai upaya harus dikolaborasikan. Generalisasi
Padahal, tahun 2017 terdapat 52 menjaga harta kekayaan anggota DPR terhadap kasus korupsi Anggota DPR
rancangan beleid yang masuk program dari berbagai penambahan harta-harta sebagai sebuah cerminan lembaga
legislasi nasional prioritas. Selain yang tidak jelas dan tidak sah menurut dapat lebih melemahkan DPR. Namun,
enam UU tersebut, ada 11 UU yang juga aturan yang berlaku. Upaya-upaya DPR tidak boleh menutup diri dan
disahkan DPR tahun ini, namun masuk internal DPR dalam mencegah korupsi tidak merespon berbagai keresahan
kategori kumulatif terbuka, seperti layak diapresiasi sebagai sebuah itikad masyarakat terhadap kinerja DPR.
konvensi internasional, UU APBN, baik dalam memperbaiki citra buruk DPR harus terus membuka diri dan
dan peraturan pemerintah pengganti DPR di tengah-tengah masyarakat. mendekatkan diri dengan masyarakat
undang-undang (Perppu). UU dalam Itikad baik DPR dalam mendorong sehingga publik dapat menilai DPR
kategori itu tidak membutuhkan transparansi dan keterbukaan, dengan lebih positif. e-LHKPN
rancangan atau pembahasan sehingga mendorong optimisme dan semangat merupakan bagian dari komitmen
proses pengesahannya lebih cepat. baru dalam membangun DPR yang lebih DPR yang positif untuk menjadikan
1
Rangkaian korupsi yang kompleks peduli dan bersih. Sebagai sebuah upaya DPR menjadi semakin terbuka dan
dan rendahnya kinerja para Anggota dalam mengembangkan parlemen yang transparan, sehingga DPR dapat
modern, upaya pembuatan e-LHKPN meningkatkan kepencayaan masyarakat
1. http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42442235 adalah bukti bahwa DPR ingin berubah dan bersih dari korupsi.

158 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 19