Page 21 - MAJALAH 158

A
PENG
W
LAPORAN UTAMA
ASAN

DPR RI. Demikian juga dikatakan anggota
“Di satu sisi, saya Hal itu disampaikannya atas dasar Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi,
bangga karena ini rasa prihatin dan kegelisahan yang maraknya penyelundupan narkoba ke
sangat mendalam, karena beberapa Indonesia diibaratkan sebagai Proxy
menunjukan prestasi waktu belakangan ini terungkap kasus War, yakni perang tanpa tentara. Perang
cemerlang bagi mengenai semakin melonjaknya tren dengan mengirim candu seperti yang
penyelundupan narkoba dengan
pernah terjadi pada perang Inggris dan
aparat hukum kita. berbagai jenis yang masuk ke wilayah Cina. “Ini peristiwa serius. Indonesia saat
Di sisi lain, saya Indonesia, dan dengan modus operandi ini sedang diperangi dengan sabu, bukan
yang berbeda-beda serta jumlahnya dengan tentara. Kalau dibiarkan maka
sedih karena ini yang semakin lama semakin meningkat. negara kita akan hancur karena narkoba,”
“Seperti kita ketahui bersama bahwa
menunjukan negara UU tentang Narkotika dan Psikotropika ujar pria yang akrab disapa Habib itu.
Habib menyatakan perlu dilakukan
kita seperti menjadi yang sekarang ini sudah jauh ketinggalan revisi atas Undang-Undang tentang
surga bagi dan masih sangat lemah,” kata Firman. Narkotika yang ada. “Undang-Undang
Menurut dia, permasalahan UU Narkotika harus direvisi, terutama yang
peredaran narkoba,”

BAMBANG SoESATyo
Ketua DPR RI “Undang-Undang
Riau. Kemudian penangkapan ketiga Narkotika harus
pada tanggal 23 Februari 2018 sekitar 3
ton juga masih di perairan yang sama,” direvisi, terutama
paparnya. yang berkaitan
Bamsoet menyampaikan, diduga
masih ada sekitar 600 ton bahan baku dengan masalah
sabu berkualitas tinggi senilai Rp1.200 sanksi hukumannya,”
triliun atau hampir setengah dari total
ABPN siap memasuki Indonesia. tandasnya.
“Pantauan terakhir ada di sekitar Perairan
Timor Leste yang kemudian hilang dari
pantauan satelit. Jadi, kita tidak boleh
berpuas diri. TNI, Polri, BNN dan Bea
FOTO: JAKA/Iw Cukai harus tetap waspada. Jangan ABoE BAKAR Al-hABSyI FOTO: DEP/Iw
sampai yang lolos justru lebih besar Komisi III DPR RI
jumlahnya, daripada yang ‘diumpankan’
untuk ditangkap,” tandas politisi F-Golkar tentang Narkotika tersebut juga pernah berkaitan dengan masalah sanksi
itu. disampaikan Kapolri Jenderal Tito hukumannya,” tandasnya.
Lebih lanjut Bamsoet berharap, Karnavian. Pasalnya Polisi masih belum Senada dengan Habib, anggota
penindakan bukan hanya kepada para mendapat dukungan UU tentang Komisi III DPR dari Fraksi PKB
awak kapal saja, melainkan perlu dicari Narkoba yang kuat. Oleh karena itu Mohammad Toha juga menegaskan
sampai ke bandar besarnya. Hal tersebut dibutuhkan UU tentang Narkotika bahwa revisi Undang-Undang tentang
untuk membuat efek jera bagi para yang kuat dalam rangka memberantas Narkotika perlu dilakukan agar
sindikat bandar narkoba yang masuk ke peredaran narkoba. tidak menjadi kendala bagi hakim di
Indonesia. Presiden Joko Widodo sudah lama pengadilan dalam memutuskan perkara.
Baginya, keberhasilan aparat menyerukan bahwa Indonesia darurat “Utamanya revisi tentang ancaman
hukum dalam mengungkap kapal narkoba, sambungnya, namun ironisnya hukuman dan jenis-jenis narkotika yang
pembawa narkoba akhir-akhir ini seperti sampai sekarang instrumen hukum semakin beragam,” tukasnya.
dua sisi mata uang. “Di satu sisi, saya dalam bentuk revisi UU Narkoba yang Toha meminta agar pemerintah
bangga karena ini menunjukan prestasi menjadi inisiatif pemerintah nyaris lebih serius menangani persoalan
cemerlang bagi aparat hukum kita. Di sisi diabaikan sendiri oleh pemerintah. narkotika dan obat-obatan terlarang itu.
lain, saya sedih karena ini menunjukan “Perlu disadari bahwa narkoba “Saya menganggap pemerintah saat
negara kita seperti menjadi surga bagi adalah merupakan salah satu kasus ini masih belum serius, karena Badan
peredaran narkoba,” ucapnya. tindak pidana khusus Extra Ordinary Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) yang
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Crime. Namun, lanjut dia, Indonesia menangani penyelewengan narkoba
Legislasi (Baleg) DPR RI Firman belum mempunyai regulasi yang di seluruh provinsi yang mencakup 35
Soebagyo meminta dan mendesak kuat, dan sangsi yang keras kepada kabupaten, infrastruktur BNN kabupaten
pemerintah agar dapat segera pelakunya. Disamping itu juga jenis yang dan kotanya belum semua ada.
menyelesaikan revisi Undang-Undang beredar di dunia sudah cukup banyak, Sarprasnya juga belum memadai. Jadi
(UU) tentang Narkotika yang sudah yang sudah mencapai ratusan jenis. kalau pemerintah serius, maka BNNP
cukup lama menjadi skala prioritas Sedangkan undang-undang kita baru harus diberi anggaran dan SDM yang
pembahasan dan penyusunan UU di mengatur beberapa jenjs saja,” tegasnya. memadai,” ucap Toha. DEP

158 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 21