Page 25 - MAJALAH 158

LEGISLASI

yang membuat Indonesia kini menjadi
“RUU Sistem tergantung dengan impor barang
Budidaya Pertanian pertanian.
“Ada regulasi ini bertujuan agar
Berkelanjutan adalah sistem pertanian yang terjaga, sehingga
jalan yg tepat dalam dalam konteks ini RUU akan dibuat
mempertahankan sistem budi daya pertanian yang
menjaga bibit pertanian dengan cukup
dan pelestarian dan berkelanjutan. Kita juga harus
alam, peningkatan menjaga lahan yang tersedia. Jangan
SDM pertanian serta sampai bibit sedikit dan lahan semakin
sedikit maka akan ada krisis pangan
meningkatkan nilai nantinya,” jelasnya.
tukar petani yang saat RUU ini juga dipandang sebagai
ini semakin menurun,” jawaban atas persoalan kedaulatan
pangan yang kini sedang terganggu
Bagus Adhi Mahendra Putera FOTO: AnDrI/Iw dengan maraknya impor barang hasil
Anggota Komisi IV DPR RI tani dan perkebunan. Sehingga atas
urgensi persoalan tersebut, wajar jika
Ketua Komisi IV Michael Wattimena
yang menilai RUU tentang Sistem ... RUU Budi Daya
Budidaya Pertanian Berkelanjutan akan
memaksimalkan produksi pertanian Pertanian Berkelanjutan
dalam negeri menjadi lebih baik dari ini sangat penting
sebelumnya. untuk Indonesia karena
Dia melanjutkan, secara
konkret, penyelenggaraan sistem Indonesia adalah
pembudidayaan bertujuan guna negara agraris sehingga
memenuhi kebutuhan pangan, sandang, perlu mengelola
papan, dan memperbesar ekspor, sektor pertanian ini
meningkatkan intensifikasi pertanian.
Dalam perundang-undangan ini supaya bisa memenuhi
nantinya juga akan mengatur sinergi kebutuhan pertanian
antara pemerintah pusat dan daerah yang besar ini,”
dalam menyusun budi daya pertanian
pada tingkat nasional. Hermanto FOTO: JAKA/Iw
“Budi daya berkelanjutan prinsipnya Anggota Komisi IV DPR RI
pengelolaan pertanian tiga elemen,
aspek lingkungan, sosial, ekonomi menuturkan bahwa ketersediaan lahan RUU ini masuk dalam kategori prioritas
sehingga dapat dinikmati jangka di Indonesia harus cukup untuk menjaga di tahun 2018.
panjang,” ujar Michael. kedaulatan pangan di Indonesia. “Prinsip kedaulatan pangan kita
Penting rancangan perundangan ini Politisi PKS ini menilai keberadaan sedang diuji, karena banyak impor
bagi masyarakat, lanjut dia, komisinya RUU ini sangat penting untuk segera pangan yang masuk ke Indonesia dan
akan berdiskusi dengan masyarakat diselesaikan, karenanya pada berdampak tidak baik pada petani kita.
untuk mengetahui kebutuhan yang pertengahan Februari 2018, ia pun Kalau kedaulatan pangan terganggu
diperlukan. Diharapkan masyarakat menghimpun aspirasi masyarakat maka kita akan bergantung pada
dapat mendukung adanya perundangan Sumatera Selatan. produk luar negeri,” ungkapnya.
ini, sehingga pelaksanaannya dapat “RUU Sistem Budidaya Pertanian Nantinya, RUU Sistem Budidaya
segera dilakukan. ini sudah masuk Paripurna DPR untuk Pertanian Berkelanjutan ini akan
“Keterlibatan masyarakat dalam ditetapkan menjadi usul DPR. Jadi mengatur tentang tanah, perluasan
budi daya pertanian sangat dibutuhkan esensi dari RUU Budi Daya Pertanian lahan, dan lahan abadi, serta lahan
sebagai penyumbangan yang dapat Berkelanjutan ini sangat penting pertanian berkelanjutan. Selama ini
dilakukan dengan pemberian usulan, untuk Indonesia karena Indonesia menjadi domain pemerintah daerah.
tanggapan, pengajuan keberatan, saran adalah negara agraris sehingga perlu Namun pada sisi lain pemerintah daerah
perbaikan, dan atau bantuan,” ungkap mengelola sektor pertanian ini supaya tidak mempunyai kemampuan fiskal
Politisi Partai Demokrat ini. bisa memenuhi kebutuhan pertanian untuk mempertahankan lahan itu.
yang besar ini,” terang Hermanto. Diharapkan pembahasan RUU
Lahan Pertanian Harus RUU ini nantinya akan diupayakan ini dapat diselesaikan dalam tenggat
Dijaga guna menjaga keberlangsungan waktu yang ditetapkan agar mampu
Isu ketersediaan lahan pertanian ketersediaan lahan sehingga menjadi berkontribusi banyak bagi masyarakat
menjadi persoalan utama dalam penting agar tidak ada alih fungsi lahan Indonesia yang cukup banyak berprofesi
RUU ini, Anggota Komisi IV Hermanto secara bebas ke depannya. Hal itu sebagai petani. HS

158 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 25