Page 27 - MAJALAH 158

LEGISLASI

pilihan strategis untuk meningkatkan
Adanya RUU pendapatan kelompok masyarakat
berpendapatan rendah dalam
Kewirausahaan rangka mengurangi kesenjangan dan
Nasional akan kemiskinan.
“Terbukti bahwa perekonomian
melahirkan sebuah nasional kita sejak krisis moneter
regulasi yang tahun 97, Indonesia bisa bertahan
dari hantaman krisis justru bukan dari
mengatur pemegang perusahaan besar tetapi dari sektor
kendali terhadap industri menengah atau UKM yang
dilahirkan dari para entrepreneur. Kalau
FOTO: rUnI/Iw persoalan wirausaha. itu dilakukan dengan baik, maka saya
yakin Indonesia bisa mempunyai fondasi
ekonomi yang cukup kuat,” paparnya.
Tak hanya itu, semangat dari RUU
lapangan pekerjaan baru dibandingkan bagi wirausaha pemula untuk menarik ini adalah memberikan perlindungan
menjadi seorang karyawan dengan gaji investasi serta mengakses permodalan. kepada pelaku bisnis online atau startup
besar. Menurut Ichsan, hal ini diperlukan dalam karya anak bangsa supaya tidak begitu
Menurutnya, salah satu cara rangka memberikan proteksi untuk mudah diakuisisi oleh perusahaan besar.
mengubah mindset adalah dengan wirausahawan baru. “Karenanya kewirausahaan
menggunakan wadah pendidikan karena “Kami juga sedang memikirkan nasional ini perlu diatur secara masif.
proses internalisasi dan pemahaman terkait dengan grace period atau insentif Tidak terlalu ketat, tapi aplikatif agar
dapat terbentuk sehingga nantinya akan pajak yang tidak berlebihan, termasuk menciptakan ekosistem yang baik untuk
mengubah persepsi mereka tentang apa kredit tidak terlalu tinggi. Hal ini menurut menumbuh kembangkan pengusaha
itu entrepreneurship. saya penting, karena menjadi bagian muda menjadi social entrepreneur,
“Makanya dalam RUU dari usaha negara membangun serta yang tidak mengejar keuntungan
Kewirausahaan, kita memasukkan menjaga kewirausahaan nasional. semata namun juga bermanfaat bagi
kurikulum dan pendidikan
kewirausahaan maupun pendidikan ....2035 diperkirakan
vokasi ini menjadi bagian terintegrasi mencapai 300 juta
dari pendidikan usia dini sampai ke
perguruan tinggi,” jelasnya. jiwa. Jika tidak ada
Selain itu, Ia menambahkan, terobosan kebijakan
dibutuhkan juga peran pemerintah
yang responsif untuk mengelola yang signifikan, bisa
serta mengorganisasikan tumbuhnya dibayangkan tingkat
wirausaha–wirausaha baru agar pengangguran akan
masyarakat memperoleh pelayanan
kesejahteraan dengan standar yang baik. semakin meningkat.
Data Bappenas menyebutkan Dengan demikian,
bahwa proyeksi penduduk Indonesia kewirausahaan nasional
sampai tahun 2035 diperkirakan
mencapai 300 juta jiwa. Jika tidak ada perlu menjadi kebijakan
terobosan kebijakan yang signifikan, strategis nasional. FOTO: rUnI/Iw
bisa dibayangkan tingkat pengangguran
akan semakin meningkat. Dengan
demikian, kewirausahaan nasional perlu Bagaimana membangun suatu masyarakat sekitarnya,” imbuhnya.
menjadi kebijakan strategis nasional. ekosistem kewirausahaan nasional Selanjutnya, dengan adanya
“Nah, melalui RUU ini pemerintah yang baik sehingga pelaku usaha yang RUU Kewirausahaan Nasional
berperan untuk menciptakan ekosistem sekarang 3,1 persen bisa meningkat akan melahirkan sebuah regulasi
yang tangguh dan kondusif sehingga dua kali lipat menjadi 7 persen itu bisa yang mengatur pemegang kendali
kewirausahaan bisa tumbuh dengan terwujud,” jelasnya. terhadap persoalan wirausaha. Jika
baik tanpa perlu diberikan begitu banyak Sebab, munculnya wirausaha sebelumnya kewirausahaan dibahas di
proteksi. Proteksi itu memang penting, sangat memberikan dampak yang 17 kementerian dan lembaga, maka RUU
tetapi tidak berlebihan karena kita juga positif bagi perekonomian nasional. ini akan mengatur satu lembaga yang
tidak mau wirausaha menjadi tergantung Mulai munculnya potensi ekonomi baru akan menjadi sentral pembuat kebijakan
dari subsidi pemerintah,” paparnya. hingga penyerapan tenaga kerja. yang terkait dengan kewirausahaan
RUU Kewirausahaan Nasional Sementara itu, sambungnya, sehingga regulasinya tidak tumpang
juga akan memberikan kelonggaran pemberdayaan usaha mikro menjadi tindih satu sama lain. ANN

158 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 27