Page 31 - MAJALAH 158

ANGG
ARAN
LAPORAN UTAMA

FOTO : DOKPRI/IW

Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Halim menyalurkan bantuan PKH di Kabupaten Pandeglang
Peradilan ICW, Tama Satrya karena mata anggaran itu dinilai penyelewengan dana bantuan
Langkun mengatakan, selama ini sebagai “ladang” korupsi yang sosial yang dilakukan oleh para
pengawasan penggunaan dana terjadi dihampir seluruh wilayah pejabat yang berwenang, namun
hibah dan bansos relatif lebih Indonesia, sehingga sedikit sekali Halim menekankan bahwa dirinya
kendor ketimbang anggaran lain di yang sampai ke masyarakat. berusaha melihat dari tujuan positif
APBD (APBA dan APBK). Hal inilah Namun, ia tidak sependapat daripada pemberian bantuan
yang kerap dimanfaatkan berbagai dengan argumentasi yang sosial tersebut. “Kami melihat sisi
pihak untuk kepentingan politiknya. menyebutkan bahwa masalah positifnya, meskipun ada indikasi ke
Oleh karenanya, di tahun- bantuan sosial perlu di arah penyelewengan penggunaan
tahun politik atau musim Pilkada, moratoriumkan, seperti yang dana bansos itu,” tandas Legislator
disarankan agar anggaran hibah dan disampaikan oleh pihak ICW. asal dapil Banten I itu.
bansos dimoratorium saja. Sebab “Program bansos itu adalah untuk Halim berharap agar program
berdasarkan pengalaman beberapa kepentingan umat dan orang bantuan sosial yang merupakan
kali Pilkada, dana hibah dan bansos banyak. Kalau bukan kita, lantas dana bergulir itu pada akhirnya
dimanfaatkan para petahana untuk siapa yang akan memikirkan nasib bisa benar-benar menyejahterakan
kepentingan politiknya. Menurutnya, orang-orang susah,” tukasnya. masyarakat di pedesaan. Ia
alasan yang paling penting adalah Meski banyak terjadi kasus berpesan supaya anggaran
program bansos tidak sampai salah
sasaran, apalagi diselewengkan.
Karena saat ini memang masih
terjadi bentuk penyelewengan-
penyelewengan, seperti beras
raskin yang dijual, baik oleh Kepala
Desa atau oknum-oknum desa.
“Saya berharap dana bantuan
sosial ini dapat disalurkan kepada
yang berhak menerima, jangan
sampai ada penyelewengan dalam
penyalurannya. Adanya kerja
sama dengan pihak bank juga
dalam rangka agar masyarakat
dipermudah dalam pelayanannya,”
Sumber: www.djpk.o.id (diolah) tutupnya. AS
Dalam ratusan juta
158 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 31