Page 36 - MAJALAH 158

KUNJUNG AN KER J A

Sarpras Peradilan dan Kasus Narkoba

Perlu Perhatian Serius Pemerintah

Persoalan klasik seperti
masalah anggaran,
infrastruktur gedung
pengadilan yang rusak,
tidak tersedianya rumah
dinas, serta kendaraan
operasional hakim yang
sudah tidak layak, menjadi
keluhan yang disampaikan
aparat pengadilan di
Provinsi Jawa Tengah
kepada Tim Kunjungan FOTO: DEP/Iw
Kerja Komisi III DPR RI.
Tim Kunker Komisi III DPR RI dipimpin oleh Kahar Muzakir meninjau unit layanan Pajak Ditjen
Imigrasi Jawa Tengah
etua Komisi III DPR RI Kahar disampaikan, peredaran narkoba menjadi efektif dan efisien. Komisi III berharap
Muzakir mengatakan, salah satu persoalan yang paling menjadi Kepolisian mampu memberikan
untuk masalah anggaran sorotan dan mendapat catatan serius ancaman pidana kepada siapapun yang
yang berkaitan dengan Komisi III DPR dalam kunjungan kerja ke melakukan tindakan-tindakan yang
K sarana dan prasarana bagi Provinsi Jawa Tengah ini. bersifat mengeksploitasi isu-isu SARA.
aparat peradilan, hal tersebut akan “Oleh karenanya Komisi III mendorong Namun demikian, Polri juga mempunyai
disampaikannya kepada Mahkamah agar BNNP Jateng meningkatkan tanggungjawab untuk melakukan
Agung agar dapat diperjuangkan demi performanya dalam pengungkapan pembinaan kepada masyarakat.
kepentingan dunia peradilan. narkoba. Karena dalam setahun ini,
Sementara dalam pertemuan dengan mereka hanya mengungkap 15 perkara, Kepolisian Jangan
jajaran Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan sedangkan Polda Jawa Tengah bisa Sembarangan Lempar Isu
Negeri se-Provinsi Jawa Tengah, Komisi mengungkap 678 perkara. Kami Sensitif ke Masyarakat
III DPR meminta penjelasan tentang mendorong agar BNNP Jateng lebih giat Sementara Wakil Ketua Komisi
pagu anggaran 2018, program prioritas, lagi dalam pemberantasan narkoba,” III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa
serta kebutuhan anggaran yang masih ucap anggota Komisi III DPR Aboe Bakar yang memimpin Tim Kunjungan Kerja
diperlukan dalam upaya optimalisasi Al-Habsyi. ke Provinsi Bali meminta Kepolisian
tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi Pada kesempatan yang sama, untuk tidak sembarangan melempar isu
Provinsi Jawa Tengah. Komisi III DPR juga Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro yang sifatnya prematur. Seperti kasus
mempertanyakan tentang jumlah perkara Kirono melaporkan bahwa pada tahun penyerangan orang gila kepada pemuka
yang ada di Jawa Tengah dan berbagai 2018 ini, ada 8 Pilkada yang akan agama, yang akhirnya dibantah oleh
permasalahan proses eksekusi. diselenggarakan di wilayah Provinsi Bareskrim Polri. Untuk itu, Kepolisian
“Komisi III meminta penjelasan Jawa Tengah, yakni 1 Pilkada Provinsi, 6 diharapkan, lebih berhati-hati dalam
mengenai implementasi reformasi Pilkada Kabupaten, dan 1 Pilkada Kota. melaksanakan tugas dan fungsinya.
internal Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Berdasarkan peta kerawanan Pilkada “Kepolisian harus berhati-hati
yang berkaitan dengan efektivitas yang dibuat Polda Jateng, ke delapan melempar isu yang sangat sensitif
fungsi pengawasan internal kejaksaan. Pilkada tersebut berpotensi menjadi entry di tengah masyarakat, yang akhirnya
Terhadap usulan mengenai penambahan point instabilitas sosial di masyarakat pada level pembuktian, jadi lain. Jadi ini
personil tenaga tata usaha di lingkungan Jawa Tengah. namanya melempar isu, namun pada
Kejaksaan, kita juga akan bicarakan Terhadap hal itu, Komisi III DPR level pembuktiannya lemah. Akhirnya
dengan instansi terkait,” jelas Kahar menekankan agar jajaran Polda Jawa ini malah merugikan institusi Kepolisian,”
Muzakir, di Semarang, Jateng, baru-baru Tengah lebih mengoptimalkan personel kata Desmond usai Rapat Kerja dengan
ini. Polri di berbagai daerah hingga di pelosok Kapolda Bali dalam rangka Kunjungan
Disamping masalah yang telah desa, dengan sistem pengamanan yang Kerja Komisi III DPR di Provinsi Bali.

36 PARLEMENTARIA 158 XLVIII 2018