Page 37 - MAJALAH 158

....Seharusnya BNN
diberikan kewenangan
lebih melampaui
kewenangan yang
mereka miliki sekarang,
semisal soal besaran
anggaran yang diberikan
pemerintah,”

III DPR RI mencatat tren peningkatan
penyalahggunaan narkoba di provinsi
tersebut. Diketahui, pada tahun 2014,
FOTO: AGUnG/Iw 1.415 kasus dengan tersangka 1.831 orang.
terdapat tindak pidana narkoba sebanyak
Dan pada tahun 2016, melonjak cukup
Tim Kunker Komisi III DPR RI mengunjungi Mapolda Bali signifikan menjadi 2.188 kasus dengan
tersangka 2.677 orang.
“Sungguh kita belum maksimal untuk
“Kepolisian harus berhati- adalah terkait isu kewenangan, yaitu melakukan perang melawan narkoba.
kewenangan lingkup peradilan militer
hati melempar isu yang yang diperluas menjadi pidana umum Seharusnya BNN diberikan kewenangan
sangat sensitif di tengah yang dilakukan oleh para anggota militer. lebih melampaui kewenangan yang
Tim Kunker Komisi III DPR RI dipimpin oleh Kahar Muzakir meninjau unit layanan Pajak Ditjen
Imigrasi Jawa Tengah masyarakat, yang akhirnya Sebelumnya, Wakil Kepala Peradilan mereka miliki sekarang, semisal soal
pada level pembuktian, Militer Bali M. Djundan menerangkan besaran anggaran yang diberikan
pemerintah,” tegas Wakil Ketua Komisi III
dalam RUU tentang Jabatan Hakim
jadi lain. Jadi ini namanya belum menjangkau hakim militer, DPR Mulfachri Harahap saat memimpin
melempar isu, namun karena Peradilan Militer diatur dalam pertemuan antara Komisi III DPR dengan
pada level pembuktiannya perundangan tersendiri, yakni UU Kapolda Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi
lemah. Akhirnya ini malah Peradilan Militer yang hanya mengadili Provinsi Aceh dan Kepala BNNP Aceh
beserta jajarannya.
militer. Menurutnya, Hakim Militer dan
merugikan institusi Peradilan Militer bersifat mandiri tanpa Politisi F-PAN itu menambahkan,
Kepolisian,” campur tangan Mabes TNI. jika BNN diberi porsi anggaran yang
Sama seperti di Provinsi Jawa lebih besar, itu menunjukkan komitmen
Trust masyarakat terhadap institusi Tengah, masalah sarana dan prasarana di pemerintah memerangi narkotika. Di lain
Kepolisian harusnya dipentingkan, Peradilan Militer Bali juga masih menjadi pihak, Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen.
sambung Desmond. “Lembaga Kepolisian keluhan. Bahkan, Peradilan Militer Bali Pol. Faisal Abdul Naser mengatakan,
bukan digunakan untuk kepentingan tidak mempunyai Gedung Pengadilan. tingginya peredaran narkotika dan obat-
individual yang mencari popularitas. obatan terlarang di Aceh, karena jaringan
Hari ini, pimpinan Kepolisian lebih pada Tren Penyalahgunaan pemasoknya sudah menyasar hampir ke
berpolitik yang enggak jelas, yang Narkoba di Aceh Meningkat semua kelompok masyarakat.
malah merugikan kelembagaan negara,” Di Aceh, Tim Kunjungan Kerja Komisi DEP/AS/SOE
tandasnya.
Tim Kunjungan Kerja Komisi III
DPR juga menerima masukan terkait
Rancangan Undang-Undang tentang
Jabatan Hakim, khususnya terkait
dengan kewenangan Peradilan Militer.
Peradilan Militer merupakan lingkungan
peradilan yang melaksanakan kekuasaan
peradilan kehakiman, mengenai
kejahatan-kejahatan yang berkaitan
dengan tindak pidana militer. Diketahui,
sejak 2004, Markas Besar TNI telah resmi
mengalihkan organisasi, administrasi, dan
finansial Peradilan Militer ke Mahkamah FOTO: SUryA/Iw
Agung (MA).
Salah satu hal yang dipermasalahkan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap

158 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 37