Page 41 - MAJALAH 158

K o MISI V

FOTO: hEnDrA/Iw

Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI saat Kunjungan ke Jawa Barat
dan menghentikan pelaksanaan serta diawasi oleh konsultan pengawas yang sudah diberikan pemerintah
pekerjaan jika pelaksana proyek tidak dan PPK? Jika rekayasa teknik sudah kepada BUMN Karya yang terlibat dalam
memperhatikan peringatan yang dilakukan dan diawasi pelaksanaannya, pengerjaan proyek tol layang.
diberikan. tentu kecelakaan bisa diminimalisir,” kata “Kalau proyek yang dikerjakan badan
Dalam kunjungan tersebut, Sigit juga Sigit. usaha sering bermasalah berarti ada
meminta pemerintah melalui Komite Sementara itu, terkait dengan masalah dalam sertifikasinya jangan-
Keselamatan Konstruksi/panel ahli untuk berbagai kecelakaan kerja konstruksi jangan hanya formalitas saja untuk itu
segera mengusut dan menjelaskan apa yang terjadi akhir-akhir ini, Komisi V harus dievaluasi ulang karena ini juga
yang menyebabkan kecelakaan kerja berencana segera menggelar Rapat menyangkut kredibilitas kita di mata
ini berulang. Jika standar keamanan dan Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan dunia karena BUMN Karya kita juga
keselamatan kerja sudah diterapkan Kementerian PUPR dan sejumlah BUMN banyak mengerjakan proyek luar negeri,”
sebagaimana diatur dalam UU Jasa Karya dan penyedia jasa konstruksi untuk jelasnya.
membahas soal keselamatan kerja. Politisi PKS ini mengatakan, selain
“Sekali lagi, kami menyampaikan sertifikasi badan usaha yang harus
“Setiap penyedia keprihatinan atas musibah kecelakaan ditinjau ulang, sertifikasi kompetensi
jasa konstruksi wajib kerja yang selalu berulang. Saat Komisi kerja juga harus dievaluasi termasuk
membuat identifikasi V meninjau lokasi kecelakaan tadi, mengevaluasi lisensi lembaga yang
mengeluarkan sertifikasi kompetensi
kami minta agar penanganan korban
bahaya, penilaian diprioritaskan karena masih ada korban kerja.
“Kalau hasil kerjanya seperti
risiko, skala prioritas, yang tertimbun. Dan saya sudah sekarang, banyak kelalaian dan seluruh
menyampaikan langsung kepada Dirjen
pengendalian risiko K3, Bina Marga bahwa kami akan segera kecelakaan kerja yang terjadi akibat
dan penanggung jawab. menggelar RDPU dengan PUPR dan faktor human error, maka sertifikasinya
BUMN Karya untuk membahas masalah patut kita pertanyakan. Termasuk
ini. Ini sudah kejadian luar biasa karena lembaga profesi yang mengeluarkan
Konstruksi dan Permen PU No. 05/ berulang,” katanya. sertifikasinya, jangan-jangan sertifikatnya
PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Lebih Lanjut Wakil Ketua Komisi V abal-abal,” imbuhnya.
Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan DPR RI Sigit Sosiantomo menyambut baik Oleh karena itu, politisi dapil Jawa
Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan rencana pemerintah untuk menghentikan Timur ini meminta Kementerian PUPR
Umum, seharusnya kecelakaan kerja bisa sementara seluruh proyek tol layang untuk segera membenahi masalah
dihindari. di Indonesia. Sigit mengatakan insiden sertifikasi tersebut dan melakukan
“Setiap penyedia jasa konstruksi wajib kembali terulangnya kecelakaan kerja evaluasi secara menyeluruh. Tidak hanya
membuat identifikasi bahaya, penilaian pada proyek tol layang karena adanya pada badan usaha, tapi juga sertifikasi
risiko, skala prioritas, pengendalian risiko permasalahan profesionalitas dalam kompetensi kerja yang dikeluarkan oleh
K3, dan penanggung jawab. Apakah ini pelaksanaan pekerjaan. Untuk itu, perlu lembaga profesi.
sudah dilakukan dan sudah dievaluasi dilakukan evaluasi ulang atas sertifikasi ANDRI/HENDRA

158 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 41