Page 45 - MAJALAH 158

K o MISI VIII

FOTO: TIArA/Iw FOTO: TIArA/Iw

Peninjauan di PSAA Aceh Pemberian bantuan di PSAA Aceh
seringkali terjadinya pengasingan PKH Harus Sampai gaji dari pemerintah pusat saja. “Biasanya
terhadap keluarga korban yang di Pelosok Negeri pendamping PKH juga akan mendapatkan
dilakukan oleh lingkungan masyarakat Di Provinsi Papua, Ketua Tim tambahan gaji dari APBD yang ada. Tapi di
sekitar,” ungkapnya. Kunker Komisi VIII DPR RI Noor sini tidak ada,” ungkap Muna.
Oleh karena itu, menurut Sarah, Achmad menyatakan, pihaknya selalu Politisi F-NasDem itu menjelaskan,
panggilan akrab Rahayu Saraswati, berkomitmen untuk mensejahterakan setiap daerah mempunyai problematika,
salah satu bentuk dukungan yang dapat keluarga di pelosok nusantara, baik baik itu keadaan alam ataupun
diberikan terhadap program-program peningkatan kualitas sekaligus kuantitas kemampuan pemerintah. Tetapi
Dinas PP&PA salah satunya dengan cara bantuan terhadap masyarakat khususnya menurutnya, hal tersebut seharusnya
mendorong pemerintah daerah dalam di Program Keluarga Harapan (PKH). dapat dikoordinasikan dengan pemerintah
mendukung anggaran, mengingat
anggaran yang dialokasikan cenderung
menurun dibandingkan 2016 lalu.
“Selain mendorong tentunya saya
turut berpesan didalam penyusunan
anggaran nanti harus melibatkan
perspektif gender dan kaum disabilitas.
Khususnya dukungan terutama didalam
pembangunan infrastruktur yang
aksesibel bagi kaum disabilitas,” saran
politisi F-Gerindra itu.
Sementara itu, anggota Komisi
VIII DPR RI Siti Mufattahah menilai
fasilitas di Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2A) Aceh masih kurang
memadai. Karena masih ditemukannya
kerusakan infrastruktur serta minimnya FOTO: rAn/Iw
ketersediaan ruangan konsultasi di pusat
pelayanan. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI memantau pelaksanaan Program PKH di Papua
“Ini perlu diperbaiki dan para korban “PKH yang semula hanya Rp10 juta, pusat maupun Komisi VIII DPR dengan
seharusnya mendapatkan tempat akan kita tingkatkan menjadi Rp15 juta mitra kerjanya. Diketahui, insentif
yang lebih privacy sehingga mereka keluarga. Itu artinya, jangan sampai ada pendamping PKH dari pusat sebesar
merasa nyaman untuk melapor ataupun orang miskin di Indonesia yang tidak Rp2,3 juta untuk cakupan daerah Papua
berkonsultasi,” jelas politisi F-PD itu. mendapatkan bantuan,” tegas Noor Barat, dirasa kurang.
Lebih lanjut, Siti juga menyoroti Achmad saat memimpin pertemuan “Tadi banyak juga curhat kepada
kesejahteraan Sumber Daya Manusia Komisi VIII DPR dengan Pemprov Papua kami bahwa Rp2,3 juta itu sangat kecil.
(SDM) yang bertugas yang hanya Barat serta mitra kerja terkait. Naik speedboat ke sana kemari tidak
diupah sebesar Rp450.000 per Dalam kesempatan yang sama, cukup, uang bisa habis untuk transportasi
bulan. “Oleh karena itu, saya sangat Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna saja. Mereka menginginkan ada dana
mendorong kepada pemerintah kalau prihatin atas terjadinya kesenjangan tambahan dari pemerintah daerah,”
bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri insentif untuk para pendamping ungkap Muna sembari berharap ke
Sipil (PNS) sehingga nantinya didalam PKH di Kota Sorong, Papua Barat. depannya para pendamping PKH
bekerja mereka jauh lebih semangat dan Muna mengaku mendapat keluhan, difasilitasi, dengan mendapatkan
memiliki tanggung jawab,” harapnya. pendamping PKH hanya mendapatkan bantuan dari APBD. TRA/RAN

158 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 45