Page 47 - MAJALAH 158
P. 47

K o MISI IX

 Menampik Isu hingga   Pasien RS Membludak
                 Sementara itu di Aceh, Tim Kunker
              yang dipimpin Ketua Komisi IX Dede
 Menarik Dokter Spesialis  Yusuf Macan Effendi menemukan
              masalah lain saat mengunjungi RS
              dr. Zainoel Abidin (RSZA). Karena
              kurangnya tindakan preventif promotif,
              menyebabkan pasien di RS provinsi ini
              membludak, tak terkendali. Pelayanan
              pun terganggu, karena tenaga medis tak


                “Saya tidak tahu, apakah
                   kepala daerah, baik
                 bupati dan walikota di
                 Aceh ini menempatkan
                skala prioritas kesehatan      FOTO: AyU/Iw
                preventif promotif dalam
                  visi dan misi mereka.        Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR RI Dede Yusuf berdialog dengan pasien RS dr. Zainoel Abidin di Aceh
                   Artinya, di sini perlu      mendapatkan akses layanan kesehatan   bertugas di daerah punya prospek jelas.
                 ada pembelajaran bagi         mendatangi dulu puskesmas atau   Infrastruktur Kesehatan
                 kepala daerah di Aceh         rumah sakit kabupaten/kota sebagai   Di Papua Barat, Tim Kunker Komisi
                                               fasilitas kesehatan tingkat pertama
                 untuk aktif melakukan         dan kedua. Bila tak mampu tertangani,   IX yang dipimpin Wakil Ketua Komisi
                 pencegahan penyakit,”         barulah dirujuk ke RS Provinsi. Dengan   IX Syamsul Bachri mengungkapkan,
                                               begitu beban RSZA tidak terlau berat   provinsi ini butuh pembenahan
                                                                                infrastruktur kesehatan dan tenaga
                                                                                kerja medis. Sejauh ini, kendalanya
                                                                                adalah penyerapan anggaran. Serapan
                                                                                yang rendah tentu menghambat
                                                                                pembangunan, termasuk infrastruktur
                                                                                kesehatan berupa pembangunan dan
                                                                                rehabilitasi bangunan fisik rumah sakit.
                                                                                   Temuan krusial ini menjadi bahan
                                                                                agenda pembahasan dengan Menteri
                                                                                Kesehatan sebagai mitra Komisi IX.
                                                                                Ketika delegasi Komisi IX menggelar
                                                                                pertemuan dengan otoritas Dinas
                                                                                Kesehatan Papua Barat di Manokwari,
                                                                                banyak persoalan yang diinvetarisasi.
                                                                              FOTO: DOEh/Iw  Antara realisasi anggaran dan
                                                                                serapannya kerap tak berbanding lurus.
              Tim Kunker Komisi IX DPR RI meninjau RSUD dan Puskesmas di Papua Barat  Padahal, di sisi lain banyak fasilitas
                                                                                kesehatan membutuhkan peremajaan
              sebanding dengan pasien yang datang.   dalam melayani masyarakat.   atau bahkan pembangunan gedung
              Berbanding terbalik dengan di RSUD   Di RSZA juga terkonfirmasi   baru.
              dan Puskesmas yang minim pasien.  kekurangan dokter spesialis.       Semua ini berdampak pada kualitas
                 “Saya tidak tahu, apakah kepala   Butuh terobosan untuk menyiasati   layanan kesehatan bagi masyarakat
              daerah, baik bupati dan walikota di   kekurangan ini. Anggota Komisi IX Suir   setempat. Komisi IX pun menggali
              Aceh ini menempatkan skala prioritas   Syam menyampaikan hal tersebut   lebih jauh persolan di balik minimnya
              kesehatan preventif promotif dalam   kepada Parlementaria di Aceh.   serapan anggaran di Papua Barat,
              visi dan misi mereka. Artinya, di sini   Untuk menarik minat para dokter   terutama untuk infrastruktur kesehatan.
              perlu ada pembelajaran bagi kepala   spesialis bekerja di daerah, mungkin   Pertemuan yang dihelat di Kantor
              daerah di Aceh untuk aktif melakukan   dibutuhkan stimulus berupa beasiswa   Gubernur Papua Barat itu, menghadirkan
              pencegahan penyakit,” kata Dede, awal   studi lanjutan dengan terlebih dahulu   para pelaku kepentingan, baik di bidang
              Maret lalu di Aceh.              mengikat kontrak di RS daerah. Dengan   kesehatan maupun ketenagakerjaan.
                 Idealnya, masyarakat yang ingin   cara ini, para dokter spesialis yang    SC/AYU/DN


                                                                                158 XLVIII 2018  PARLEMENTARIA 47
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52