Page 51 - MAJALAH 158
P. 51

K o MISI XI


              Pemprov Sumsel Diminta
              Tingkatkan Pertumbuhan
              Ekonomi
                 Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Ahmad
              Hafisz Thohir saat memimpin Tim
              Kunker ke Provinsi Sumatera Selatan
              berharap tingkat pertumbuhan ekonomi
              Sumsel dapat lebih besar daripada
              yang dihasilkan. Mengingat, dana
              dari pemerintah pusat yang ditransfer
              ke Sumsel lebih besar dua kali lipat
              daripada dana APBD seluruh provinsi                                                              FOTO: GUnTUr/Iw
              dan kabupaten/kota lain di Indonesia.
                 Hafisz mengatakan, adanya dana
              sebesar Rp6,2 triliun yang digelontorkan   Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan Memimpin Kunker Komisi XI DPR RI Ke Sulsel
              dari pemerintah pusat ke Provinsi   ada,” kata Heri.              dibuatkan kebijakan agar ada
              Sumsel, seharusnya Pemprov Sumsel   Politisi F-Gerindra itu mengingatkan,   keberpihakan kepada para pelaku petani
              bisa lebih mampu meningkatkan    sektor pertanian sebagai penghasil   dan bidang usaha yang bergerak di
              pertumbuhan ekonomi, setidaknya 3,5   komoditas pangan juga harus menjadi   bidang pertanian, sehingga kebutuhan
              basis point pertumbuhan dari rata-  perhatian Pemprov Sumsel. Mengingat   pangan khususnya di wilayah Sumsel
              rata pertumbuhan nasional. Diketahui,   saat ini fokus pertumbuhan ekonomi   tidak tergantung ke daerah lainnya,”
              pertumbuhan ekonomi nasional pada   Sumsel pada sektor padat modal.   imbuh politisi dapil Jabar itu.
              tahun 2017 tercatat 5,05 persen.  Hal itu menyebabkan ketimpangan
                 “Sebetulnya cukup             semakin terlihat. Sehingga, semakin   Komisi XI Soroti Penerimaan
              membahagiakan, karena di atas    tinggi pertumbuhannya, maka      Pajak Sulsel
              rata-rata nasional. Tetapi di lain pihak,   ketimpangannya pun tinggi.  Sementara di Sulawesi Selatan,
              perlu dikritisi. Karena sebetulnya kita   “Kami berharap, bisa segera   Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan
              berharap lebih tinggi daripada itu. Hal ini                       Cik Asan (F-PD) meminta Kantor
              tentu yang akan kita evaluasi di pusat,                           Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
              bagaimana selanjutnya supaya tidak   “Prestasi pencapaian         lebih memperhatikan langkah-langkah
              terjadi yang kurang kita proyeksikan   target pembangunan         strategis dalam upaya mencapai
              seperti ini,” kata politisi F-PAN itu.  Makasar saat ini, walau   target penerimaan pajak negara. Hal
                 Sementara terkait gini ratio di                                ini ditujukan untuk terus menopang
              Sumsel, mendapat sorotan dari Anggota   masih bertumpu pada       pertumbuhan ekonomi daerah dan
              Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.       pertanian, adalah            mendistribusikannya merata ke seluruh
              Kendati pertumbuhan ekonomi           merupakan hasil             daerah di Sulsel.
              Sumsel meningkat, namun capaian     ketekunan dan kerja              “Prestasi pencapaian target
              ini menyisakan adanya ketimpangan.                                pembangunan Makasar saat ini, walau
              “Gini ratio Sumsel masih relatif tinggi,   keras pemerintah       masih bertumpu pada pertanian,
              sekitar 3,6 persen. Saya pikir ini juga   daerah, BI, OJK,        adalah merupakan hasil ketekunan
              sebagai sebuah tantangan untuk           perbankan,               dan kerja keras pemerintah daerah, BI,
              Pemprov Sumsel agar bisa lebih        dan para kanwil,”           OJK, perbankan, dan para kanwil,” kata
              mengefisiensikan permodalan yang
                                                                                Marwan saat memimpin Tim Kunker.
                                                                                   Sementara itu, Anggota Komisi XI
                                                                                DPR RI Utut Adianto (F-PDI Perjuangan)
                                                                                menyoroti tentang penerimaan rasio
                                                                                penerimaan pajak yang defisit dari tahun
                                                                                sebelumnya. Direktorat Jenderal Pajak
                                                                                (DJP) mengeluhkan rasio petugas pajak
                                                                                dan wajib pajak tak sebanding, sekitar 1
                                                                                banding 470.
                                                                                   “Makanya kita perlu perhatikan
                                                                                bentuk insentif apa yang dibutuhkan
                                                                                untuk terus menggenjot penerimaan
                                                                                ini. Apalagi Makasar adalah hub-nya
                                                                                Indonesia Timur, makanya Penerimaan
                                                                                Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mesti
                                                                              FOTO: nADyA/Iw  didorong dengan volume perdagangan
                                                                                yang diperbesar. Caranya dengan
                                                                                perizinan dipermudah dan dweeling time
              Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir                  dipercepat,” papar Utut.   SF/NDY/GD

                                                                                158 XLVIII 2018  PARLEMENTARIA 51
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56