Page 55 - MAJALAH 158

LAPORAN UTAMA
SORO T AN

“Kami mengutuk dengan pembiayaan melalui KUR.
Komisi IX juga meminta BNP2TKI
keras tindakan yang untuk meningkatkan pengawasan
dilakukan oleh majikan- kepada Pelaksana Penempatan Tenaga
majikan yang menganggap Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam
TKI itu seperti budak, melakukan penempatan sampai dengan
peraturan turunan UU No. 18 tahun 2017
itu tidak boleh. Kita tentang PPMI.
“Undang-Undang 17 Tahun 2018
mengharapkan bahwa sudah dikeluarkan, kami minta BNP2TKI
Pemerintah Malaysia tidak mendorong pemerintah agar proses
berpangku tangan,” lahirnya PP bisa berjalan karena impian
kita belum bergerak karena aturan yang
dipakai masih aturan lama,” ungkap
Dede.
Ke depan, dia berharap agar
WNI yang akan bekerja di luar negeri
tidak melalui jalur perseorangan lagi.
Pemberangkatan TKI harus melalui jalur
hubungan industrial atau ada perusahaan
tenaga kerja yang bertanggung jawab.
FOTO: AZKA/Iw “Kalau bekerja dalam rumah tangga, dia
harus menginap. Misalnya, datang pagi
Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Efendi pulang sore sehingga terlindungi. Dia

setempat seyogyanya mengeluarkan perlakuan kepada pekerja Indonesia Komisi IX
aturan yang memberikan ketegasan harus manusiawi, diberikan hak yang
agar tidak ada lagi Adelina selanjutnya di layak, diperlakukan secara baik, serta mendesak BNP2TKI
Negeri Jiran itu. memiliki perlakuan yang sama dengan meningkatkan
“Bukan hanya dengan memberikan tenaga kerja lainnya. “Agar kita memiliki
hukuman sanksi hukum tapi equal, perlakuan yang sama dengan upaya perlindungan
mengeluarkan aturan yang memberikan tenaga kerja lain yang ada di sana,” pengelolaan retimasi,
ketegasan,” pinta Dede. paparnya.
Setelah ditelusuri oleh pihak Selain itu agar kasus ini tidak terulang edukasi keuangan,
berwajib setempat, kakak dan adik kembali, Dede mengingatkan Badan dan kewirausahaan
yang berusia 36 dan 39 tahun serta Nasional Perlindungan dan Penempatan
ibu mereka, berusia 60 tahun sebagai Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) supaya yang menjamin
majikan akhirnya ditahan polisi. Mereka menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi
bertiga dikenakan pasal pembunuhan keahlian sesuai dengan kebutuhan pasar
hingga menyebabkan Adelina ke seluruh negara penempatan termasuk pekerja migran.
tewas mengenaskan. Berdasarkan penempatan G to G ke Jepang dan Korea
hasil pemeriksaan, di tubuh Adelina Selatan.
ditemukan luka di bagian tangan, kaki, Komisi IX mendesak BNP2TKI bisa mengambil tempat di luar,” katanya.
dan wajah. meningkatkan upaya perlindungan Untuk Malaysia dan negara-negara
Dede mengungkapkan, sebenarnya pengelolaan remitansi, edukasi di Timur Tengah, kata Dede Yusuf,
dalam Undang-Undang yang baru keuangan, dan kewirausahaan yang memang masih dalam proses hubungan
tentang Pelindungan Pekerja Migran menjamin kualifikasi pekerja migran. “Hal bilateral antara dua negara. Namun
Indonesia (PPMI), bahwa Pemerintah itu bisa ditingkatkan melalui pendidikan karena jumlah pekerja ilegal juga banyak
Indonesia tidak akan mengirim tenaga serta pelatihan sesuai dengan kebutuhan sehingga masih menjadi masalah. Para
kerja ke luar negeri sebelum negara negara tujuan penempatan,” jelas Dede. pekerja masih terlalu longgar berangkat
tujuan TKI itu memiliki undang-undang Dia mengatakan, Komisi IX dari pelabuhan dengan dalih visa
tenaga kerja asing. “Di dalam Undang- juga mendesak BNP2TKI untuk kunjungan.
Undang yang baru nomor 18 tahun 2017 mengoptimalkan kerja sama dengan “Otomatis mereka dianggap
kami membuat peraturan bahwa kita lembaga keuangan dalam memberikan pendatang yang tidak terlindungi dari
tidak akan mengirim tenaga kerja ke Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada faktor aturan-aturan yang ada di sana.
luar sebelum negara tersebut memiliki pekerja migran Indonesia, melalui Yang harus kita lakukan, kita membuat
Undang-Undang tenaga kerja asing,” lembaga-lembaga keuangan yang kerja sama agar pihak imigrasi menolak
jelasnya. resmi dan terpercaya sehingga dapat pekerja yang tidak terdaftar,” kata Dede.
Dengan begitu Dede berharap menjamin terpenuhi serapan target EKO

158 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 55