Page 57 - MAJALAH 158
P. 57
LAPORAN UTAMAAN KHUSUS
LIPUT
Selanjutnya dalam sesi
Berinvestasi dalam Pengelolaan
Iklim-Berinvestasi bagi Pertumbuhan
Ekonomi, Wakil Ketua BKSAP
Nurhayati Monoarfa (F-PPP)
menyampaikan perkembangan
komitmen Indonesia terhadap Paris
Agreement dan upaya pembangunan
lingkungan secara berkelanjutan di
dalam negeri.
Masih dalam forum itu, juga
dibahas mengenai kebijakan
perpajakan dan tantangan perpajakan
sejalan dengan perkembangan
ekonomi digital. Selain itu,
disampaikan pula mengenai kemajuan FOTO: DOK bKSAP/Iw
kerja OECD untuk memperbaiki kerja
sama perpajakan internasional melalui
program inisiatif Base Erosion and Kiri ke kanan : Dua Wakil Ketua BKSAP Siti Hediati Hariyati dan Nurhayati Monoarfa serta
Profit Shifting (BEPS) dan Automatic Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf
yang dijalankan mampu mengungkap
aset-aset tersembunyi hingga 360 miliar
dolar AS.
Dalam kesempatan terpisah,
Nurhayati berdiskusi langsung
dengan Sekjen OECD mengenai
kerja sama OECD dan DPR RI dalam
nd
penyelenggaraan the 2 World
Parliamentary Forum on SDGs pada
tanggal 12-13 September 2018. Sebagai
follow-up, Nurhayati juga melakukan
pertemuan dengan Antony Gooch,
Director Public Affair, dan Kumi Kitamori,
Head Division Green Growth OECD,
guna membahas lebih lanjut mengenai
FOTO: DOK bKSAP/Iw kolaborasi tersebut.
OECD Global Parliamentary Network
bertujuan untuk menghubungkan
legislator dengan hasil kerja OECD yang
dapat mendukung upaya kebijakan di
Exchange of Information (AEOI ). tiap negara anggota, dan kegiatan di
Anggota BKSAP DPR RI Vanda OECD Global mana para peserta dapat saling berbagi
Sarundajang (F-PDIP), menyampaikan Parliamentary Network praktik terbaik dan pengalaman dalam
intervensi mengenai kesiapan Indonesia bertujuan untuk penyusunan maupun penerapan suatu
dalam menerapkan OECD Common menghubungkan kebijakan.
Reporting Standard (CRS) untuk legislator dengan hasil Pertemuan Global Parliamentary
meningkatkan transparansi perpajakan kerja OECD yang dapat Network diselenggarakan oleh OECD
dan kerangka legislasi nasional yang bersama dengan NATO Parliamentary
kondusif bagi implementasi CRS. mendukung upaya Assembly dan dengan partisipasi
Menanggapi hal itu, OECD kebijakan di tiap negara Women Political Leaders Global Forum.
menyampaikan apresiasi terhadap anggota, dan kegiatan Pertemuan membahas berbagai tema
Indonesia yang telah memiliki berbagai dimana para peserta dapat yang menjadi fokus riset OECD antara
perangkat legislasi yang mendukung saling berbagi praktik lain peran G-20 dalam pertumbuhan
CRS. OECD juga menyinggung bahwa terbaik dan pengalaman inklusif, energi baru terbarukan, hingga
sebagai key partner OECD, program dalam penyusunan tema yang sangat dekat dengan tugas-
pengampunan pajak yang telah maupun penerapan atau tugas wakil rakyat yaitu ‘Tatacara Baru
dilakukan Indonesia merupakan sebuah dalam Berpolitik: Upaya Menyusun
studi kasus yang menarik. Berdasarkan kebijakan. Kebijakan Bersama dengan Konstituen’.
data OECD, voluntary disclosure regime SC
57
158 XLVIII 2018
158 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 57
PARLEMENTARIA

