Page 57 - MAJALAH 158
P. 57

LAPORAN UTAMAAN KHUSUS
                                                                                    LIPUT





                 Selanjutnya dalam sesi
              Berinvestasi dalam Pengelolaan
              Iklim-Berinvestasi bagi Pertumbuhan
              Ekonomi, Wakil Ketua BKSAP
              Nurhayati Monoarfa (F-PPP)
              menyampaikan perkembangan
              komitmen Indonesia terhadap Paris
              Agreement dan upaya pembangunan
              lingkungan secara berkelanjutan di
              dalam negeri.
                 Masih dalam forum itu, juga
              dibahas mengenai kebijakan
              perpajakan dan tantangan perpajakan
              sejalan dengan  perkembangan
              ekonomi digital. Selain itu,
              disampaikan pula mengenai kemajuan                                                               FOTO: DOK bKSAP/Iw
              kerja OECD untuk memperbaiki kerja
              sama perpajakan internasional melalui
              program inisiatif Base Erosion and   Kiri ke kanan : Dua Wakil Ketua BKSAP Siti Hediati Hariyati dan Nurhayati Monoarfa serta
              Profit Shifting (BEPS) dan Automatic   Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf
                                                                                yang dijalankan mampu mengungkap
                                                                                aset-aset tersembunyi hingga 360 miliar
                                                                                dolar AS.
                                                                                   Dalam kesempatan terpisah,
                                                                                Nurhayati berdiskusi langsung
                                                                                dengan Sekjen OECD mengenai
                                                                                kerja sama OECD dan DPR RI dalam
                                                                                                 nd
                                                                                penyelenggaraan the 2  World
                                                                                Parliamentary Forum on SDGs pada
                                                                                tanggal 12-13 September 2018. Sebagai
                                                                                follow-up, Nurhayati juga melakukan
                                                                                pertemuan dengan Antony Gooch,
                                                                                Director Public Affair, dan Kumi Kitamori,
                                                                                Head Division Green Growth OECD,
                                                                                guna membahas lebih lanjut mengenai
                                                                              FOTO: DOK bKSAP/Iw  kolaborasi tersebut.
                                                                                   OECD Global Parliamentary Network
                                                                                bertujuan untuk menghubungkan
                                                                                legislator dengan hasil kerja OECD yang
                                                                                dapat mendukung upaya kebijakan di
              Exchange of Information (AEOI ).                                  tiap negara anggota, dan kegiatan di
                 Anggota BKSAP DPR RI Vanda            OECD Global              mana para peserta dapat saling berbagi
              Sarundajang (F-PDIP), menyampaikan   Parliamentary Network        praktik terbaik dan pengalaman dalam
              intervensi mengenai kesiapan Indonesia   bertujuan untuk          penyusunan maupun penerapan suatu
              dalam menerapkan OECD Common           menghubungkan              kebijakan.
              Reporting Standard (CRS) untuk      legislator dengan hasil          Pertemuan Global Parliamentary
              meningkatkan transparansi perpajakan   kerja OECD yang dapat      Network diselenggarakan oleh OECD
              dan kerangka legislasi nasional yang                              bersama dengan NATO Parliamentary
              kondusif  bagi  implementasi CRS.     mendukung upaya             Assembly dan dengan partisipasi
                 Menanggapi hal itu, OECD         kebijakan di tiap negara      Women Political Leaders Global Forum.
              menyampaikan apresiasi terhadap      anggota, dan kegiatan        Pertemuan membahas berbagai tema
              Indonesia yang telah memiliki berbagai   dimana para peserta dapat   yang menjadi fokus riset OECD antara
              perangkat legislasi yang mendukung   saling berbagi praktik       lain peran G-20 dalam pertumbuhan
              CRS. OECD juga menyinggung bahwa    terbaik dan pengalaman        inklusif, energi baru terbarukan, hingga
              sebagai key partner OECD, program     dalam penyusunan            tema yang sangat dekat dengan tugas-
              pengampunan pajak yang telah       maupun penerapan atau          tugas wakil rakyat yaitu ‘Tatacara Baru
              dilakukan Indonesia merupakan sebuah                              dalam Berpolitik: Upaya Menyusun
              studi kasus yang menarik. Berdasarkan      kebijakan.             Kebijakan Bersama dengan Konstituen’.
              data OECD, voluntary disclosure regime                              SC

                                                                                                            57
                                                                                158 XLVIII 2018
                                                                                158 XLVIII 2018  PARLEMENTARIA 57
                                                                                             PARLEMENTARIA
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62