Page 49 - MAJALAH 158

Pengalihan ini berdasar pada
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah.
Masalah yang muncul berkaitan dengan
pengalohan aset dan pemindahan
status kepegawaian guru dan tenaga
kependidikan.
“Persoalan pengalihan manajemen
SMA ke provinsi itu meninggalkan
banyak masalah. Bahwa akhirnya
sekolah SMA dan SMK dalam tanda
kutip, sedikit terlantar. Baik masalah
guru atau infrastruktur yang dibangun.
FOTO: hUSEn/Iw Partisipasi pendanaannya mengalami
kesulitan. Itu menjadi catatan sangat
penting dalam kunjungan kali ini,” papar
Tim Kunker Komisi X DPR RI meninjau SMP di Sulut Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih,
saat memimpin kunjungan.
Masyarakat (PKBM) ternyata masih Pengalihan SMA dan SMK ke Persoalan lainnya, adalah posisi guru
belum lengkap dan beberapa ruang Provinsi Tinggalkan Masalah bantu yang digaji APBD Provinsi dan
APBD Kabupaten atau Kota harus segera
kelas membutuhkan rehabilitasi. Selain sarana prasarana, sisi regulasi diselesaikan, sebab pengangkatan
Di SMKN 6 Manado, sekolah juga menjadi perhatian Tim Kunjungan guru bantu adalah kebijakan sementara
kejuruan keperawatan, perlengkapan Kerja Komisi X ke Provinsi Kalimantan untuk memenuhi kekurangan guru yang
sekolahnya dinilai belum memadai. Selatan. Yaitu soal pengalihan berstatus PNS atau ASN. Hal yang sama
Ruang praktik keperawatan dan ruang kewenangan dan tanggung jawab juga terjadi pada guru honorer.
farmasi terlihat tidak lengkap. Begitu tingkat pendidikan menengah, baik SMA “Sehingga persoalan-persoalan
juga ruang perpustakaannya yang tidak atau SMK dari pemerintah kabupaten yang berkaitan dengan penggajian guru,
representatif. atau kota ke pemerintah provinsi, masih seperti guru-guru honorer yang selama
“Perlengkapan alat praktik sekolah banyak meninggalkan masalah. ini ditanggung pemkab atau pemkot
masih mengalami kekurangan sekarang menjadi tanggung jawab
yang signifikan seperti di SMKN 6 “Turunnya gaji mereka Pemprov Sumut. Namun tetap butuh
Keperawatan. Perlengkapan apoteker tidak pasti turunnya, bantuan dari pusat untuk penggajian
juga tidak lengkap. Ini jadi catatan kami,” bahkan gaji masih honorer. Karena tanpa bantuan dari
nilai Ferdi. dibawah UMR. Kita pusat tidak akan terwujud,” imbuh Fikri.
Begitu juga di SMPN 7 Manado, Fikri menjelaskan, salah satu
ruang kelas banyak tak terpakai sangat menyayangkan masalah yang disampaikan adalah
karena rusak. Di sekolah ini, ditemukan belum adanya alokasi alokasi anggaran untuk guru non PNS.
jumlah guru honorer jauh lebih banyak yang memadai untuk “Turunnya gaji mereka tidak pasti
daripada guru ASN. Ini menjadi catatan guru non PNS ini, turunnya, bahkan gaji masih dibawah
penting Komisi X yang berkunjung ke padahal kita tahu UMR. Kita sangat menyayangkan belum
sekolah yang berlokasi di Teling, Wanea adanya alokasi yang memadai untuk
guru non PNS ini, padahal kita tahu
tersebut. bersama, guru sangat bersama, guru sangat dibutuhkan,”
Hal senada disampaikan Anggota dibutuhkan,” jelasnya. EKO/MH/RNM
Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana yang
mengatakan, masalah klasik berupa
kekurangan guru dan ruang kelas yang
rusak selalu dominan terjadi hampir di
semua sekolah di luar Jawa. Mestinya,
sekolah harus nyaman bagi para siswa.
Di SMKN 6 Manado, misalnya, guru
honor lebih dominan daripada guru PNS.
“Kekurangan guru masih menonjol.
Yang mengajar lebih banyak guru
honorer. Bahkan, guru-guru yang sudah
pensiun dikerahkan. Di SMKN 6 Manado
tidak ada guru Bahasa Indonesia,
Agama, dan PPKn. Jadi problem besar FOTO: rIA/Iw
kita adalah kekurangan guru,” ungkap
Dadang. Tim Kunker Komisi X DPR RI meninjau ruang praktek SMKN 5 Banjarmasin

158 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 49