Page 17 - MAJALAH 158
P. 17
LAPORAN UTAMA
LAPORAN UT
AMA
pelaporan harta kekayaan
anggota Dewan, sebab pada
saat peresmian e-Klinik LHKPN
lalu masih ada 20 anggota
yang belum melaporkan harta
kekayaannya. Ketua KPK Agus
Rahardjo menyebut tingkat
kepatuhan anggota Dewan
cukup baik mencapai 96
persen sementara yang masih
rendah adalah anggota DPRD
baik tingkat Provinsi maupun
Kabupaten.
Dengan pelaporan ini
mengajak masyarakat untuk jujur
FOTO : JAYADI/IW secara periodik yang pada
melaporkan harta kekayaannya
akhirnya tidak melakukan korupsi.
Pelaporan ini juga sebagai upaya
menunggu administrasi meng-
online-kan.
Menurut Fuji Farhana, sistem
pelaporan sebelumnya masih
menggunakan formulir A dan B,
namun sekarang menggunakan
online. Dengan sistem baru ini,
di setiap instansi diharapkan ada
surat penunjukan siapa yang
akan mengelolanya. “Jadi nanti
admin instansi itu berfungsi untuk
melaporkan siapa saja pelapor
dan yang belum, bisa diketahui di
aplikasi admin instansi,” jelasnya.
Dia menambahkan, sekarang
seluruh instansi pelaporan harta
kekayaannya dilakukan secara
periodik sama seperti SPT Pajak,
paling akhir 31 Maret 2018, tapi FOTO: rUnI/Iw
harta yang dilaporkan sampai 31
Desember tahun sebelumnya.
Berarti untuk sekarang pelaporan “Karena ini sistem baru pencegahan korupsi. Makanya
harta sampai 31 Desember 2017 berbeda dengan pelaporan
sedang pelaporannya 31 Maret dengan sistem online, sebelumnya, dulu update data
2018. Dengan sistem LHKPN maka para penyelenggara per dua tahun kini dilakukan
ini berubah setiap tahun sama negara belum banyak yang secara periodik setiap tahun.
seperti SPT Pajak. Meski kantornya tahu. Bukan hanya di DPR “Karena ini sistem baru
berlokasi di Gedung DPR, tapi dengan sistem online, maka para
klinik ini tidak hanya melayani di instansi lain juga belum penyelenggara negara belum
pelaporan anggota DPR tetapi juga tahu masih beranggapan banyak yang tahu. Bukan hanya
DPD dan MPR serta penyelenggara pakai formulir. Karena itu, di DPR di instansi lain juga belum
negara lainnya. tahu masih beranggapan pakai
Saat Parlementaria KPK juga sudah melakukan formulir. Karena itu, KPK juga
menyambangi klinik e-LKHPN ini pendampingan di setiap sudah melakukan pendampingan
seorang staf anggota memasuki instansi. Personil yang di setiap instansi. Personil yang
ruangan dan melaporkan harta bertugas sekitar 70 orang bertugas sekitar 70 orang siap
kekayaan seorang anggota Dewan. melayani seluruh instansi di
Dengan sigap kedua petugas siap melayani seluruh Indonesia,” pungkas Fuji Farhana.
ini melayani dan membantu instansi di Indonesia,” MP
158 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 17
