Page 13 - MAJALAH 158

LAPORAN UTAMA

dewan melaporkan harta kekayaannya. mengapresiasinya sekaligus ingin
Sebelumnya, kalau kita mau lapor harta “Tentu saja ini menunjukkan bahwa DPR jauh lebih
kekayaan, kan, harus isi formulir secara wujud transparansi transparan dan akuntabel daripada
manual. Kami sekarang bisa lebih mudah lembaga lain.
melapor melalui aplikasi ini,” kata Hetifah, kita dan bentuk Lalu apakah semua anggota
mengapresiasi langkah Ketua DPR. tanggung jawab pada dewan sudah melaporkan harta
Hetifah yang dihubungi kekayaan terakhirnya? Hetifah kepada
Parlementaria awal Maret lalu itu masyarakat pemilih. Parlementaria mengaku, sebagai
menuturkan, cara Bambang dalam E-LHKPN ini jelas pejabat negara yang patuh pada
menahkodai DPR begitu terbuka dan komitmen DPR dalam regulasi dan konstitusi, ia tak pernah
banyak mendapat simpati publik. Asas absen melaporkan harta kekayaannya.
keterbukaan sedang dijunjung tinggi memberantas korupsi. Konstituen di dapilnya pun bisa
dan rakyat kian terlayani dengan baik. Selama ini ada yang mengecek langsung berapa harta
Publik bisa mengakses keterbukaan yang membenturkan DPR kekayaan yang diraihnya selama menjadi
digelar DPR ini lewat kanal-kanal yang
tersedia. “e-LHKPN ini menunjukkan dengan KPK, ini
anggota DPR di bawah nahkoda yang persepsi yang salah,”
baru menjunjung tinggi asas keterbukaan
dan semakin fokus dalam tugasnya
melayani rakyat.”
Menurut politisi dari dapil
Kalimantan Timur dan Kalimantan
Utara itu, pembukaan akses e-LHKPN
membuktikan bahwa DPR tak bisa
dibenturkan lagi dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak
pada tempatnya membenturkan
DPR dengan KPK. Persepsi ini harus
diluruskan. DPR dengan sistem yang
sangat terbuka selalu mendukung aksi
pemberantasan korupsi oleh KPK.
Klinik e-LHKPN ini menegaskan
persepsi yang salah. Selama ini, publik
kerap salah persepsi bahwa DPR tak
transparan dan banyak anggotanya yang FOTO: AnDrI/Iw
tersandung kasus korupsi. Padahal, DPR
paling terbuka dibanding lembaga dan Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian
institusi lainnya. Kasus korupsi justru
banyak terjadi di lembaga eksekutif, modern, semua tata kelola parlemen wakil rakyat di Senayan.
bukan legislatif. Klinik e-LHKPN ini sekali harus terbuka dan mudah diakses “Sebagai anggota DPR dan pejabat,
lagi menunjukkan bahwa ada spirit yang publik. DPR sudah merealisasikan saya patuhi aturan ini. Karena negara kita
sama dalam memberantas korupsi komitmennya itu dengan baik. Kilinik ini adalah negara hukum sesuai amanat
sekaligus DPR tak anti-KPK. juga menumbuhkan sinergitas dengan dalam konstitusi. Sehingga jika semua
FOTO: AnDrI/Iw “Tentu saja ini wujud transparansi KPK yang selama ini berjarak. anggota DPR melaksanakan hal ini
kita dan bentuk tanggung jawab pada Saat klinik ini dibuka, Ketua KPK dengan sungguh-sungguh, mudah-
masyarakat pemilih. e-LHKPN ini jelas Agus Raharjo turut menyaksikan. Dalam mudahan akan membawa kebaikan bagi
komitmen DPR dalam memberantas penilaian KPK, DPR sudah melakukan kita semua,” tutur jebolan ITB ini.
korupsi. Selama ini ada yang perbaikan sistem dalam mencegah Tak perlu ada lagi keraguan
membenturkan DPR dengan KPK, ini tindak pidana korupsi. Klinik e-LHKPN ini, pada DPR, tak perlu ada stigma lagi
persepsi yang salah,” tegas Hetifah. kata Ketua KPK, merupakan terobosan yang menyerang DPR, dan tak perlu
Sekarang, publik bisa mengakses menuju transparansi yang ideal. Semua menghadapkan DPR lagi dengan KPK
informasi harta kekayaan para wakil Pimpinan DPR hadir menyaksikan klinik secara diametral. Semuanya sudah
rakyat kapan dan di mana saja. Dibanding e-LHKPN yang berada di Gedung terjawab. Peraih gelar PhD dari School
institusi dan lembaga lainya, DPR sudah Nusantara III lantai 2. of Politics and International Relations,
jauh lebih terbuka. Tak ketinggalan Pimpinan Badan Flinders University Adelaide Australia itu,
Di sisi lain, pembukaan klinik Urusan Rumah Tangga DPR juga berharap ada perubahan mendasar dan
e-LHKPN merupakan wujud ikut hadir melihat klinik e-LHKPN ini. besar bagi masa depan lembaga DPR.
implementasi parlemen modern. DPR tentu tak main-main dengan e-LHKPN jadi momentum terbaik dan
Dalam komitmennya menuju parlemen klinik ini. Semua anggota dewan pasti membawa dampak positif. MH

158 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 13