Page 9 - MAJALAH 158

AMA
LAPORAN UT
LAPORAN UTAMA

BAMBANG SoESATyo

KETUA DPR RI
Klinik e-lhKPN

Bentuk Komitmen DPR RI

Terhadap Pemberantasan Korupsi

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam sambutannya di saya berharap agar pihak Kesekjenan
acara Pembukaan Klinik e-LHKPN mengatakan bahwa dapat melatih para tenaga ahli
atau staf anggota DPR bagaimana
pendirian Klinik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara memanfaatkan e-LHKPN tersebut.
Negara berbasis elektronik ini merupakan insiasi Dewan Bahkan jika ada anggota DPR yang
memerlukan, pihak kesekjenan harus
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). siap memberikan penjelasan secara
khusus,”paparnya.
al ini sebagai sebuah serta luasnya. Tidak perlu dikirim Bahkan, kepada para pegawai
bentuk transparansi fotokopi sertifikatnya. Lebih yang bertugas di barisan depan
dan akuntabilitas memudahkan,” terangnya. dalam melayani Klinik e-LHKPN dan
institusi DPR terhadap Terkait kehadiran pimpinan KPK pelayanan terpadu, Bamsoet meminta
Hmasyarakat Indonesia. dalam pembukaan klinik tersebut, untuk bekerja secara profesional,
Pembentukan Klinik e-LHKPN adalah politisi Fraksi Partai Golkar ini mengaku penuh dedikasi dan pengabdian. Dan
bagian dari komitmen DPR RI terhadap bahwa pihaknya sengaja mengajak atas nama pimpinan DPR RI, tidak
pemberantasan korupsi, sekaligus bukti pimpinan lembaga antirasuah itu dalam lupa Bamsoet menyampaikan terima
adanya sinergi antara DPR dan KPK. pelaksanaan e-LHKPN. KPK pun diakui kasih kepada Pimpinan KPK atas kerja
Bahkan diakuinya, sejak terpilih Bamsoet sangat mengapresiasi inisiasi sama sekaligus kehadirannya di acara
sebagai Ketua DPR, Bamsoet, begitu DPR RI tersebut. peresmian sekaligus pembukaan
ia biasa disapa, bersama Pimpinan “Ini kan memang KPK punya Klinik e-LHKPN .
DPR RI lainnya berharap tidak ada program. Kemudian saya tarik, ajak buka Sistem ini diberlakukan sesuai
lagi ketegangan antara DPR dan KPK. klinik di sini. KPK sangat menyambut dengan Peraturan KPK No. 7 Tahun
Justru sebaliknya, pihaknya akan baik dan mereka senang bahwa DPR 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
menciptakan iklim yang kondusif dalam tanggap membantu anggotanya Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta
pemberantasan korupsi. dalam meningkatkan kesadaran untuk Kekayaan Penyelenggara Negara,
“Intinya kita ingin DPR ini terbuka, melaporkan harta kekayaannya,” serta Surat Edaran Pimpinan KPK
termasuk orang-orangnya. Karena tambah Bamsoet. No. 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk
kalau kita mengemban jabatan publik, Dilanjutkannya, berbicara tentang Teknis Penyampaian dan Pengelolaan
maka kita harus ‘telanjang bulat’,” ujar pemberantasan korupsi, menurut LHKPN.
Bamsoet di Gedung Nusantara III, DPR Bamsoet itu bukan semata menjadi “Ini adalah mimpi saya, DPR bisa
RI, Senayan Jakarta, awal Februari. tugas KPK, Polri atau Kejaksaan. diakses oleh seluruh rakyat sampai
Selain itu, menurutnya Klinik Melainkan juga tanggung jawab semua di Papua dan kapan pun juga. Ini
e-LKHPN ini lebih mempermudah sebagai penyelenggara negara. Apalagi sekaligus memberi ruang bagi
anggota DPR yang belum melapor pemberantasan korupsi tidak hanya masyarakat untuk memantau segala
atau memperbarui LHKPN nya dengan terkait dengan bidang penindakan, proses pembahasan legislasi. Dimana
sistem online. Pasalnya, menurut tetapi yang tidak kalah pentingnya dalam sistem tersebut masyarakat
informasi yang didapatnya dari Ketua justru di bidang pencegahan. juga akan lebih mudah dalam
KPK Agus Rahardjo, hingga peluncuran Menyampaikan laporan harta kekayaan menyampaikan pengaduannya.
Klinik e-LHKPN ini masih ada sekitar 20 secara jujur dan benar adalah bagian Pada kesempatan itu, ia juga
anggota DPR yang belum melaporkan dari upaya untuk mengedepankan mengungkapkan bahwa selain
LHKPN nya. Untuk itu pihaknya pencegahan. layananan berbasis online tersebut,
berencana akan mendatangi secara “Dengan Klinik e-LHKPN ini, masyarakat juga bisa langsung datang
langsung masing- masing anggota Pimpinan DPR mengharapkan agar mengadu atau menyurati DPR.
DPR untuk memberi pengarahan agar pengisian LHKPN dapat dilakukan Bahkan segala hal yang ingin
segera melaporkan LHKPN. secara mudah sehingga dapat diketahui tentang DPR bisa diakses
“Kalau pergantian pembelian aset membantu para anggota DPR ketika oleh masyarakat dengan mengunduh
cukup nomor sertifikat dicantumkan menghadapi kesulitan dalam pengisian aplikasinya di smartphone, baik di App
dengan nilai dan alamat lengkapnya laporan harta kekayaannya. Selanjutnya, Store atau Play Store. AYU

158 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 9