Page 3 - MAJALAH 82
P. 3
PESAN PIMPINAN
sumber perpecahan dan kekerasan. buka kembali kesadaran dan komit- Apalagi sekarang sudah ada institusi
Untuk menjadikan nilai-nilai Pan- men untuk menempatkan Pancasila Mahkamah Konstitusi (MK), yang se-
casila sebagai arah pada perjalanan sebagai konsensus nasional, pijakan makin dituntut untuk proaktif dalam
bangsa saat ini, maka kita harus me- dasar dalam melangkah, dan sebagai memperkuat ketaatan kita semua
ngambil makna sejarah bangsa sejak common platform yang memper- dalam berkonstitusi.
kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang satukan keberagaman kita sebagai Pancasila yang menjiwai Pembu-
sebenarnya merekomendasikan agar bangsa. Pancasila adalah titik temu kaan UUD 1945, yang menjadi dasar
Pancasila diposisikan sebagai ideolo- (bukan titik tengkar/mempertajam dalam tujuan kita berbangsa dan ber-
gi terbuka atau ideologi yang inklu- perbedaan). Konsekwensinya, agar negara, dalam tataran implementasi
sif, yaitu suatu ideologi bangsa yang nilai-nilai Pancasila menjadi arah bagi nya harus mengarah kepada terwu-
dinamis, adaptif, aktual, dan hidup. perjalanan bangsa, maka segenap pe- judnya cita-cita NKRI yang menjun-
Konsekuensinya, segenap permasala- rundang-undangan, termasuk pera- jung tinggi nilai-nilai kebhinnekaan.
han bangsa harus dapat dijawab de- turan-peraturan daerah, harus meru- Oleh karenanya, lembaga-lembaga
ngan perspektif Pancasila kita suatu juk pada spirit Pancasila dan merujuk negara terkait, terutama pemerin-
perspektif yang hadir melalui proses pada konstitusi UUD 1945. Tidak bo- tah, tidak boleh ragu-ragu dalam
dialektika segenap anak bangsa yang leh ada undang-undang, peraturan- menyikapi berbagai fenomena yang
ber-Pancasila. peraturan pemerintah, perda-perda berkembang dalam masyarakat yang
Dalam era reformasi ini pula, yang “bermasalah”, karena berten- ditengarai bertentangan dengan Pan-
Pancasila harus diaktualisasikan ni- tangan dengan prinsip-prinsip atau casila dan sendi-sendi bangsa. Segala
lai-nilainya di tengah-tengah kehidu- nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks ini tindakan yang melawan konstitusi
pan bermasyarakat, berbangsa dan negara harus tegas untuk meluruskan, dan hukum, lebih-lebih yang bersifat
bernegara. Reaktualisasi nilai-nilai manakala terdapat peraturan perun- anarkhis dan memecah belah bangsa,
tersebut, ditumbuhkan dengan mem- dang-undangan “yang bermasalah”. tentu harus diselesaikan dengan te-
gas pemerintah dan perangkat hukum
melalui jalur hukum yang berkeadilan
dan beradab.
Menjawab Tantangan
Dalam memperkuat konsolidasi
demokrasi, tantangan yang muncul
di tengah-tengah masyarakat lkita,
memperlihatkan bahwa integrasi
bangsa semakin dipertaruhkan oleh
hadirnya berbagai tantangan internal
dan eksternal. Secara internal, identi-
tas Keindonesiaan kita yang berdasar-
kan Pancasila, terus diuji: bagaimana
substansi Pancasila mampu tere-
fleksikan dengan baik di tengah-te-
ngah masyarakat dan bangsa. Secara
eksternal, kita semakin dihadapkan
pada fenomena dinamika globalisasi
berikut dampak-dampaknya yang ha-
rus dapat kita respons dengan tepat.
Kita harus mampu hadir dan berkom-
petisi di tataran global, dengan kele-
bihan-kelebihan yang kita miliki.
Menjawab kedua tantangan
tersebut, tentu saja, perlu penegasan
kembali hal-hal seperti: menumbuh-
kan kesadaran kolektif dan komitmen
bersama terhadap Pancasila sebagai
| PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
ARIA |
TH. XLII, 201 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
|
1
Edisi 82
ARLEMENT
P