Page 6 - MAJALAH 82
P. 6
gagal di dalam mematuhi Resolusi sar dunia yaitu genosida, kejahatan rian intervention seperti yang dilaku-
1970 yang berdampak kepada mem- atas kemanusiaan, kejahatan perang kan oleh Palang Merah Internasional
buruknya kondisi keamanan serta ter- dan agresi. Padahal, Amerika Serikat perlu diperkuat dan diberi akses yang
jadinya pembantaian sipil oleh Rezim hingga saat ini belum meratifikasi maksimal.” paparnya.
Khadafi. Mencermati argumentasi ini, Statuta Roma yang mendasari terben- Terkait dengan sikap pemerintah
Presidium ICMI ini berpendapat bah- tuknya ICC ini sehingga tidak adil jika terhadap agresi militer ini, mantan
wa seharusnya penggunanan Bab VII yang dimintai pertanggung jawaban Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI
menjadi last resort atau jalan terakhir hanya Libya saja namun pihak agres- ini menyayangkan sikap ambigu yang
jika semua negosiasi diatas meja telah sor dapat bebas tanpa perlu memper- dipertunjukan oleh Kemlu RI. “Saya
mengalami deadlock. “Saya khawatir tanggungjawabkan agresi brutal me- mendapat kesan pemerintah tidak be-
bahwa Resolusi 1973 dipaksakan reka.” ujarnya. rani mengambil sikap yang lebih jelas
menjadi dasar legalitas dan jalan pin- Lebih lanjut, Priyo menyerukan terkait agresi ini. Hal ini terlihat dari
tas untuk melakukan agresi. Hal ini masyarakat internasional untuk segera ketiadaan suara ASEAN didalam me-
tercermin dari penolakan yang di- mencari solusi agar agresi militer ini nyikapi agresi Pasukan Koalisi ini pa-
lakukan oleh setidaknya dua Anggota tidak menimbulkan korban yang lebih dahal sebagai Ketua kolektif ASEAN,
Tetap DK PBB yakni Rusia dan Cina banyak. “Pasukan Koalisi harus tetap Indonesia seharusnya bisa mendo-
terhadap resolusi ini.” ungkapnya. Se- tunduk terhadap hukum humaniter rong ASEAN untuk bersuara lantang
lanjutnya, Priyo menyayangkan bahwa internasional di dalam melakukan terhadap ancaman perdamaian yang
Amerika Serikat di bawah kepemimpi- agresinya. Mereka harus menghor- telah dipertontonkan oleh Pasukan
nan Obama belum juga beranjak dari mati klausal-klausal yang disepakati Koalisi. Cukup ironis jika ASEAN tidak
diplomasi koboi (cowboy diplomacy) di dalam Konvensi Jenewa ke-4 pada bersuara padahal slogan kepemimpi-
di dalam menyelesaikan konflik in- tahun 1949 yang mengatur tentang nan Indonesia di ASEAN, yakni ASEAN
ternasional yang telah menjadi trade perlindungan warga sipil pada saat Community in A Global Community of
mark kepemimpinan Bush sebelum- terjadinya perang. Aplikasi Konvensi Nations, mengharuskan ASEAN bersi-
nya. “Saya tidak mengerti mengapa ini diperlukan untuk meminimalisir fat sensitif terhadap kondisi perkem-
Presiden Obama bersikap tidak kon- jatuhnya korban sipil dalam agresi bangan komunitas global saat ini.”
sisten dengan komitmennya untuk tersebut. Untuk itu, peran humanita- tandasnya.***
menciptakan dunia yang lebih damai
melalui solusi tanpa kekerasan seperti
yang pernah disampaikannya di Kairo
maupun di Jakarta beberapa waktu
silam.” tandasnya. Lebih jauh Priyo
menjelaskan bahwa Konggres AS
sendiri juga mempertanyakan kebi-
jakan Obama untuk menyerang Libya.
“Ketua DPR AS saja mengkritik Obama
mempertanyakan apa misi dari agresi
ini dan mengapa Obama tidak lebih
dulu berkonsultasi dengan Konggres
seperti yang lazim dilakukan oleh
presiden-presiden AS sebelumnya.”
paparnya.
Selain itu, Ketua Dewan Penase-
hat Forum Silaturahmi Santri Nasional
ini juga mencermati isi Resolusi 1973
yang dianggapnya tidak berimbang.
“Jika kita menelaah preambular para-
graph ke-14 dari Resolusi 1973 ini di-
mana DK PBB secara tegas meminta
pertanggung jawaban rezim Khadafi atacmag.com/internet
dihadapan Pengadilan Kriminal Inter-
nasional (International Criminal Court-
ICC) yakni pengadilan yang mengadili
setidaknya empat jenis kejahatan be- Situasi Perang di Libya
| PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
| PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
|
Edisi 82
1
ARLEMENT
P