Page 6 - MAJALAH 82
P. 6

gagal  di  dalam  mematuhi  Resolusi   sar  dunia  yaitu  genosida,  kejahatan   rian intervention seperti yang dilaku-
            1970 yang berdampak kepada mem-   atas  kemanusiaan,  kejahatan  perang   kan oleh Palang Merah Internasional
            buruknya kondisi keamanan serta ter-  dan  agresi.  Padahal,  Amerika  Serikat   perlu diperkuat dan diberi akses yang
            jadinya pembantaian sipil oleh Rezim   hingga  saat  ini  belum  meratifikasi   maksimal.” paparnya.
            Khadafi. Mencermati argumentasi ini,   Statuta Roma yang mendasari terben-  Terkait dengan sikap pemerintah
            Presidium ICMI ini berpendapat bah-  tuknya ICC ini sehingga tidak adil jika   terhadap  agresi  militer  ini,  mantan
            wa seharusnya penggunanan Bab VII   yang  dimintai  pertanggung  jawaban   Ketua  Fraksi  Partai  Golkar  di  DPR  RI
            menjadi last resort atau jalan terakhir   hanya Libya saja namun pihak agres-  ini menyayangkan sikap ambigu yang
            jika semua negosiasi diatas meja telah   sor dapat bebas tanpa perlu memper-  dipertunjukan  oleh  Kemlu  RI.  “Saya
            mengalami  deadlock.  “Saya  khawatir   tanggungjawabkan agresi brutal me-  mendapat kesan pemerintah tidak be-
            bahwa  Resolusi  1973  dipaksakan   reka.” ujarnya.                  rani mengambil sikap yang lebih jelas
            menjadi dasar legalitas dan jalan pin-  Lebih  lanjut,  Priyo  menyerukan   terkait  agresi  ini.  Hal  ini  terlihat  dari
            tas  untuk  melakukan  agresi.  Hal  ini   masyarakat internasional untuk segera   ketiadaan suara ASEAN didalam me-
            tercermin  dari  penolakan  yang  di-  mencari  solusi  agar  agresi  militer  ini   nyikapi agresi Pasukan Koalisi ini pa-
            lakukan oleh setidaknya dua Anggota   tidak menimbulkan korban yang lebih   dahal  sebagai  Ketua  kolektif  ASEAN,
            Tetap  DK  PBB  yakni  Rusia  dan  Cina   banyak. “Pasukan  Koalisi  harus tetap   Indonesia  seharusnya  bisa  mendo-
            terhadap resolusi ini.” ungkapnya. Se-  tunduk  terhadap  hukum  humaniter   rong  ASEAN  untuk  bersuara  lantang
            lanjutnya, Priyo menyayangkan bahwa   internasional  di  dalam  melakukan   terhadap ancaman perdamaian yang
            Amerika Serikat di bawah kepemimpi-  agresinya.  Mereka  harus  menghor-  telah  dipertontonkan  oleh  Pasukan
            nan Obama belum juga beranjak dari   mati  klausal-klausal  yang  disepakati   Koalisi. Cukup ironis jika ASEAN tidak
            diplomasi koboi (cowboy diplomacy)   di dalam Konvensi Jenewa ke-4 pada   bersuara padahal slogan kepemimpi-
            di  dalam  menyelesaikan  konflik  in-  tahun  1949  yang  mengatur  tentang   nan Indonesia di ASEAN, yakni ASEAN
            ternasional yang telah menjadi trade   perlindungan  warga  sipil  pada  saat   Community in A Global Community of
            mark  kepemimpinan  Bush  sebelum-  terjadinya  perang.  Aplikasi  Konvensi   Nations, mengharuskan ASEAN bersi-
            nya.  “Saya  tidak  mengerti  mengapa   ini  diperlukan  untuk  meminimalisir   fat sensitif terhadap kondisi perkem-
            Presiden Obama bersikap tidak kon-  jatuhnya  korban  sipil  dalam  agresi   bangan  komunitas  global  saat  ini.”
            sisten  dengan  komitmennya  untuk   tersebut. Untuk itu, peran humanita-  tandasnya.***
            menciptakan dunia yang lebih damai
            melalui solusi tanpa kekerasan seperti
            yang pernah disampaikannya di Kairo
            maupun  di  Jakarta  beberapa  waktu
            silam.”  tandasnya.  Lebih  jauh  Priyo
            menjelaskan  bahwa  Konggres  AS
            sendiri  juga  mempertanyakan  kebi-
            jakan Obama untuk menyerang Libya.
            “Ketua DPR AS saja mengkritik Obama
            mempertanyakan apa misi dari agresi
            ini  dan  mengapa  Obama  tidak  lebih
            dulu berkonsultasi dengan Konggres
            seperti  yang  lazim  dilakukan  oleh
            presiden-presiden  AS  sebelumnya.”
            paparnya.
                Selain itu, Ketua Dewan Penase-
            hat Forum Silaturahmi Santri Nasional
            ini juga mencermati isi Resolusi 1973
            yang  dianggapnya  tidak  berimbang.
            “Jika kita menelaah preambular para-
            graph ke-14 dari Resolusi 1973 ini di-
            mana DK PBB secara tegas meminta
            pertanggung  jawaban  rezim  Khadafi                                                                 atacmag.com/internet
            dihadapan Pengadilan Kriminal Inter-
            nasional (International Criminal Court-
            ICC) yakni pengadilan yang mengadili
            setidaknya empat jenis kejahatan be-  Situasi Perang di Libya






                                                                              | PARLEMENTARIA  |  Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
                                                                                                   TH. XLII, 201 |
                                                                                        ARIA |
    | PARLEMENTARIA |  Edisi 82 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA |  Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
                                                                              |
                                                                                             Edisi 82

                                                                                                             1
                                                                               ARLEMENT
                                                                              P
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11