Page 11 - MAJALAH 82
P. 11
LAPORAN UTAMA
Jalan Berliku
Kode Etik DPR RI
Berdiri tegap di depan mimbar rapat paripurna
(Selasa, 29/3), Wakil Ketua Badan Kehormatan
Nudirman Munir menyampaikan laporan Rancangan
Kode Etik DPR RI. Ini untuk kedua kalinya ia tampil
di forum tertinggi pengambilan putusan di Parlemen.
Wakil Ketua BK Nurdiman Munir
enampilan pertama pada rapat
paripurna (16/2) hasilnya, ran-
Pcangan itu ditolak karena seba-
gian besar anggota merasa sosialisasi
belum berjalan.
Proses panjang itu sudah dimu-
lai sejak Badan Musyawarah memberi
mandat kepada BK pada tanggal 11
Pebruari 2010, berdasarkan UU No.
27 tahun 2009 tentang MD3. Pasal
27 ayat 2 menyebut BK diberi tugas
mengevaluasi dan menyempurnakan
peraturan kode etik DPR.
“Inilah perbedaan utama Kode
Etik yang sekarang dengan sebelum-
nya. Kita sudah punya UU MD3 yang
sudah mengatur beberapa hal sehing-
ga tidak perlu diulas lebih jauh dalam
kode etik,” jelas Nudirman kepada
Parle di Jakarta (8/3). Itulah sebab-
nya rancangan kode etik kali ini lebih Wakil Ketua BK Nudirman Munir
tipis terdiri dari 6 bab dan 16 pasal, sil terbaik (lihat : Daftar Nara Sumber di Bogor waktu mendengar ada aksi
sementara kode etik DPR RI 2004- BK). Upaya itu juga dilengkapi dengan sweeping,” kata mantan aktivis yang
2009 terdiri atas 11 bab dan 20 pasal. kegiatan studi banding ke parlemen pernah menjabat Ketua Senat Maha-
Ia menjelaskan dalam pembahasan- negara lain yang dinilai memiliki kode siswa FH UI ini. Ia bersama anggota
nya anggota Badan Kehormatan yang etik lebih baik. “Sebenarnya saya me- BK kecuali Gayus Lumbuun akhirnya
berjumlah 11 orang telah menyepaka- ngusulkan mempelajari kode etik Par- tetap berangkat karena yakin kun-
ti untuk menghindari redundansi atau lemen Italia, karena disitulah negara jungan itu akan bermanfaat. “Nyata-
pengulangan. Segala hal yang sudah demokrasi tertua di dunia,” jelasnya. nyata disitulah embahnya kode etik
diatur dalam undang-undang tidak Nudirman kalah suara, hasil voting di dunia ini. Kalo kita mau jujur dan
perlu lagi dimunculkan dalam kode mayoritas anggota BK lebih memilih kode etik mereka jauh lebih bagus
etik. “Kalau tidak Kode Yunani. dari pada yang kita miliki, sehingga
Etik DPR bisa setebal bantal,” be- Rencana BK studi banding ke studi komparatif ini sangat baik bagi
gitu Nudirman beralasan. Yunani menuai reaksi pro dan kon- kepentingan kita,” tambahnya.
Selama satu tahun pembahasan, tra, bahkan ada kelompok masyara- Studi banding itu menurut
BK telah menghimpun masukan dari kat melakukan sweeping terhadap Nudirman cukup berhasil, beberapa
banyak pihak, akademisi, tokoh ma- anggota BK yang akan berangkat di masukan yang diperoleh diantaranya
syarakat, LSM untuk memperoleh ha- Bandara Soekarno Hatta. “Saya ada pengaturan rapat, dan perlakuan ter-
1
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 | 1
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
1
Edisi 82
ARLEMENT
P
