Page 13 - MAJALAH 82
P. 13
LAPORAN UTAMA
... leran yang melekat selama perjalanan pelanggaran terhadap aturan perun-
Masukan dari LSM seperti ICW dinas berlangsung. Anggota DPR se- dang-undangan berarti pelanggaran
dan PSHK itu diantaranya tentang harusnya mempertimbangkan kepan- kode etik,” tegas Nudirman.
masalah integritas. Dalam pasal 3 ayat tasan mengikutsertakan keluarga, Kabar baik juga disampaikan
4 kode etik perlu ditambahkan peri- karena sulit untuk menghindarkan ke- Ali Maschan Moesa anggota BK dari
ode atau jangka waktu dalam pelapo- beradaan keluarga dari konsekuensi Fraksi Kebangkitan Bangsa terkait
ran harta kekayaan, misalnya setiap penggunaan fasilitas keprotokoleran. pemahaman keluarga dalam bab ter-
setahun sekali. Terkait gratifikasi pada Sementara anggota Fraksi Par- kait konflik kepentingan. Dalam kon-
pasal 3 ayat 6 perlu pengaturan yang tai Golkar Basuki Tjahaja Purnama sinyering terakhir masukan dari LSM
lebih detail. mengusulkan ketentuan pembuktian untuk memperluas makna keluarga
Mengenai objektifitas BK dinilai terbalik diakomodir dalam kode etik. dapat diterima. “Jadi yang dimaksud
perlu memperjelas tentang “peng- Baginya ini menunjukkan keseriusan keluarga bukan hanya istri, suami dan
gunaan jabatan” misalnya tidak boleh DPR dalam memberantas korupsi, anak tapi diperluas sampai derajat 3
berbicara ataupun berpendapat ter- apalagi Indonesia sudah meratifikasi kesamping, bisa cucu, dan saudara
kait dengan atau dapat mempenga- UNCIC, melalui UU no. 7 tahun 2006. lainnya,” jelas guru besar IAIN Sunan
ruhi proses peradilan yang ditujukan Menangggapi hal ini Wakil Ketua Ampel ini.
untuk kepentingan diri sendiri atau BK, Nudirman Munir mengigatkan Masukan lain untuk melarang
pihak lain, temasuk dalam kasus yang kode etik DPR disusun selaras de- anggota keluarga ikut serta dalam
bersangkutan. ngan UU. Gratifikasi dan pelaporan kunjungan kerja belum dapat diteri-
Hal lain yang dikritisi adalah ten- kekayaan sudah diatur dalam UU ten- ma. Ia menyebut keikutsertaan istri
tang akuntabilitas, dalam pasal 5 ayat tang Tipikor. Namun memperhatikan atau anak, dalam kunjungan kerja
1 disebutkan anggota DPR RI ber- aspirasi yang masuk, pengulangan bisa dianggap bagian dari budaya In-
tanggung jawab atas keputusan dan akhirnya jadi pilihan. Pada bagian donesia sebagai upaya membangun
tindakan yang diambil dalam rangka Objektifitas pasal 4 ayat 4 rumusan- interaksi sesama anggota keluarga,
menjalankan tugas dan wewenangnya nya menjadi ; anggota DPR RI tidak dengan catatan tidak mengganggu
demi kepentingan negara. Bagi ICW diperkenankan melakukan hubu- kinerja anggota dan dengan biaya
dan PSHK hal ini sulit diterapkan kare- ngan dengan Mitra Kerjanya dengan pribadi.
na anggota DPR bertanggung jawab maksud meminta atau menerima Pengamat kebijakan publik dari
kepada fraksi. Dua LSM ini juga me- gratifikasi atau hadiah untuk kepen- UI Andrinov Caniago juga tidak mem-
minta agar dalam kode etik ditegas- tingan atau keuntungan pribadi, kelu- permasalahkan itu. “Yang penting
kan tentang kewajiban menyampai- arga dan/atau golongan. keikutsertaan keluarga tidak meng-
kan kinerja kepada masyarakat atau Sedangkan aturan pembuktian ganggu, karena itu bisa positif bisa
konstituen. terbalik sejauh ini menurut undang- negatif. Bisa saja orang lebih nyaman,
Input lain dalam kode etik hen- undang hanya diterapkan pada kasus konsentrasi apabila ada anggota ke-
daknya tegas diatur soal pelarangan pencucian uang, bukan pada proses luarga,” imbuhnya. Baginya kode etik
perjalanan dinas mengikutkan ang- pembuktian kekayaan. “Kode etik di- DPR itu cukup mengatur hal-hal dasar,
gota keluarga walaupun dengan biaya susun tidak bertentangan dengan UU masalah prinsipil tetapi dapat segera
sendiri. Alasannya fasilitas keprotoko- yang ada, kita juga tegaskan setiap dimengerti umum. (iky,tt)
Daftar Pemberi Masukan
Kode Etik DPR RI
1. Fraksi PAN DPR RI
2. Basuki Tjahaja Purnama
anggota FPG DPR RI
3. Pusat Studi Hukum dan
Kebijakan – PSHK
4. Indonesia Corruption Watch
– ICW
5. Lingkar Madani untuk
Indonesia – LIMA
Sumber : Sekretariat BK DPR RI
1
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 | 1
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
P
1
ARLEMENT
Edisi 82
