Page 17 - MAJALAH 82

LAPORAN UTAMA

Anggota BK Sebaiknya

Gunakan Sistem Keterwakilan

Rapat Paripurna DPR RI tanggal 29 Maret 2011 pelacuran dan perjudian.
telah berhasil mengesahkan Rancangan Peraturan Wakil Ketua Fraksi Partai Hanura
DPR RI tentang Kode Etik, dan Rancangan H. Sarifuddin Sudding mengatakan,
sejak awal rapat Pimpinan fraksi de-
Peraturan DPR tentang Tata Beracara ngan rapat Pimpinan Dewan, fraksinya
Badan Kehormatan. sudah mempersoalkan kenapa Fraksi
Hanura maupun Fraksi Gerindra tidak

Wakil Ketua Fraksi Partai Hanura H. Sarifuddin Sudding Rapat Paripurna DPR RI, 29 Maret 2011
ebelumnya Badan Kehormatan (BK) DPR RI pada tanggal 16 Februari telibat dalam pembahasan tata tertib
2011 telah mengajukan pada Sidang Paripurna hasil pembahasan Pe- itu. Menurutnya, bagaimana mungkin
raturan DPR RI tentang Kode Etik DPR RI yang selanjutnya akan dilan- suatu tata tertib diberlakukan kepada
Sjutkan dengan pengambilan keputusan. orang yang tidak ikut terlibat memba-
pada tanggal tersebut seharusnya Dewan mempunyai norma-norma atau hasnya.
aturan-aturan yang merupakan landasan etik atau filosofis dengan peraturan Saat itu, kata Sudding, Ketua DPR
perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut RI Marzuki Alie mengatakan ke depan
atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPR RI. akan dilakukan suatu perbaikan ter-
Namun saat itu, Ketua Sidang Paripurna, Priyo Budi Santoso mengatakan hadap Tata Tertib itu.
untuk menunda pembahasan kode etik dan menyerahkannya kepada Badan Menurut Sudding, tidak terlibat-
Kehormatan agar menjadwalkan kembali kapan akan dibawa ke rapat paripurna nya dua fraksi dalam pembahasan
lagi. kode etik tersebut, dalam hal ini ter-
Batalnya pengambilan keputusan dalam rapat paripurna tersebut karena jadi suatu perlakukan yang sangat
banyak sebab. Pertama, Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura merasa tidak dilibat- tidak berdasar, artinya di badan-
kan dalam proses penyusunan. Penyebab kedua adalah soal sosialisasi. Sejum- badan alat kelengkapan dewan lain-
lah anggota dewan mengeluh tidak mengetahui isi draf Kode Etik itu. Sedang- nya di satu sisi menganut sistem ke-
kan sebab ke tiga, adanya pasal yang melarang anggota DPR masuk ke komplek terwakilan, tapi di sisi lain menganut

1

1 | PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 | 1
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 82
1
ARLEMENT
P