Page 22 - MAJALAH 82

keanggotaan parlemen.
Komitmen Individual -
Kolektif
Pedoman perilaku memuat
tindakan-tindakan apa yang bo-
leh dan tidak boleh, serta yang
pantas dan tidak pantas, dilaku-
kan anggota parlemen yang ter-
kait dengan, dan atau berdampak
pada, wewenang yang dimilikinya
serta pelaksanaan fungsi dan tu-
gas sebagai anggota parlemen.
Melanggar pedoman pe-
rilaku ini berarti anggota par-
lemen melanggar pertauran per-
undang-undangan yang lebih
umum maupun jelas-jelas me-
langgar pedoman itu sendiri.
Tekanan ini penting, karena
pedoman perilaku merupakan
suatu peraturan sendiri yang
bersifat khusus karena mengu-
rai bentuk dan macam tindakan
anggota parlemen; dan karena
itu, pedoman ini berbeda dengan
peraturan perundang-unda-ngan. sama di dalam peraturan perundang- Tetapi, kekuasaan selalu berwajah
Pedoman perilaku mengatur tinda- undangan, pedoman perilaku seperti ganda: untuk kebaikan atau untuk ke-
kan-tindakan perorangan anggota itu tidak ada gunanya sama sekali. mungkaran. (bdk., Clegg 1989: 75-83)
parlemen. Karena itu, isi pedoman Demikian juga, jika pedoman perilaku Disadari atau tidak, anggota parlemen
perilaku biasanya dinyatakan sebagai mencakup hanya ketentuan-keten- akan senantiasa berada dalam ranah
komitmen pribadi masing-masing tuan umum yang bersifat ideal dan “wajah ganda” kekuasan itu.
anggota parlemen. Meski sebagai sulit diimplementasikan, maka pedo-
komitmen pribadi, isi pedoman sama man seperti itu hanya sia-sia karena Multi Kepentingan
dan berlaku sama bagi setiap anggota nampak ditujukan sekedar memenuhi Hannah F. Pitkins (1972: 219-221)
parlemen. Aturan perilaku ini menjadi formalitas. menggambarkan, begitu seseorang
pedoman, pada saat di-nyatakan se- Karena itu, pedoman perilaku menjadi anggota parlemen (wakil
cara bersama-sama oleh seluruh ang- harus bersifat operasional yang men- rakyat, anggota DPR-Indonesia) yang
gota parlemen. Biasanya pedoman jabarkan nilai dan prinsip etika serta dipilih melalui pemilu demokratis,
perilaku ini disebut sebagai collective kewajiban dan larangan yang diru- mulai saat itu juga dia terikat dengan
individual commitment. muskan secara umum dalam peraturan bemacam-ragam kepentingan.
Sebagai komitment individual perundang-undangan. Pedoman ini Pertama, anggota parlemen ha-
yang dinyatakan secara bersama- diperlukan karena akan memandu rus melayani konstituennya di daerah
sama juga menjawab pertanyaan tindakan-tindakan (perilaku) ang- pemilihan. Tetapi harus disadari, kon-
mengapa anggota parlemen memer- gota parlemen agar terhindar dari stituen bukan entitas tunggal dengan
lukan pedoman perilaku. Bukankah penyalahgunaan dan pemanfaatan kepentingan yang beraneka macam.
undang-undang telah cukup memuat jabatan untuk kepentingan pribadi Kedua, anggota parlemen adalah poli-
ketentuan tentang apa yang wajib, dan atau kelompok. Sebab, pada saat tisi profesional dalam kerangka kerja
boleh dan tidak boleh dilakukan ang- seseorang terpilih dan disumpah se- lembaga politik. Dia anggota partai
gota parlemen secara sendiri-sendiri bagai anggota parlemen, pada saat politik yang mempunyai keinginan un-
maupun bersama-sama? Jika pedo- itu juga dia menjadi pejabat publik. tuk dipilih kembali, dan anggota legis
man perilaku mengatur ketentuan- Sebagai pejabat publik, dia mempu- latif bersama-sama dengan anggota
ketentuan yang tidak ada bedanya nyai wewenang (kekuasaan) untuk legislatif lainnya. Ia harus sensitif ter-
dengan ketentuan-ketentuan yang menjalankan fungsi dan tugasnya. hadap partai politiknya (pada tingkat

| PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |