Page 24 - MAJALAH 82

“Ketidakhadiran Anggota secara fisik dan atau indikasi pelanggaran atas dipastikan keberadaan dan fungsi
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut Kode Etik DPR. Misalnya, pernyataan- BK bukan sedar “hiasan politis” un-
dalam rapat sejenis, tanpa ijin dari pernyataan tentang konflik kepenti- tuk memenuhi formalitas. Perspe-
Pimpinan Fraksi, merupakan suatu ngan yang disampaikan anggota DPR ktif utama lainnya yang harus men-
pelanggaran kode etik.” Secara kuali- dalam rapat-rapat DPR harus menjadi jadi dasar bagi revisi Kode Etik DPR
tas rumusan harus bisa ditingkatkan catatan resmi di BK. Sebab, pernyata- adalah prinsip bahwa Kode Etik DPR
dengan menetapkan bahwa “Ketidak- an ini penting bukan saja pada saat itu yang baru harus dapat secara efek-
hadiran Anggota secara fisik seba- dinyatakan dalam rapat, tetapi juga tif mendorong makin tumbuhnya
nyak tiga (tiga) kali dalam rapat-rapat pada peristiwa-peristiwa setelah rapat kepercayaan publik atas anggota
pada satu masa sidang, tanpa ijin dari selesai, yakni: sejauh mana konflik DPR, sistem keperwakilan politik dan
Pimpinan Fraksi, merupakan suatu kepentingan itu tetap dihindari oleh pemerintahan demokratis Indone-
pelanggaran Sumpah Jabatan.” Keti- anggota DPR bersangkutan. sia. Karena itu, revisi Kode Etik harus
dakhadiran anggota DPR dalam suatu Kelemahan instrumental ini di- dapat secara terfokus mengurus ke-
rapat bisa berarti kehilangan peluang perparah oleh rawannya keanggotaan tentuan-ketentuan fundamental ten-
bagi anggota bersangkutan dalam BK atas kepentingan-kepentingan tang tindakan dan perilaku anggota
memperjuangkan aspirasi rakyat. Pa- politik praktis, kalaupun bukan prag- DPR yang terkait dengan wewenang
dahal dalam sumpah jabatan anggota matis. Keanggotaan BK mestinya publik dan kepentingan-kepentingan
bersangkutan telah “bersumpah” un- berisi tokoh-tokoh yang mampu dan pribadi dan praktis yang selalu me-
tuk memperjuangkan aspirasi rakyat. bersedia melepaskan kepentingan nyelimuti anggota dewan. Ini juga be-
Dengan rumusan seperti itu, pedoman politik praktis atau pragmatisnya rarti bahwa meskipun Kode Etik DPR
perilaku menjadi jelas, dan rumusan demi memelihara kehormatan ang- berlaku secara internal bagi anggota
seperti itu dapat meningkatkan ke- gota DPR. Ini mengasumsikan juga DPR, dia perlu diumumkan kepada
percayaan rakyat kepada perwakilan bahwa partai politik bersedia menjaga publik atau masyarakat. Dengan cara
politik. independensi BK, dan mestinya men- ini, masyarakat akan memiliki standar
Revisi Kode Etik yang meren- dukung komposisi keanggotaan BK penilaian yang sama-sama diakui oleh
canakan memperlonggar ketentuan tidak didasarkan pada proporsiona- anggota DPR.
tentang ketidakhadiran ini, jelas tidak litas kekuatan partai-partai politik di
mempunyai dasar untuk perbaikan DPR. Dengan asumsi ini, keanggotaan
kualitas Kode Etik DPR. BK dapat dirampingkan, yang terdiri
Kode Etik DPR selama ini terlihat dari tokoh-tokoh yang dipercaya oleh Rujukan:
kurang dapat ditegakkan secara efek- mayoritas anggota DPR. Maka, ang-
tif. Ini disebabkan sebagian besar oleh gota BK harus dipilih secara terbuka Brien, Andrew (1998), “A Code of
lemahnya instrumen penegakan kode oleh para anggota DPR. Conduct for Parliamentarians?” Aus-
etik. Instrumen utama yang ada sam- tralia Parliamentary Research Paper 2
pai saat ini adalah Badan Kehormatan Catatan Penutup 1998-99.
(BK) DPR. Di samping wewenang yang Kajian ini ingin menegaskan bah- Pitkin, Hannah Fenichel, The Con-
terbatas, BK DPR bersifat sangat parti- wa revisi Kode Etik DPR perlu dilaku- cept of Representation, London, Eng-
san-politis. Wewenang yang terbatas kan tetapi dengan arah yang mem- land; Berkeley and Los Angeles, Cali-
terlihat pada kapasitas BK yang tidak perbaiki dan makin menyempurnakan fornia: University of California Press,
diberi wewenang melakukan gugatan baik dalam hal substansi maupun First Paperback Edition, 1972.
atas anggota DPR yang diduga me- efektivitasnya. Kode Etik semestinya Clegg, Stuart R., The Framework
langgar kode etik. dipahami sebagai pedoman perilaku of Power, London, Newbury Park, New
Dengan kata lain, BK hanya yang meterjemahkan secara opera- Delhi: Sage Publications, 1989.
melakukan penyelidikan jika ada atau sional substansi sumpah jabatan ang- Keputusan Dewan Perwakilan
berdasarkan pada gugatan yang di- gota DPR, dan berbagai prinsip dan Rakyat Republik Indonesia Nomor:
ajukan oleh pihak ketiga, yang dalam nilai etika yang terkandung dalam 18/DPR RI/2004-2005 Tentang Kode
hal ini adalah pimpinan DPR dan konstitusi maupun peraturan perun- Etik Dewan Perwakilan Rakyat Repub-
masyarakat atau konstituen pemilih. dang-undangan terkait dengan ke- lik Indonesia Dewan Perwakilan Raky-
Demikian juga, BK kurang didukung wajiban dan larangan terhadap ang- at Republik Indonesia.
oleh aparat atau unit yang secara ke- gota DPR. Termasuk dalam efektivitas Undang Undang No. 27 Ta-
seharian (day to day) bekerja untuk Kode Etik adalah pembaruan institusi hun 2009 tentang Majelis Permusy-
mencatat tindakan-tindakan anggota penegakan kode etik. awaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
DPR yang secara sengaja atau tidak Jika BK DPR akan tetap diperta- Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
langsung terkait dengan pemenuhan hankan, misalnya, maka harus dapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

| PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |