Page 23 - MAJALAH 82

SUMBANG SARAN

nasional dan daerah), dan terhadap Revisi Kode Etik perilaku anggota DPR harus dapat
bermacam-macam kelompok dan Anggota DPR pada dasarnya menjabarkan secara operasional UU
kepentingan publik maupun privat. terikat dengan pedoman etika utama, 27/2009 pasal 208 khusunya ayat (3),
Ketiga, anggota parlemen adalah per- yaitu: sumpah jabatan. Ikatan yang yang menegaskan: “Anggota DPR di-
wakilan politik yang juga mempunyai dihasilkan oleh sumpah jabatan bersi- larang melakukan korupsi, kolusi, dan
pandangan dan pendirian, serta ke- fat individual. Sumpah harus dipatuhi. nepotisme, serta dilarang menerima
pentingan dan ekspektasi. Mengaju- Tetapi sumpah jabatan seperti dapat gratifikasi.” Kode Etik DPR 2004-2005
kan pandangan dan bertahan pada dibaca dalam UU 27/2009 pasal 76 (yang direncanakan akan direvisi ini)
pendirian, serta memperjuangkan tidak mengurai secara rinci tindakan pada dasarya telah menjabarkan ke-
kepentingan dan merealisasi harapan dan perilaku yang boleh dan tidak bo- tentuan tersebut dalam pasal-pasal
dapat mengantarkan pada perkatian leh bagi anggota parlemen agar tidak 9 (a), 11 sampai dengan 14. Namun
yang rumit antara ranah publik yang melanggar sumpah tersebut. pasal-pasal ini terlihat masih terbatas,
harus dilayaninya sebagai hal yang Sumpah jabatan memang ha- dan kurang menunjukkan tindakan-
utama dan ranah privat yang ha- rus bersifat umum tetapi menyeluruh. tindakan konkrit.
rus diletakkan di bawah kepentingan Operasionalisasi sumpah ini mestinya Karena itu, pasal-pasal ini perlu
publik yang harus dilayaninya. terjabarkan dalam pedoman perilaku. disempurnakan dan dijabarkan lebih
Aneka ragam kepentingan yang Penjabaran itu harus mencakup, mi- rinci (bukan malahan dihilangkan
saling bertolak belakang itu akan salnya: bagaimana pemenuhan kewa- seperti dalam rancangan revisi Kode
senantiasa tarik-menarik dalam diri jiban sebagai anggota DPR yang di- Etik DPR, lihat: “Empat Pasal Krusial
anggota parlemen. Wajah ganda jalankan dengan “sebaik-baiknya dan di Kode Etik DPR Hilang.htm” dalam
kekuasaan di dalam dirinya tidak me- seadil-adilnya ....” dirumuskan dalam Okezone.com). Misalnya, penyempur-
nampilkan batasan yang jelas dan te- tindakan-tindakan yang konkrit; naan pasal 14 yang diperlukan karena
gas tentang pilihan-pilihan utama dari bagaimana wujud tindakan yang pasal ini masih terbatas berkaitan
tarik menarik kepentingan yang harus menunjukkan bahwa anggota DPR dengan pemanfaatan jabatan untuk
dimenangkan dalam diri dan oleh ang- “mengutamakan kepentingan bangsa keuntungan pribadi, keluarga, kroni
gota parlemen. Peraturan perundang- dan negara daripada kepentingan dan sebagainya dalam hubungan-
undanganpun, karena terlalu ideal pribadi, seseorang dan golongan;” nya dengan bisnis dan atau penana-
dan umum mengatur parlemen dan dan bagaimana tindakan-tindakan man modal untuk usaha. Bagaimana
perilaku anggota parlemen, seringkali anggota DPR yang tidak “memper- dengan pemanfaatan wewenang un-
disiasati demi terlayani kepentingan juangkan aspirasi rakyat..,” dan karena tuk memasukkan anggota keluarga,
pribadi atau kelompok anggota par- itu harus dilarang dalam pedoman kroni atau yang lainnya sebagai staf
lemen dengan tetap terhindar dari perilaku anggota DPR. Kode Etik sekertariat DPR dengan status pega-
dakwaan pelanggaran undang-un- DPR 2004-2005 belum secara khusus wai pegawai khusus ataupun pegawai
dang. Meski terhindar dari dakwaan menjabarkan rincian tindakan yang negeri? Ini mestinya masuk dalam
hukum, siasat semacam itu jelas tidak diperbolehkan dan dilarang sebagai kategori pelanggaran etika anggota
etis dan tidak terhormat jika dilakukan konsekuensi dari sumpah jabatan dewan yang terhormat.
oleh anggota parlemen. Untuk terhin- anggota DPR. Kode etik DPR 2004-2005 me-
dar dari siasat-siasat seperti ini, pedo- Demikian juga, pedoman perilaku mang perlu direvisi. Dan, tentu saja
man perilaku memberikan panduan seharusnya memuat ketentuan-ke- arah revisi adalah memperbaiki dan
yang konkrit. Dengan terus berpandu tentuan konkrit sebagai penjabaran menyempurnakan ketentuan-keten-
pada pedoman perilaku, anggota par- dari pasal-pasal dalam peraturan per- tuan tentang pedoman perilaku se-
lemen akan senantiasa terpercaya di undang-undangan yang mengatur hingga makin efektif dalam memandu
mata publik, dan sekaligus menopang tentang larangan-larangan yang di- tindakan-tindakan anggota DPR teru-
tingkat kepercayaan publik terhadap tujukan langsung bagi anggota DPR. tama dalam meningkatkan kualitas
kinerja parlemen sebagai lembaga Ketentuan-ketentuan konkrit itu harus kinerjanya sebagai perwakilan politik
perwakilan rakyat. Selanjutnya, pedo- terkait secara langsung maupun tidak rakyat.
man perilaku yang diumumkan terbu- langsung kemungkinan-kemungki- Arah seperti ini juga perlu dibaca
ka akan berguna bagi publik sebagai nan tindakan dan atau perilaku ang- bahwa revisi Kode Etik harus makin
standar penilaian bagi perilaku ang- gota DPR yang bila dilakukan akan memberikan jaminan dan ketegasan
gota DPR; dan dengan begitu, publik menciderai kredilitas, kinerja dan ke- tentang tindakan-tindakan yang
pun membantu anggota parlemen banggaan dirinya sebagai anggota mendukung peningkatan kualitas ki-
menjaga mutu perilakunya sebagai parlemen yang terhormat yang men- nerja anggota DPR dari waktu ke wak-
perwakilan politik. jalankan perwakilan politik bagi rak- tu. Ini merujuk, misalnya, pada Kode
yat. Dalam hal ini, misalnya, pedoman Etik DPR 2004-2005 pasal 6 ayat (2):

| PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |