Page 20 - MAJALAH 82

Pada saat awal-awal pembentu-
kan alat kelengkapan Dewan, fraksi-
nya dipaksa untuk menerima. Waktu
itu Gerindra sebagai fraksi yang baru
masih culun, nggak tahu apa yang
terjadi yang akhirnya seperti ini,” ka-
tanya.
Badan Kehormatan adalah polisi
internal bagi DPR. Seharusnya sebagai
polisi internal, anggota BK harus me-
menuhi azas keadilan. Jika sekarang
memakai sistem proporsional menu-
rut fraksinya proporsional yang tidak
memenuhi asas keadilan. Jadi ditegas-
kan di sini, jika ingin ditetapkan, frak-
sinya tidak akan menghalangi, tapi
hal yang perlu diingat fraksinya tidak
terikat dengan Kode Etik yang telah
disahkan tersebut.
Dari segi isi, Kode Etik yang baru
ini menurut Muzani bagus. Tapi ada
hal-hal yang menurutnya bersifat ja-
mak. Misalnya tidak dijelaskan ten-
tang larangan anggota DPR untuk
menerima suap. “Di sini malahan tidak
diatur secara tegas,” katanya.
Kode Etik ini justru mengakomo-
dir hal-hal yang bersifat pribadi, mi-
salnya anggota DPR dilarang mema-
suki tempat-tempat yang dipandang
tidak pantas secara etika, moral, dan
norma yang berlaku umum di ma-
syarakat, seperti kompleks pelacuran
dan perjudian.
Selain itu, terhadap masalah ke-
hadiran anggota, dalam Pasal 8 Kode
Etik tersebut disebutkan Anggota
DPR RI harus menghadiri secara fisik
setiap Rapat yang menjadi kewajiban-
nya. Menurutnya hal itu akan menjadi
masalah. Karena kehadiran anggota
DPR dalam satu hari bisa dua atau
tiga kali rapat, baik rapat komisi, rapat
badan, rapat pansus atau rapat-rapat
yang lain. “Ketika saya rapat di komisi,
saat yang bersamaan saya harus rapat
di Badan Akuntabilitas Keuangan
Negara (BAKN), berarti rapat di komi-
si harus saya tinggal, terus bagaimana
rapat yang di komisi ini,” tanyanya.
Karena itu dia berpendapat, Pasal
ini seharusnya ditinjau ulang, dan per-
lu dilakukan sedikit penyempurnaan.
(tt,iky) Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani

1

0 | PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 | 1
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 82
1
ARLEMENT
P