Page 18 - MAJALAH 82
P. 18

sistem proporsional.                                                 perlu memiliki Kode Etik yang bersi-
                Sebagai  contoh  Badan  Akuntabi-litas  Keuangan  Negara  DPR  RI  (BAKN)   fat mengikat dan wajib dipatuhi demi
            yang anggotanya hanya berjumlah sembilan orang, tapi semua fraksi ada keter-  menjaga martabat, kehormatan, citra
            wakilan di situ. Jadi, dalam hal ini,  BAKN menerapkan sistem keterwakilan.   dan kredibilitas dewan.
                Sudding mempersoalkan kenapa Badan Kehormatan yang jumlahnya 11      Namun,  kata  Sudding,  karena
            orang menggunakan sistem proporsional, padahal anggota Badan Kehormatan   kode etik  ini diberlakukan secara in-
            lebih besar jumlah anggotanya dari pada BAKN. Fraksinya menggugat, kenapa   ternal, maka semua orang harus dili-
            tidak menggunakan sistem keterwakilan fraksi seperti halnya BAKN.    batkan dalam pembahasannya. “Bagi
                Sudding menambahkan, adanya usulan agar Fraksi Partai Hanura menjadi   kami silahkan kalau tetap mau diambil
            anggota kehormatan, usulan tersebut menurutnya tidak tepat, karena hanya se-  keputusan,  tapi  kami  tidak  bertang-
            batas menghadiri tanpa memiliki hak suara dalam hal pengambilan keputusan.   gung jawab terhadap hasil keputusan
            “Jadi untuk apa kita ada di situ kalau hanya sebatas menghadiri sidang-sidang   itu,” kata politisi Fraksi Hanura ini.
            tanpa memiliki hak suara,” katanya.                                      Jadi,  katanya,  jika  ada  anggota
                Karena tidak ikut terlibat dalam pembahasan, fraksinya belum mengkaji se-  Fraksi  Partai  Hanura  yang  dianggap
            cara mendalam Tata Tertib atau rumusan terhadap Draft rumusan Kode Etik itu.   melakukan  pelanggaran  Kode  Etik,
            Jadi,apa-apa yang dirumuskan oleh Badan Kehormatan, apakah memang tepat   Pimpinan  Fraksi  tidak  akan  mengijin
            diberlakukan, apakah tidak belum mengkaji secara mendalam.           kan anggota tersebut dipanggil Badan
                Sudding mengatakan, solusi yang terbaik untuk mengatasi persoalan ini   Kehormatan.
            tanpa harus merevisi Undang-undang adalah dengan cara bertukar anggota di   “Kami tidak mengijinkan anggota
            alat kelengkapan dewan. Misalnya, fraksi-fraksi yang mendudukkan dua atau   kami diperiksa di Badan Kehormatan
            lebih anggotanya di Badan Kehormatan dapat bertukar tempat di Badan Alat   sepanjang tidak ada keterwakilan ang-
            Kelengkapan lain. Dalam hal ini, bertukar dengan Hanura dan Gerindra.      gota  Hanura  di  Badan  Kehormatan,”
            “Saya rasa itu solusi yang paling bagus,” katanya.                   tegasnya. Seperti Nurdin Tampubolon
                Dengan cara bertukar tempat,  masing-masing fraksi tetap dapat mengisi   berapa  kali  diminta  bahkan  dibujuk
            anggotanya di Badan Alat Kelengkapan Dewan yang lain, sehingga masing-ma-  kami tidak mengijinkan untuk meng-
            sing fraksi ada keterwakilan di situ.                                hadiri panggilan itu.
                Menurut  Sudding,  usulan  ini  juga  sudah  disampaikan  kepada  Pimpinan   Dalam hal ini, Sudding berharap
            DPR dan masih dibahas dalam rapat pimpinan.                          tidak  ada  sikap  arogan  di  Parlemen
                Fraksi Hanura konsisten saat pengambilan keputusan ini dilakukan frak-  yang masih memunculkan sikap-sikap
            sinya  walkout.  Namun  fraksinya  sendiri  berharap  Kode  Etik  ini  dapat  segera   tirani mayoritas kepada yang minori-
            diberlakukan. Karena dalam menjalankan tugasnya sebagai Anggota DPR RI,   tas. (tt,iky)







































                                                                                                               1

  1                                                                           | PARLEMENTARIA  |  Edisi 82 TH. XLII, 2011 | 1
                                                                                        ARIA |
                                                                                                   TH. XLII, 201 |
                                                                              |
  1  | PARLEMENTARIA |  Edisi 82 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA |  Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
                                                                              P
                                                                                                             1

                                                                               ARLEMENT
                                                                                             Edisi 82
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23