Page 14 - MAJALAH 82

Gerindra dan Hanura Tetap

Terikat Kode Etik tetap usulkan nanti dalam perubahan

UU MD3 supaya jumlahnya jangan 11
tapi 13 sehingga Gerindra dan Hanura
Rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan bisa masuk.
Rancangan Peraturan DPR tentang Kode Etik.
Dalam sidang itu Fraksi Gerindra dan Hanura Kapan revisi itu?
melakukan aksi walk out karena merasa tidak Ini kan lagi proses, revisi UU MD
dilibatkan sebagai anggota Badan Kehormatan. 3 dalam tahun-tahun sidang ini akan
kita bahas.

sai sidang kepada Parle dan BK itu ada 11 dan dibagi secara pro- Pilihan walk out, apakah itu
beberapa wartawan, Wakil porsional. Memang Gerindra dan Ha- berarti Gerindra dan Hanura
UKetua DPR RI Priyo Budi San- nura tidak mendapatkan jatah kursi tidak terikat ketentuan tata
tosa menjelaskan kondisi ini. Berikut karena sisanya kalah kalau ditarik de- tertib?
petikannya. ngan Partai Demokrat maupun PDIP. Peraturan DPR RI apakah dia me-
Sebenarnya kita mencari terobosan nyatakan keberatan atau walk out itu
Kode Etik DPR RI disahkan, tapi jalan keluarnya, biarkan saja ini kita semuanya tidak menggugurkan Tata
Fraksi Gerindra dan Hanura walk tunggu sampai revisi UU MD3 nanti Aturan Kode Etik yang sudah diketok
out, bagaimana? clear, kita sempurnakan kembali ber- palu secara resmi tadi. Itu mengikat
Mengenai Badan Kehormatan sama Presiden, senyampang itu kita seluruh anggota DPR, apakah dia ang-
sudah berkali-kali Pimpinan DPR beri peluang kepada Gerindra dan gota biasa, di komisi mana, anggota
mengadakan rapat konsultasi yang Hanura sebagai observer peninjau Badan Kehormatan termasuk pimpi-
dihadiri seluruh pimpinan fraksi-fraksi atau kalau perlu kita naikkan menjadi nan dewan, harus patuh dan terikat
untuk mencari jalan keluar terhadap anggota Badan Kehormatan. Ini solusi pada kode etik.
masalah keanggotaan yang diprotes paling baik untuk mencari solusi ter-
Gerindra dan Hanura. Sebenarnya ka- hadap masalah ini. Tetapi apa boleh Hanura dan Gerindra mengusul-
lau persoalan menyangkut tata tertib buat tawaran simpatik ini ditolak, kan solusi adanya pertukaran
kita berencana akan merubah itu. Tapi mereka lebih memilih jalan politiknya anggota pada alat kelengkapan
perubahan itu menyangkut substansi dengan walk out. Kami hargai itu jadi lain?
dari pada UU MD3. Jumlah anggota berarti tawaran itu kami pending, kita Oh bisa saja, sebenarnya sudah

Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI, 29 Maret 2011

1 | PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 | 1
1

TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
P
1

ARLEMENT
Edisi 82