Page 16 - MAJALAH 82

anggota BK menjadi 13 ditambah
Gerindra dan Hanura, ya rubahlah un-
dang-undangnya.
Kehadiran anggota dalam rapat-
rapat harus secara fisik, sanksi-
nya bagaimana?
Sanksi sudah diatur dalam UU.
Tapi memang dalam tata beracara ada
redundan disitu, kepentingannya un-
tuk memperjelas. 6 kali absen sudah
ada dalam UU. Kenapa kita redundan,
supaya kita nggak pada ribut, ada tu-
juan itu. Saya sudah curiga, lebih baik
masukin dari pada ribut, tapi teman-
teman ada yang berpendapat, kalau
KUHP masuk semua kode etik bisa
sebesar bantal. Itu perdebatan terjadi.
Tapi didukung walaupun redundan.
Kali ini baik sidang paripurna mau-
pun komisi, fisik harus ada. Ini satu
hal baru katakanlah yang lama tidak
tegas. Yang kedua selain kehadiran
fisik juga diatur anggota DPR harus
pro aktif dalam persidangan, jangan
datang, duduk, diam, duit.. terima gaji
tok.
Bagaiman kewenganan BK dalam
melakukan penindakan dalam Wakil Ketua Badan Kehormatan Nudirman Munir
kode etik yang baru? tidak dilarang. Jadi kita disitu memang saya tidak bisa bersuara karena ada
Kewenangan itu lebih terbuka, memfokuskan mitra kerja yang tidak konflik kepentingan, harus disam-
dalam mengambil suara tadinya boleh, karena yang bukan mitra kerja paikan itu. Dalam kode etik kita ada.
setengah tambah satu, tapi meng- sudah ada UU yang mengatur. Nggak Saya terlibat dalam masalah ini, apa
gelinding akhirnya kita sepakati un- mungkin yang sudah diatur kita atur istri atau anak. Kalau dia sendiri tidak
tuk yang biasa-biasa saja keputusan lagi, nggak lucu. Bahwa hal-hal yang boleh karena tidak boleh terkait bisnis
diambil setengah tambah satu, tapi sudah diatur UU tidak kita atur lagi. sampingan. Makanya bisnis perusa-
untuk pemberhentian itu dua pertiga haan tidak boleh. kalau ikut organisa-
suara anggota. Supaya kita jangan Pelaporan kekayaan diusulkan si, dia boleh asal tidak mengganggu
terbelenggu. Kita jangan seperti masa LSM agar tegas disebut 1 tahun kegiatannya di DPR. Jadi katakanlah
lalu harus tanda tangan semua se- sekali serta melampirkan SPT, saya di organisasi ICMI, atau Danau
hingga apabila ada yang tidak setuju bagaimana? Singkarak saya boleh duduk, tapi ti-
tidak bisa disahkan. Ini juga sudah diatur dalam un- dak boleh mengorbankan tugas kita
dang-undang. di DPR.
Bagaimana dengan pengaturan
gratifikasi? LSM melaporkan ada rapat tertu- Ada anggota terkait kasus hu-
Ada catatan yang perlu kita per- tup di komisi IV membahas impor kum, misalnya di Komisi III namun
hatikan, kalau anggota DPR menerima daging ternyata disitu ada ang- kemudian dia membicarakan ka-
honor sebagai nara sumber jelas tidak gota yang diduga terlibat bisnis susnya dalam rapat kerja dengan
kita larang. Misalnya narsum Tv One, ini, dalam kode etik bagaimana Jaksa Agung?
pulangnya diberi ongkos bensin, ho- pengaturannya? Ini sebetulnya pelanggaran kode
nor atau narsum ceramah di luar ne- Wah itu nggak boleh hadir mesti- etik karena dia terlibat langsung. Ka-
geri. Tiket diganti, transportasi lokal, nya, melanggar kode etik itu. Seharus- lau kode etik sudah disahkan tidak
uang makan saya diganti, ini hal yang nya anggota tersebut mengumumkan ada cerita. (iky,tt)

1

1 | PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 | 1
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 82
1
ARLEMENT
P