Page 19 - MAJALAH 82

LAPORAN UTAMA

Anggota BK Proposional Berkeadilan

Mensikapi Kode Etik DPR yang telah selesai disusun Badan Kehormatan DPR RI,
sama halnya dengan Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Gerindra dengan tegas
menolak Kode Etik itu sepanjang fraksinya tidak dilibatkan dalam pembahasan.

jadi tanggungjawab dan kewenangan
Fraksi Partai Gerindra. “Biarlah fraksi
kami yang memproses setiap pelang-
garan yang dilakukan anggota kami,”
kata Muzani.
Namun Muzani berkeyakinan,
sampai detik ini, anggota fraksinya
masih konsisten berjalan pada aturan-
aturan yang benar
Pimpinan DPR, kata Muzani,
telah menjanjikan akan melakukan
perubahan atau amandemen Un-
dang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, De-
wan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Na-
mun sampai sekarang, perubahan itu
belum dilakukan. Fraksinya akan tetap
menunggu perubahan itu untuk dapat
dimasukkannya anggota Fraksi Partai
Gerindra dalam Badan Kehormatan.
Dalam hal ini, sebetulnya frak-
sinya telah mengusulkan tukar guling.
Fraksi Partai Gerindra dapat menukar
anggotanya yang ada di alat keleng-
kapan lain untuk ditukar dengan ang-
gota Badan Kehormatan dari fraksi
Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani
lain.
akil Ketua Fraksi Partai kami tolak,” kata Muzani. Fraksi Partai Namun, katanya, cara ini diang-
Gerindra Ahmad Muzani Gerindra berkeinginan menjadi ang- gap melanggar UU MD 3 yang me-
Wmengatakan, fraksinya su- gota penuh. ngatakan cara ini tidak menggunakan
dah menyampaikan sikap Gerindra ini Fraksinya berpendapat, jika Kode sistem proporsional. “Ya sudah kalau
dalam rapat Pimpinan DPR dengan Etik itu mau ditetapkan, silahkan saja begitu, kami kan juga tidak akan me-
Pimpinan Fraksi. Kode Etik itu mau ditetapkan sebagai maksa, tapi jangan paksa-paksa kami,
Dalam rapat tersebut, Fraksi Kode Etik DPR. Tetapi, katanya, Fraksi “ kata Muzani.
Partai Gerindra diberikan solusi un- Partai Gerindra merasa tidak terikat Menurut Muzani, bagaimana
tuk menjadi Anggota Kehormatan. dengan Kode Etik itu. mungkin fraksinya dapat menyetujui
Tapi, kata Muzani, fraksinya menolak Dengan tidak diakuinya Kode Kode Etik tersebut, sementara frak-
tawaran tersebut, karena jika hanya Etik tersebut, pertanyaannya adalah sinya tidak diajak bermusyawarah
menjadi Anggota Kehormatan, Fraksi bagaimana jika ada anggota Fraksi untuk merumuskan. Dalam hal ini dia
Gerindra punya hak bicara tapi tidak Partai Gerindra yang melanggar hal- melihat tafsir atau penjelasan atas
mempunyai hak suara bagi anggota hal yang dicantumkan dalam Kode Undang-Undang MD3 dirasa kurang
Badan Kehormatan. Etik itu. Menurut Muzani, adanya pas. Untuk itulah perlunya direvisi UU
Tentu saja opsi ini dengan tegas pelanggaran bagi anggotanya men- tersebut.

1

0 | PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 | 1
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 82
1
ARLEMENT
P