Page 21 - MAJALAH 82

SUMBANG SARAN

Dr. TA. Legowo (FORMAPPI)
Kode Etik DPR:

Bukan Sekedar Formalitas

kan itu harus dilakukan 1998) Berdasar pada pemahaman ini,
agar dapat makin efektif pedoman perilaku berperan sebagai
menumbuhkan keper- panduan operasional atas implemen-
cayaan publik terhadap tasi panduan etika.
DPR. Mungkin karena latar belakang
seperti itu, kebanyakan parlemen
Pedoman Perilaku menggunakan code of conducts dari-
Istilah kode etik pada code of ethics untuk memberi-
merupakan terjema- kan panduan perilaku yang pantas
han dari code of ethics. dan selayaknya bagi anggota par-
Seringkali code of ethics lemen yang harus menjaga kehor-
dipakai secara bergan- matan dan kepercayaan lembaga di
tian dengan istilah code hadapan masyarakat. Namun jelas,
of conducts, karena di- tidak semua perilaku yang boleh dan
anggap kedua istilah yang dilarang, serta yang pantas dan
itu mempunyai arti dan tidak pantas, dituangkan dalam pe-
makna yang sama. doman perilaku. Sebab, jika semua itu
Tetapi, menurut An- dituangkan dalam pedoman perilaku,
drew Brien (1998), kedua ini sama saja melecehkan anggota
istilah itu mempunyai parlemen karena mengasumsikan
perbedaan makna dan anggota parlemen tidak tahu sama
operasional yang men- sekali tentang apa yang boleh dan ti-
dasar. Untuk memper- dak boleh serta pantas dan tidak pan-
encana DPR melakukan revisi mudah pemahaman, code of ethics tas dilakukan. Jadi, pergi ke tempat
Kode Etik mengundang kon- dan code of conducts sebaiknya diter- pelacuran, atau selingkuh tidak perlu
Rtroversi. Ini dipicu oleh draft re- jemahkan masing-masing dengan is- dicatumkan dalam pedoman perilaku,
visi Kode Etik yang disiapkan oleh BK tilah “pedoman etika” dan “pedoman karena tindakan seperti itu jelas-jelas
DPR. Dalam draft revisi itu, diusulkan perilaku.” tidak pantas dilakukan oleh anggota
beberapa aturan baru tetapi beberapa Secara ringkas, penjelasan ten- parlemen yang terhormat. Tindakan ini
ketentuan lama yang dinilai penting tang perbedaan ke dua pedoman bersifat pribadi, dan pada dasarnya ti-
dihapus. Terlepas dari kontroversi itu, itu adalah sebagai berikut: pedoman dak ada kaitannya dengan wewenang
selama ini memang menjadi perta- etika biasanya memuat nilai dan prin- ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi
nyaan, seberapa efektifkah Kode Etik sip etis sebagai fondasi suatu organ- (anggota) parlemen. Tetapi jelas juga,
DPR telah mampu memandu perilaku isasi, sedangkan pedoman perilaku jika tindakan itu dilakukan dan, secara
anggota DPR dalam menjalankan tu- mencakup panduan rinci tentang sengaja atau tidak sengaja, diketahui
gas dan fungsi sebagai perwakilan perilaku yang boleh dan tidak boleh publik, ini akan berakibat pada citra
politik rakyat sehingga menjaga ke- dikerjakan; keduanya sama-sama ber- buruk anggota parlemen dan par-
hormatan anggota DPR dan menum- tujuan untuk menegakkan kredibilitas lemen sebagai lembaga negara.
buhkan kepercayaan publik terhadap organisasi, tetapi pedoman perilaku Pengalaman negara lain menun-
DPR sebagai lembaga perwakilan lebih memberikan tekanan pada jukkan, meski tanpa pedoman tertu-
rakyat? Menjawab pertanyaan ini kredibilitas perorangan yang jika ter- lis, anggota parlemen ketahuan oleh
akan mengarahkan pada masalah- pelihara akan menopang kredibili- publik melakukan prostitusi ataupun
masalah apa yang perlu diperbaiki tas organisasi; dan pedomana etika selingkuh biasanya langsung menjadi
dari Kode Etika DPR yang selama ini bersifat ideal, sedangkan pedoman skandal politik dan akan memaksa
telah berlaku, dan bagaimana perbai- perilaku bersifat operasional. (Brien anggota bersangkutan mundur dari

| PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |