Page 29 - MAJALAH 82

PENGAWASAN

BPK Diminta Lakukan Audit

Investigasi PT. PLN

Sebagai lembaga auditor Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta oleh
Panja Hulu Listrik Komisi VII DPR, untuk segera melakukan audit investigasi secara
komprehensif terhadap PT.PLN (Persero). Audit ini dimaksutkan untuk melihat
sejauhmana pengelolaan PLN terhadap energy primer yang disinyalir banyak
menyebabkan pemborosan.

dijadikan sebagai dasar penyelidikan
panja listrik,” tegasnya.
“Banyak pembangkit yang seha-
rusnya menggunakan batubara tapi
menggunakan BBM, dan ini kita tidak
bisa biarkan terus menerus, harus ada
terobosan, Karena itu, Komisi VII DPR
meminta BPK sebagai lembaga audi-
tor negara untuk melakukan audit in-
vestigasi untuk tujuan tertentu,”tukas
Effendi menambahkan.
Ia mengatakan, skema yang
dikemukakan BPK saat pertemuan
berlangsung sudah mengakomodir
keinginan panja Komisi VII. Selain itu,
BPK juga akan masuk ke objek peme-
riksaan sampai ke BP Migas, BPH Mi-
gas, Pertamina serta pihak-pihak Lain
yang ada kaitannya dengan pasokan
energy primer ke PLN. “Karena disitu-
lah kita menduga banyaknya ketidak-
Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon
becusan dalam pengelolaan PLN,”
arena adanya permintaan terse- Ia mengaku salah satu pemicu tegasnya.
but, panja Komisi VII menemui permintaan audit tersebut, antara Ia menegaskan, panja Komisi
KBPK, Selasa, (18/01) Panitia lain disebabkan ada beberapa indi- VII tidak ingin hanya menyelesaikan
Kerja, Komisi VII DPR dipimpin Wakil kasi temuan Komisi VII, bahwa adanya di sektor hilir saja, karena pihaknya
Ketua Komisi Effendi Simbolon (Fraksi pemborosan, baik disengaja maupun beranggapan, justru persoalan yang
PDI Perjua-ngan) menemui BPK guna tidak disengaja, perlakuan diskrimina- mendasar itu ada di sektor hulu, di-
mengetahui langkah-langkah yang tif oleh PLN terhadap para pemasok- mana terdapat belanja PLN yang be-
akan dilakukan BPK pemasok energy primer apakah itu gitu boros.
Mengenai kewenangan serta batubara, gas, BBM, namun hal itu Namun ia mengakui, terkadang
mekanisme audit investigasi terse- tidak bisa diungkapkan karena semua hal tersebut bukan atas kehendak PLN
but, Effendi mengatakan, pihaknya akan menjadi objek pemeriksaan yang melainkan karena faktor-faktor luar,
menyerahkan sepenuhnya kepada dimintakan kepada BPK. seperti karena regulasi, pengaruh dari
BPK. “Meskipun Komisi VII diberitahu Komisi VII DPR kata dia, akan pihak lain, serta karena aturan-aturan
mengenai skema pemeriksaannya, menggunakan barameter hasil audit, yang membuat PLN mau tidak mau
tapi bagaimana tata cara audit serta karena pihaknya tidak ingin berpo- melakukan sesuai dengan keadaan
pelaksanaannya, sepenuhnya meru- lemik diluar fakta yang dihasilkan oleh yang ada.
pakan kewenangan BPK,” terangnya tim audit. “Hasil audit BPK nanti akan Lebih lanjut ia mengatakan, se-

0 | PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |