Page 30 - MAJALAH 82

mentara panja Komisi VII menunggu BPK juga mengaudit uang jaminan kata dia, uang tersebut sudah menca-
hasil audit BPK, pihaknya akan melaku- listrik. Ia mengingatkan, uang terse- pai Rp. 6triliun. Dirinya menegaskan,
kan proses rapat dan kunjungan spe- but telah dipungut selama berpuluh- uang jaminan listrik ini bukan meru-
sifik guna meneliti serta melengkapi puluh tahun, sejak tahun 1940 silam, pakan Pendapatan Negara Bukan
hipotesa bahwa pemborosan ditubuh sehingga akumulasinya sudah cukup Pajak (PNBP) namun oleh PLN uang
PLN, termasuk memanggil pihak PLN. besar. tersebut telah diinvestasikan.
Hasil pertemuan tersebut, kata Tidak hanya saat pemasangan “PLN menginvestasikan uang ini
dia, Komisi VII DPR sudah mendapat tarif, tapi juga ketika pelanggan hen- kemana, atas dasar apa, izinnya ke-
kepastian bahwa akhir Juni BPK akan dak menambah jumlah watt. Saat ini pada siapa. Lalu selama ini disimpan
menyelesaikan audit terhadap PLN
secara menyeluruh, mencakup hal-
hal yang sangat krusial di sektor hulu
energi, sehingga menyebabkan Bi-
aya Penyediaan Produksi (BPP) setiap
KWH di PLN sangat tinggi, subsidi
yang begitu tinggi, mengakibatkan
harga jual PLN juga selalu tinggi serta
membebani rakyat dengan biaya per
KWH yang begitu tinggi.
“BPK berjanji akhir Juni selesai
auditnya. Komrehensif, detail sampai
berapa belanja energi primer setiap
item, mulai dari mesin diesel, BBM,
gas, sampai ke panas bumi. Lengkap,
selama ini belum pernah terungkap,”
katanya.
Uang Jaminan Listrik
Selain berbagai permasalahan
PLN, Anggota Panja Listrik Komisi VII,
Daryatmo mardianto meminta agar Anggota Komisi VII DPR Daryatmo Mardiyanto

| PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 | 1