Page 32 - MAJALAH 82

persis mengenai pertama, kebutuhan
mengenai volume, kedua, kompo-
sisi anggota perwilayahnya baik solar,
gas, batubara, panas bumi, air mau-
pun tentang tingkat harga keekono-
mian masing-masing, sehingga akan
dibandingkan dengan berbagai jenis
pembangkit lainnya.
“BPK diminta secara spesifik
melakukan audit khusus, bukan audit
kelembagaan PLN secara keseluruhan
tapi audit pada pembangkit listrik
sektor hulu.
Menurut Daryatmo, semua je-
nis pembangkit ditubuh PLN maupun
yang merupakan pembangkit kerjasa-
ma, serta pembangkit anak perusa-
haan PLN berikut variable-variabelnya,
semua tidak akan lepas dari pantauan
tim audit juga akan dikaji penggunaan
bahan bakarnya. Diharapkan nantinya
dapat diketahui persis berapa tingkat
rasio yang paling tepat dan harga
yang paling pas, supaya intervalnya
juga rendah dengan masing-masing
bahan bakar tersebut .
“kita ingin komposisi solar dari
baruan gas, batubara, air dan panas
bumi itu makin kecil, karena solar har-
ganya paling mahal,” ujarnya
Lebih lanjut Daryatmo me-
ngatakan, panja Komisi VII juga ingin berkurang, ditambah adanya peran rankan, agar PLN membuka kesem-
mengulas masalah impor. Pasalnya listrik swasta, serta kemungkinan me- patan yang luas bagi pertumbuhan
impor yang dilakukan PLN tersebut naikkan jumlah gas yang diekspor,” pembangkit-pembangkit baru se-
menyedot anggaran. “Sebenarnya ti- terangnya. hingga bisa menghasilkan listrik lebih
dak pernah ada rumusan yang jelas Selain itu, terkait mengenai kon- banyak, juga untuk memenuhi kebu-
mengenai besaran impor, begitu juga tribusi pasar dalam negeri (domestic tuhan pertumbuhan industry. Namun
dengan standar harganya. Padahal market obligation) juga harus ditegas- ia mempertanyakan darimana sumber
impor itu beresiko apabila terdapat kan, karena jika tidak, dikhawatirkan energinya serta pihak yang mampu
perbedaan harga. Kita juga ingin tahu, akan mengganggu kemandirian mau- menjamin ketersediaan energinya.
berapa persisnya standar harga impor pun kedaulatan tentunya. “Jadi itu yang kita harapkan, un-
itu,” Lebih Jauh lagi basis yang dikem- tuk itu, kita memulai dengan meng-
Ia menegaskan, pihaknya tidak bangkan untuk mewujudkan amanat gunakan audit investigasi dari BPK
mempermasalahkan jika harus meng- undang-undang energy serta rencana tentang energy sektor hulu yang
hadapi pelaku impor, namun ia ber- umum energy nasional yang dibuat digunakan untuk pembangkit-pem-
harap proses impor tersebut dapat oleh dewan energy nasional yakni bangkit,” terangnya.
dilakukan secara transparan, sehingga kemandirian energy. Hal tersebut, Pihaknya berharap, PLN bersedia
dapat diketahui dan dijelaskan bahwa katanya harus diiringi dengan ke- untuk lebih transparan serta harus be-
itu memakan uang rakyat. mandirian pengelolaan energy. “Ke- rani membuka diri dalam memberikan
“Tidak masalah, yang penting mandirian dan pengelolaan energy, informasi, seperti perhitungan tarif
terbuka saja, toh itu untuk memenuhi sudah saatnya dan harus menjadi dasar listrik, proses tender, penga-
kebutuhan hajat hidup orang banyak, fokus kita,”tegasnya. daan barang, masalah impor serta
apalagi nanti kalau trend dari lifting Seiring dengan pertambahan memberikan peluang kepada para in-
minyak dan gas makin lama makin penduduk, Daryatmo juga menya- vestor. (sw/tm)

| PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |