Page 36 - MAJALAH 82

semua masyarakat berhak mendapat- sampai dikonsumsi oleh mobil me- asumsi, yakni upaya membatasi BBM
kan subsidi, tidak saja masyarakat ke- wah, mobil pejabat dan masyarakat bersubsidi telah melanggar konstitusi
cil, karena menurutnya, seluruh ma- yang kaya raya” pungkasnya. dan kepentingan nasional, kebijakan
syarakat yang membayar pajak, sudah Sementara Fraksi PDI Perjua- itu sangat prematur dan akan ber-
selayaknya mendapatkan fasilitas ngan secara tegas menolak kebijakan dampak negatif pada perekonomian
yang sama dari pemerintah. pemerintah melakukan pembatasan Indonesia mengingat sebagian besar
Pemerintah sudah selayaknya BBM bersubsidi karena berdasar- BBM bersubsidi itu dinikmati oleh
memberikan subsidi kepada rakyat, kan hasil penelitian yang dilakukan masyarakat kelompok menengah ke
bukan dalam bentuk uang (bantuan badan litbang partai itu disimpulkan bawah.
langsung tunai) yang hanya mem- yang menikmati BBM bersubsidi jus- Selain itu, menurut Wakil Ketua
buat masyarakat bertambah malas, tru lapisan masyarakat menengah ke Komisi VII DPR ini, masih ada banyak
melainkan lapangan pekerjaan seluas bawah. alternatif kebijakan yang lebih adil
luasnya. Pemerintah juga harus dapat Menurut Ketua Poksi Komisi VII ketimbang melakukan pembatasan
memaksimalkan pendapatan Negara FPDIP DPR, Effendi Simbolon me- BBM bersubsidi. Berbagai alternatif
dari pajak agar pembangunan di se- nerangkan, pihaknya telah melakukan yang diabaikan pemerintah tersebut
luruh faktor dapat dibangun secara survei independen tentang rencana di antaranya adalah belum dilakukan-
merata. pemerintah melakukan pembatasan nya perbaikan formula pembebanan
Senada dengan hal tersebut, BBM bersubsidi di kawasan Jabodeta- subsidi BBM dan bagi hasil minyak,
Anggota DPR RI Komisi VII, Sohibul bek beberapa waktu lalu. melakukan reformasi tata niaga mi-
Iman menegaskan ”Bulan Maret-April “Dari hasil survei itu dijumpai gas, menaikkan pajak kendaraan ber-
ini adalah moment yang sangat tepat fakta bahwa sebagian besar peng- motor serta menerapkan modal PSC
bagi Pemerintah untuk bersikap, kare- konsumsi BBM bersubsidi itu justru untuk meningkatkan bagian minyak
na pada bulan ini trend inflasi sangat lapisan masyarakat menengah ke pemerintah.
rendah, dilihat dari trend selama ta- bawah dan semua data hasil peneli- Lebih lanjut Simbolon me-
hun 2006 – 2010.” tian itu akan kita sampaikan langsung ngatakan, makna pembatasan BBM
Rekomendasi Tim Kajian Inde- kepada pemerintah, termasuk pre- bersubsidi itu adalah premium akan
pendent pun sudah diterima Peme- siden,” ujar Simbolon segera ditarik dari pasaran dan se-
rintah. Ada 3 Opsi pengaturan BBM Dijelaskannya, survei yang meng- lanjutnya masyarakat dipaksa untuk
Bersubsidi yang ditawarkan Tim yang kaji rencana pembatasan BBM ber- mengkonsumsi pertamax atau BBM
dipimpin Anggito Abimanyu tersebut. subsidi itu dilakukan berdasarkan tiga non subsidi. (ra/si)
”Namun 3 opsi itu bukan harga mati,
Pemerintah bisa saja merekomendasi- Anggota DPR (F-PKS) Ahmad Riyaldi
kan ke DPR opsi lain, atau gabungan
dari beberapa opsi, karena itu Peme-
rintah harus tegas dan punya stan-
ding position yang jelas” ujar Sohibul.
Politisi asal PKS ini memberikan
alternatif misalnya opsi menaikan
harga Premium menjadi Rp.5.500, tapi
ada cash back Rp.1.000 untuk ang-
kutan umum dan kendaraan usaha
kecil menengah, sementara kenda-
raan pribadi punya pilihan, mau pakai
Pertamax yang harganya dikisaran
Rp.8000an, atau Premium Rp.5.500.
Opsi ini tidak begitu membebani
rakyat kecil karena mereka dapat cash
back Rp.1.000 dengan sistem elek-
tronik.
”Yang penting, apapun opsi yang
dipilih, harusnya tidak membebani
masyarakat kurang mampu, seba-
gaimana komitmen Pemerintah dan
DPR bahwa BBM Bersubsidi jangan

| PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |