Page 40 - MAJALAH 82

impijatengdiy.com/internet

Beberapa warga miskin yang tinggal dibawah kolong jembatan sungai di Jakarta
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Gondo Radityo Gambiro
Pengentasan Kemiskinan nan,” tegasnya.
Untuk itu, diperlukan kebijakan
Melalui UU Fakir Miskin peningkatan akses fakir miskin ter-
hadap sumber daya sosial ekonomi,
peningkatan prakarsa dan peran ak-
Pembahasan Rancangan Undang-Undang tif warga masyarakat dalam pember-
dayaan fakir miskin dan perlindungan
(RUU) Penanganan Fakir Miskin harus hak-hak dasar fakir miskin.
dilandaskan pada pemikiran yang matang Gondo menambahkan, perlu ju-
ga pengaturan yang tegas berkaitan
dalam memandang persoalan kemiskinan, dengan siapa yang berwenang un-
sehingga RUU ini bisa menjadi dasar yang tuk menentapkan data fakir miskin,
melakukan pendataan dan melakukan
komprehensif dalam penanganan kemiskinan. verifikasi data yang dapat digunakan
untuk seluruh sektor dalam penanga-
elain itu, diharapkan RUU ini kan secara multidimensi, karena ma- nan fakir miskin.
kedepannya juga harus sampai salah kemiskinan sangat kompleks. Dia berharap agar RUU tentang
Spada penetapan minimal ang- Namun, Wakil Ketua Komisi VIII Penanganan Fakir Miskin ini dapat
garan penanggulangan kemiskinan, DPR (FPD) Gondo Radityo Gambiro cepat dalam pembahasan dan dapat
sehingga konsep dan strategi yang mengatakan, penanganan fakir miskin diimplementasikan. “Karena RUU ini
akan dijalankan guna mengentaskan tidak hanya terbatas penyuluh dan sangat ditunggu-tunggu oleh ma-
kemiskinanan ini menjadi jelas dan relawan. “Butuh tenaga khusus yang syarakat untuk memberikan kepastian
terarah. terdidik dan trampil,” kata Gondo. dan keadilan,” jelasnya.
Bahkan, Ketua Komisi VIII Abdul Gondo mengatakan, persoalan Dalam rapat kerjanya dengan
Kadir Karding mengatakan kehadiran kemiskinan tidak hanya sekedar bera- DPR, Rabu (2/3) lalu di Gedung DPR,
RUU ini bertujuan agar adanya instru- pa jumlah dan persentase penduduk Jakarta, Mensos Salim Sagaf Al Jufri
men negara yang lebih fokus dalam miskin, tetapi juga berkaitan dengan menyampaikan sebanyak 275 Daf-
penanganan terhadap kelompok ma- tingkat kedalaman dan keadaan dari tar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam
syarakat yang disebut fakir miskin. kemiskinan tersebut. “Sehingga ke- draff RUU usul inisiatif DPR itu, de-
Hal ini juga didukung oleh adanya ke- bijakan penanganan fakir miskin di- ngan empat klasifikasi, yakni: 77 DIM
sepahaman baik DPR maupun peme- samping mampu memperkecil jum- substansi tetap, 24 DIM substansi
rintah yang menyepakati bahwa untuk lah penduduk miskin tetapi sekaligus perubahan redaksional, 33 DIM pe-
menangani fakir miskin harus dilaku- mampu mengurangi kondisi kemiski- rubahan substansi, dan 141 substansi

1
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 | 1

TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
1

ARLEMENT
P
Edisi 82