Page 44 - MAJALAH 82

Negara. intersepsi komunikasi dan pemerik- melakukan pendalaman dan penye-
Selanjutnya, RUU ini juga menga- saan aliran dana yang diduga kuat un- lesaian masalah terhadap kebijakan,
tur mengenai kerahasiaan informasi tuk membiayai terorisme, serta segala kegiatan, dan penggunaan anggaran
intelijen. Masalah ini meliputi bebe- macam gangguan yang mengancam Intelijen Negara, RUU mengatur di-
rapa hal yaitu sistem intelijen negara, kedaulatan negara. lakukannya pengawasan kebijakan,
akses-akses yang berkaitan dengan Dalam memeriksa aliran dana kegiatan, dan penggunaan anggaran
pelaksanaan kegiatannya, data inteli- tersebut lembaga koordinasi intelijen Intelijen Negara. terkait penegakkan
jen kriminal yang berhubungan deng- negara dapat meminta bantuan ke- asas Akuntabilitas.
an pencegahan dan penanganan se- pada Bank Indonesia, Pusat Pelapo- Komisi di DPR yang membidangi
gala bentuk kejahatan transnasional, ran dan Analisis Transaksi Keuangan masalah Intelijen Negara dapat mem-
rencana-rencana yang berhubungan (PPATK), lembaga keuangan bukan bentuk Panitia Kerja tersebut diben-
dengan pencegahan dan penanganan bank, dan lembaga jasa pengiriman tuk sesuai dengan kebutuhan, dalam
segala bentuk kejahatan transnasi- uang. rangka menjalankan tugas dan we-
onal, dokumen tentang Intelijen yang wenangnya. Dia mengatakan RUU
berkaitan dengan penyelenggaraan Dibiayai APBN mengatur, bahwa Panitia Kerja wajib
Keamanan Nasional, dan personil In- Biaya penyelenggaraan Intelijen menjaga kerahasiaan Informasi Inteli-
telijen negara yang berkaitan dengan Negara dan pelaksanaan tugas lem- jen. Selain itu, RUU ini juga menga-
penyelenggaraan Keamanan Nasi- baga koordinasi intelijen negara dibe- tur tentang pemidanaan bagi setiap
onal. bankan pada Anggaran Pendapatan orang yang sengaja ataupun lalai telah
Kerahasiaan Informasi Intelijen dan Belanja Negara. Dalam rangka membocorkan informasi Intelijen.

Komisi I DPR bersama Pemerintah membahas RUU Intelijen
ditentukan oleh Masa Retensi Infor- pertanggungjawaban, dilakukan pe- Pemidanaan bagi Personil Inteli-
masi Intelijen. Masa Retensi Informasi laporan secara tertulis oleh Inteli- jen Negara yang telah membocorkan
Intelijen berlaku selama 20 tahun. jen Negara kepada Presiden melalui informasi Intelijen, dan pemidanaan
Masa Retensi Informasi Intelijen dapat Kepala lembaga koordinasi intelijen bagi Personil Intelijen Negara yang
diperpanjang setelah mendapat per- Negara. “Lembaga koordinasi inteli- melakukan intersepsi komunikasi di
setujuan dari DPR RI. RUU ini menga- jen negara dibiayai APBN, dan ber- luar fungsi Penyelidikan, Pengama-
tur juga mengenai masalah lembaga tanggung jabab kepada Presiden,” nan, dan Penggalangan, “Pemberatan
koordinasi intelijen negara yang me- jelasnya. pidana 1/3 dari masing-masing anca-
nyelenggarakan fungsi Intelijen dan Sedangkan, terkait penegakkan man pidana maksimumnya kepada
dan pengoordinasian Intelijen Negara, asas Akuntabilitas Dewan Perwakilan Personil Intelijen yang membocorkan
termasuk mengatur mengenai tugas, Rakyat Republik Indonesia (DPR kerahasiaan Informasi Intelijen pada
wewenang, serta wewenang khusus RI) melakukan pengawasan untuk saat perang,”paparnya. (as)

| PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 82
1
ARLEMENT
P