Page 41 - MAJALAH 82
P. 41
LEGISLASI
dihapus. miskin dari RUU ini. Karena menu- Ia juga mengungkapkan bahwa
Salim Sagaf mengutarakan bah- rutnya materi tersebut sama dengan DIM RUU tentang Penanganan Fakir
wa pada substansi judul, pemerintah sumber pendanaan bagi penyeleng- Miskin disusun dan dibahas dengan
mengharapkan agar kata “penanga- garaan kesejahteraan sosial yang dia- melibatkan kementerian dan lembaga
nan” dihapus, karena dengan judul tur dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 terkait. Kementerian dan lembaga
RUU Penanganan Fakir Miskin, maka tentang KesejahteraanSosial. terkait tersebut, kata Mensos dian-
materi yang akan diatur menjadi ter- Hal itu dengan pertimbangan taranya adalah Kementerian Koordi-
buka dan lebih konfrehensif dan ti- untuk menghindari adanya tumpang nator Bidang Kesejahteraan Rakyat,
dak terbatas pengaturannya pada tindih atau duplikasi pengaturan. Na- Kementerian Sosial, Kementerian
penangan fakir miskin saja, tetapi di- mun apabila diperlukan adanya pe- Keuangan, Kementerian Hukum dan
mungkinkan dalam pembahasan apa- ngaturan sumber pendanaan bagi fa- HAM, Kementerian Perencanaan Pem-
bila ada hal yang belum diatur dalam kir miskin, pemerintah mengusulkan bangunan Nasional/KetuaBappenas,
pembahasan RUU nantinya dapat dia- agar pengaturan sumber dana fakir Kementerian Dalam Negeri, Kemen-
komodir. miskin tidak bersifat umum, tapi dari terian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Mengenai definisi Fakir Miskin sumber yang bersifat khusus. Kementerian Kesehatan, Sekretariat
yang tercantu dalam RUU, Salim Sagaf Selanjutnya, Pemerintah mengu- Negara, Sekretariat Wakil Presiden,
mengatakan pemerintah memandang sulkan perlu ada pengaturan penang- dan Badan Pusat Statistik.
akan mengalami kesulitan dalam gungjawab pelaksanaan penangan Sementara itu anggota Komisi
operasional karena ada pembatasan fakir miskin, yang didasarkan pada VIII DPR dari FPKS Jazuli Juwaini me-
definisi fakir miskin yang didasarkan lingkup wilayah, yaitu tingkat nasional ngatakan anggaran untuk penanga-
hanya pada mereka yang sama sekali penanggungjawabnya Menteri Sosial, nan fakir miskin sebaiknya bisa lebih
tidak mempunyai kemampuan me- tingkat provinsi penanggungjawab terfokus, tidak tersebar pada 18 ke-
menuhi kebutuhan pokok. “Definisi Gubernur, dan bupati atau walikota menterian/lembaga seperti saat ini.
fakir miskin agar lebih operasional,” bertanggungjawab di tingkat Kabu- Dengan demikian penggunaan biaya
kata Salim. paten atau Kota. negara akan terpusat untuk pengen-
tasan kemiskinan dan karena itu akan
lebih mudah untuk diawasi dalam
pelaksanaannya.
“Semangatnya bagaimana me-
nyelesaikan kemiskinan secara serius,
kita ingin anggaran kemiskinan ini
terfokus supaya lebih mudah menga-
wasinya,” kata anggota Jazuli Juwaini
Meski demikian, politisi PKS ini
tidak setuju jika untuk penanganan
fakir miskin diserahkan kepada badan
atau lembaga khusus, karena akan
menambah beban negara. “Karena
ada pejabatnya lagi, ada gaji pejabat-
nya lagi, ada fasilitas pejabatnya lagi.
Pertahankan saja lembaga yang su-
dah ada,” ujarnya.
Menurut dia, diperlukan komit-
Suasana rapat Komisi VIII DPR dengan Mensos
men yang kuat dari DPR dan peme-
Dalam hal pendataan fakir mis- Sedangkan, mengenai penga- rintah dalam pembahasan RUU Fa-
kin perlu dilakukan sinkronisasi pe- turan ketentuan pidana sebaiknya ti- kir miskin . “Saya kira baik DPR atau
ngaturan dengan pendataan dan dak diatur dalam UU ini, karena delik pemerintah harus sama-sama me-
penetapan fakir miskin sebagaimana pidana bersifat umum yaitu pemal- nyadari betapa pentingnya RUU ini
diatur dalam peraturan pelaksana UU suan dan penyalahgunaan yang telah untuk segera diselesaikan. Kalau per-
Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem diatur dalam Kitab UU Hukum Pidana soalan secara substansial yang perlu
Jaminan Sosial Nasional. (KUHP), “Delik Pidana yang diatur didalami dalam pembahasan, kita
Selain itu, Salim Sagaf berpan- dalam RUU ini sudah otomatis tunduk ditantang untuk serius ingin menye-
dangan untuk menghapuskan materi pada ketentuan pidana yang diatur lesaikan persoalan kemiskinan ini. ”
pengaturan sumber pendanaan fakir KUHP,” katanya. ujarnya.(nt)
| PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 82
1
ARLEMENT
P
