Page 42 - MAJALAH 82

RUU Intelijen Negara

Wujud Reformasi Keamanan Nasional

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Badan-badan Intelijen tersebut

Indonesia bersama Pemerintah mulai membahas terus tumbuh sejalan dengan kebu-
tuhan maupun perkembangan situasi
RUU tentang Intelijen Negara. sampai dengan saat ini. Dengan ada-
Komisi I mengharapkan RUU tentang Intelijen nya situasi dan kondisi perkembangan
globalisasi yang mengusung antara
Negara menjadi salah satu langkah penting dalam lain masalah tentang demokratisasi,

rangka reformasi sektor keamanan nasional. hak asasi manusia, supremasi hukum,
dan akuntabilitas dunia yang semakin

enurut Mahfudz Siddiq,
negara dalam rangka pen-
Mcapaian tujuan nasional
dan sejalan dengan perubahan, serta
perkembangan situasi, perlu untuk
melakukan deteksi dini terhadap ber-
bagai bentuk dan sifat ancaman baik
dari dalam negeri maupun luar negeri,
yang bersifat kompleks serta memiliki
spektrum yang luas.
Dalam melakukan deteksi dini
dan mencegah terjadinya pendada-
kan dari berbagai ancaman tersebut,
diperlukan adanya Intelijen Negara
yang profesional serta penguatan ker-
jasama dan koordinasi Intelijen Nega-
ra yang telah ada selama ini sekaligus
mendukung tegaknya hukum, nilai-
nilai demokrasi dengan menegakkan
penghormatan terhadap hak asasi
manusia.
Berbagai kejadian dan perkem-
bangan di setiap tingkat tataran ke-
masyarakatan baik secara global, re-
gional, maupun nasional, dan bahkan
hingga ke tingkat lokal, menunjukkan
pentingnya peningkatan kapasitas
profesional intelijen.
Bagi Indonesia, jelas tuntutan
kapasitas intelijen ini, menjadi sebuah
kebutuhan mutlak untuk menjawab- Pimpinan Komisi I DPR Mahfudz Siddiq saat membuka Raker pembahasan Intelijen Negara
nya. Tanpa kemampuan menjawab dimensi.
tuntutan tersebut, dikhawatirkan akan Mahfudz Siddiq politisi Fraksi transparan, maka Intelijen Negara Re-
terjadi kesenjangan kapasitas instru- Partai Keadilan Sejahtera menjelaskan publik Indonesia harus mampu meng-
men keamanan nasional terhadap aktivitas Intelijen pada saat menjelang hadapi tuntutan-tuntutan perkem-
berbagai potensi ancaman, gang- dan setelah kemerdekaan Indonesia, bangan dimaksud.
guan, dan hambatan yang berkem- menunjukkan bahwa memang telah Dalam hal ini, diperlukan suatu
bang semakin cepat dan bersifat multi terbentuk badan-badan Intelijen. landasan hukum bagi Intelijen Negara

| PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |

ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
| PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
1

Edisi 82
ARLEMENT
P