Page 43 - MAJALAH 82

LEGISLASI

dalam melakukan tugasnya. “Dengan atan Intelijen atau Pihak Lawan yang untuk berkoordinasi dengan lembaga
adanya landasan hukum yang kuat, merugikan kepentingan dan stabilitas koordinasi intelijen negara melalui
aktivitas Intelijen dapat terkoordinasi nasional. pimpinan tertinggi dari masing-ma-
secara tertib dan efektif, lebih memi- Sedangkan fungsi penggalangan sing organisasinya,” paparnya.
liki keabsahan di mata rakyat yang terdiri atas serangkaian kegiatan yang Selain itu, RUU ini mengatur pula
semakin kritis, menghargai prinsip dilakukan secara terencana, terarah, mengenai masalah Personil Inteli-
universal mengenai hak asasi manu- dan berproses untuk mempengaruhi jen Negara yang merupakan warga
sia, serta mampu mewujudkan prin- Sasaran agar menguntungkan ke- negara Indonesia yang memenuhi
sip tata kelola pemerintahan (good pentingan dan stabilitas nasional. persyaratan yang ditentukan da-
governance) yang baik,” tegas Ketua Mengenai masalah Peran, Tujuan, lam peraturan perundang-undang-
Komisi I tersebut. Fungsi, dan Ruang Lingkup, antara an dan diangkat oleh pejabat yang
lain disebutkan bahwa Ruang Lingkup berwenang untuk mengabdikan diri
Segera di selesaikan Intelijen Negara sebagai bidang ma- dalam dinas Intelijen. Personil Inteli-
Komisi I DPR RI dan Pemerintah salah dan wilayah meliputi beberapa jen Negara berhak mendapatkan per-
berkomitmen akan segera menyele- hal, yaitu dalam negeri, luar negeri, lindungan dalam melaksanakan tugas,
saikan Rancangan Undang-Undang ideologi, politik, ekonomi, sosial bu- upaya, pekerjaan, kegiatan, dan fungsi
tentang Intelijen Negara. Komitmen daya, pertahanan dan/atau keama- Intelijen, mendapatkan perlindungan
tersebut diwujud nyatakan dengan nan, hukum, sumber daya alam, dan bagi keluarganya pada saat Personil
dimulainya pembahasan tingkat I teknologi informasi dan komunikasi. Intelijen Negara melaksanakan tugas,
(tanggal 16 maret 2011) antara Komi- Menurut Siddiq penyelenggara- upaya, pekerjaan, kegiatan, dan fungsi
si I dengan Pemerintah yang diwakili
oleh Menteri Hukum dan Ham Patria-
lis Akbar, Menteri Pertahanan Pur-
nomo Yusgiantoro, dan Kepala Badan
Intelijen Negara Sutanto.
RUU ini terdiri dari 10 Bab dan
46 Pasal, yang mengatur antara lain
mengenai masalah asas-asas yang di-
anut dalam Penyelenggaraan Intelijen
Negara, meliputi asas professional,
kerahasiaan, kompartementasi, koor-
dinatif, integratif, netral, akuntabilitas,
dan obyektivitas. RUU menetapkan
bahwa Intelijen Negara pada hakekat-
nya merupakan lini pertama dalam
sistim keamanan nasional.
RUU ini mengatur, bahwa In-
telijen Negara menyelenggarakan
fungsi penyelidikan, pengamanan,
dan penggalangan. Fungsi penyeli-
dikan terdiri atas serangkaian upaya,
pekerjaan, dan kegiatan yang dilaku-
kan secara terencana, terarah untuk an Intelijen Negara dilaksanakan oleh Intelijen, dan mendapatkan pendidi-
mencari, menemukan, mengumpul- penyelenggara Intelijen Negara dan kan, pelatihan, dan penugasan Inteli-
kan, dan mengolah informasi menjadi kementerian atau lembaga pemerin- jen secara berjenjang dan berkelanju-
informasi Intelijen, serta menyajikan tah nonkementerian atau pemerin- tan.
sebagai bahan masukan untuk peru- tahan daerah yang menyelenggarakan Sedangkan terkait kewajiban per-
musan kebijakan dan pengambilan fungsi Intelijen. “Penyelenggara inteli- sonil Intelijen Negara meliputi mera-
keputusan. jen negara adalah terdiri atas Intelijen hasiakan seluruh upaya, pekerjaan,
Adapun penyelenggaraan fungsi Tentara Nasional Indonesia, Intelijen kegiatan, sasaran, informasi, fasilitas
pengamanan terdiri atas serangkaian Kepolisian Negara Republik Indone- khusus, alat peralatan dan perlengka-
kegiatan yang dilakukan secara te- sia, dan Intelijen Kejaksaan Republik pan khusus, dukungan, atau personil
rencana dan terarah untuk mencegah Indonesia. Para Penyelenggara In- yang berkaitan dengan penyeleng-
atau melawan upaya, pekerjaan, kegi- telijen Negara tersebut berkewajiban garaan fungsi dan aktivitas Intelijen

| PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
| PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
1

Edisi 82
ARLEMENT
P