Page 39 - MAJALAH 82
P. 39

LEGISLASI





            khususnya dukungan dari perbankan.  melindungi  hak  Pemegang  Resi  Gu-  digunakan  untuk  melindungi  kepen-
                Menurut Aria Bima, hal baru yang   dang  dan  Penerima  Hak  Jaminan   tingan  Pemegang  Resi  gudang  dan
            diatur dalam UU SRG adalah menge-  apabila  terjadi  kegagalan,  ketidak-  keamanan Penerima Hak Jaminan ter-
            nai  Lembaga  Dana  Jaminan  Ganti   mampuan, dan kebangkrutan Penge-  hadap  kegagalan  atau  ketidakmam-
            Rugi,  yaitu  Lembaga  Dana  Jaminan   lola  Gudang  dalam  menjalankan  ke-  puan  dari  Pengelola  Gudang  untuk
            adalah badan hukum yang menjamin   wajibannya, dan memelihara stabilitas   melaksanakan kewajibannya. “adanya
            hak dan kepentingan Pemegang Resi   dan integritas sistem resi gudang se-  kewajiban bagi setiap Pengelola Gu-
            Gudang  atau  Penerima  Hak  Jaminan   suai dengan kewenangannya.    dang untuk menjadi pesarta penjami-
            terhadap  kegagalan,  kelalian  atau   Aria  Bima  menjelaskan  RUU  ini,   nan yang dilaksanakan Lembaga Dana
            ketidakmampuan  Pengelola  Gudang   juga  menjelaskan  Lembaga  Dana   Jaminan,” papar Aria Bima.
            dalam  melaksanakan  kewajibannya   Jaminan  juga  berwenang  melaku-    Wakil  Ketua  Komisi  VI  ini  me-
            dalam menyimpan dan menyerahkan   kan  penyelesaian  dan  penanganan   negaskan  agar  ketentuan  Resi  Gu-
            barang.                           pengelola  gudang  gagal,  juga  dapat   dang  ini  bias  berjalan  efektif,  maka
                Selanjutnya Penerima Hak Jami-  bertindak  sebagai  kreditur  terhadap   ditambahkan ketentuan kewenangan
            nan  adalah  pihak  yang  memegang   pengelolaan gudang berdasarkan hak   dari  Lembaga  Dana  Jaminan  untuk
            atau  berhak  atas  Hak  Jaminan  atas   subrogasi dari pemegang resi gudang   mengenakan  sanksi  adminstratif  ke-
            Resi  Gudang  sesuai  dengan  Akta   dan  pemegang  hak  jaminan  yang   pada  Pengelola  Gudang  yang  tidak
            Pembebanan Hak Jaminan.           dapat mengajukan permohonan pailit   membayar uang kontribusi dan tidak
                Sedangkan   statusnya   adalah   kepada Pengadilan Niaga.        membayar  atas  barang  yang  disim-
            badan  hukum  yang  melaksanakan      Dalam  menjalankan  tugas  dan   pan.  “Sanksi  administrative  berupa
            tugas  dan  wewenangnya  secara  in-  wewenangnya,  Lembaga  Dana  Jami-  debda  administrative  atau  bunga,”
            depanden, transparan, dan akuntabel,   nan  juga  dapat  meminta  data,  in-  tegas Politisi Fraksi Partai Demokrasi
            serta bertanggungjawab kepada Men-  formasi  dan  dokumen  kepada  pihak   Indonesia Perjuangan.
            teri yang bertanggungjawab pada bi-  lain.  “Pengumpulan  dana,  pengelo-  Selain itu, setiap orang yang me-
            dang perdagangan. Yang berkedudu-  laan dana dan cara serta persyaratan   nolak  memberikan  data,  informasi
            kan  di  Ibukota  Negara  RI  dan  dapat   menggunakan  dana  dari  Lembaga   dan data dokumen yang diminta oleh
            dibentuk kantor perwakilan di daerah   Jaminan serta struktur dan fungsi ad-  Lembaga  Data  Jaminan  dalam  men-
            yang persyaratan dan tata cara pem-  ministrasinya diatur dengan Peraturan   jalankan  tugas  dan  wewenangnya,
            bentukannya  diatur  dalam  Peraturan   Pemerintah,” jelasnya.       dikenakan  sanksi  pidana  yang  diatur
            Pemerintah.                           Dana  yang  terkumpul  dalam   dalam  RUU  Perubahan  UU  SRG  ini.
                Lembaga Dana Jaminan ini akan   Lembaga Dana Jaminan hanya dapat   (as)
































            Suasana rapat Komisi VI DPR bersama Pemerintah membahas perubahan RUU Sistem Resi Gudang





                                                                                                                                                                                                                                          1

             0                                                                                                                                                                                          | PARLEMENTARIA  |  Edisi 82 TH. XLII, 2011 |  1
             0 | PARLEMENTARIA |  Edisi 82 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA |  Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
                                                                                                                                                                                                                             TH. XLII, 201 |
                                                                                                                                                                                                                  ARIA |
                                                                                                                                                                                                        |
                                                                                                                                                                                                                       Edisi 82
                                                                                                                                                                                                                                       1
                                                                                                                                                                                                         ARLEMENT
                                                                                                                                                                                                        P
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44