Page 57 - MAJALAH 154

350 peserta dari seluruh dunia yang terdiri kepada negara-negara anggota PUIC proposal Emergency items terkait krisis
dari anggota parlemen, akademisi, pakar, untuk mengimplementasikan resolusi Rohingya yang diusulkan oleh delegasi
organisasi masyarakat sipil dan organisasi- yang telah diadopsi. parlemen Indonesia, berhasil diadopsi
organisasi yang berkecimpung di bidang “Ketimbang hanya tersimpan dalam menjadi resolusi sidang IPU ke-137.
perdagangan. file, akan lebih baik jika ada mekanisme Merespon diadopsinya krisis
“Kami menyayangkan realitas saat pelaksanaan resolusi PUIC,” ujar Rohingya ke dalam resolusi IPU,
ini yang jauh dari ideal. Tidak dipungkiri Arief. Dalam kesempatan tersebut, Ia Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua
perdagangan global masih dikuasai pihak- meminta Sekretariat Jenderal PUIC untuk Delegasi Parlemen Indonesia Fadli Zon
pihak yang memiliki posisi tawar dan menyediakan pusat layanan data dan menegaskan bahwa isu kemanusiaan
keistimewaan dalam hal akses, dukungan informasi guna memudahkan parlemen di Rakhine sangat krusial sehingga
finansial dan know-how. Ketidaksetaraan untuk pengecekan manakah resolusi harus dibela. “Bagi Indonesia, krisis
posisi menjadikan kompetisi antara yang telah dijalankan di masing-masing kemanusiaan di Rakhine sangat krusial
negara maju dengan negara berkembang parlemen. Pusat data PUIC ini, masih dan fundamental, karena menyangkut
dan miskin tidak berimbang. Demikian menurut Arif Suditomo, akan menjadi nilai-nilai universal yang harus dibela,” ujar
pula jika dilihat dari kesiapan UMKM di basis penilaian sekaligus memudahkan Fadli Zon dalam keterangan pers yang
negara-negara sedang berkembang dan anggota untuk menginput laporan diterima Parlementaria, Senin, (16/10).
miskin untuk ikut bersaing dalam global pelaksanaan resolusi. Karenanya, DPR memiliki sikap
value-chain,” demikian disampaikan Terkait masalah minoritas Muslim, konsisten terhadap krisis Rohingya,
Nurhayati sebagai Ketua Delegasi Arif Suditomo meminta kepada sidang sehingga hal ini perlu mendapatkan
DPR RI di depan 135 negara anggota untuk memasukkan pembahasan perhatian dari forum parlemen dunia.
Inter-Parliamentary Union (IPU) yang Palestina dan Rohingya dalam mata “Sebab itu, Parlemen Indonesia memiliki
menghadiri Parliamentary Session within the agenda Konferensi PUIC ke depan. sikap yang konsisten terhadap krisis
framework of the WTO Public Forum 2017. Indonesia sampai saat ini masih konsisten Rohingya. Bahwa isu ini, membutuhkan
dalam mendukung Palestina untuk dan harus mendapatkan perhatian resmi
Delegasi DPR Serukan Negara PUIC mendapatkan hak-haknya sebagai negara dari forum parlemen. Baik itu forum
Implementasikan Hasil Resolusi merdeka dan berdaulat. parlemen regional AIPA, APA, dan juga
Ketua Delegasi DPR RI Moh. Arief Ia juga meminta pemimpin negara- saat ini IPU. Sebab itu, kita mengajukan
S. Suditomo pada the 38th Meeting of the negara Islam untuk tidak berjalan isu Rohingya sebagai emergency items
PUIC Executive Committee di Tehran, sendiri-sendiri dalam memperjuangkan untuk dimasukan ke dalam resolusi IPU,”
Iran, 7-8 Oktober 2017 menyerukan kemerdekaan Palestina. Alih-alih jelas Fadli.
mengutuk pendudukan Diterimanya isu Rohingya ke dalam
Israel, Arif menawarkan resolusi IPU, menjadi bukti bahwa IPU
kepada peserta Excom ke-38 sebagai forum parlemen dunia benar-
PUIC untuk memasukkan benar hadir, tidak menutup mata dan
pembahasan tentang telinga, saat krisis kemanusiaan tengah
pembentukan media massa berlangsung di salah satu kawasan di
Islam dalam Konferensi dunia.
PUIC. Media massa ini “Penyelesaian krisis kemanusiaan
akan menyebarluaskan fakta di Rakhine akan lebih cepat tercapai
sebenarnya tentang konflik jika ada dorongan IPU sebagai
Israel-Palestina. representasi anggota parlemen dunia.
Itu sebabnya melalui IPU, Indonesia
foto : Dokumentasi BKSAP/iw Resolusi Rohingya Sudan, Maroko, dan Uni Emirat Arab,
bersama Bangladesh, Turki, Irak, Iran,
Sidang IPU ke 137 Terima
memenangkan
mendorong agar isu Rohingya masuk
Setelah
voting dengan 1.027 dukungan
dalam sidang ke-137 Inter menjadi salah satu resolusi di IPU. Dan
upaya tersebut kini berhasil,” papar Fadli
Parliamentary Union (IPU), Zon. n(sc)

Edisi : 154 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 57