Page 54 - MAJALAH 154

SOROTAN

Pemotongan Jalur Birokrasi Seharusnya Tidak

Korbankan Satlak Prima

Disetujuinya draf Perpres tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional sebagai pengganti
Perpres Nomor 15 Tahun 2016 tentang Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak
Prima) oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla bertujuan untuk menyederhanakan proses birokrasi
pencairan dana. Nantinya, kebutuhan anggaran masing-masing cabang olahraga (cabor) akan
diserahkan langsung dari Kemenpora kepada pengurus cabor.

cepat, agar tidak programnya bagus,” ujar Yayuk.
me ng g ang g u Ia mengakui bahwa awalnya
persiapan atlet memang dirinya bereaksi keras terhadap
menuju Asian permasalahan itu, karena seolah-
Games 2018. olah Satlak Prima yang disalahkan.
Mengingat waktu “Kesalahan itu bukan pada Satlak Prima,
yang singkat, kalau ingin adanya pemotongan jalur
pemberlakukan isi birokrasi pencairan dana bukan Satlak
Perpres tidak akan Prima yang dikorbankan,” tandasnya.
menunggu awal Yayuk juga sempat mempertanyakan
2018, terutama mengenai proses perizinan bagi atlet
meny angkut yang ingin melakukan try out. “Kalau
masalah anggaran. seorang atlet yang akan melakukan try
Menanggapi hal
out tetapi harus izin juga kepada Setneg,
foto : Arief/iw tersebut, Anggota Saya pertanyakan sejak kapan, karena
Komisi X DPR
tidak ada hal seperti itu. Atlet bukan
RI Yayuk Basuki PNS meskipun sekarang menggunakan
menging atkan anggaran negara, dan atlet ini sendiri
etelah Perpres terbit, Pemerintah kepada Menpora bahwa permasalahan yang mendaftar ke turnamen, bukan
meminta Kemenpora dan KONI yang ada sebenarnya justru pada Kuasa by invitation,” tegas politisi dari Fraksi
S(Komite Olahraga Nasional Pengguna Anggaran (KPA) Kemenpora PAN itu.
Indonesia) untuk segera melakukan sendiri.
percepatan untuk menindaklanjuti “Jadi sebetulnya kesalahannya bukan Terus Asah Skill
perubahan dalam substansi Perpres. pada Satlak Prima. Karena Satlak Prima Seorang atlet harus mengasah skill-
Sedangkan fungsi optimalisasi tidak memegang anggaran. Kita tidak nya supaya nanti pada saat hari H-nya,
pengawasan pengendalian dan evaluasi usah ribut-ributlah. Bayangkan prestasi mereka bisa perform yang terbaik.
kemungkinan akan diambil alih KONI. tidak ada saja ribut, bagaimana kalau Maka otomatis mereka harus mengasah
Pihak Kemenpora telah prestasi ada. Saya dari Komisi X DPR skill-nya terus, lanjutnya. Kalau setiap
menyatakan siap dan akan lebih fokus ingin Menpora fokus dengan dua agenda saat harus izin Setneg, ini justru yang
pada pembenahan sistem dan pola besar kita tahun depan yaitu Asian memperpanjang birokrasi.
penganggaran yang selama ini menjadi Games dan Asian Para Games. Jangan “Sebab pemberian izin tersebut
masalah utama pengembangan Satlak sampai nanti ada hal-hal atau kegaduhan akan membutuhkan waktu sekitar dua
Prima. Peralihan pengurusan cabor baru lagi, sebab saya yakin Komisi X minggu sampai satu bulan. Hingga
prestasi ini akan dilakukan dengan juga mendukung selama program- akhirnya mereka terlambat untuk

54 | PARLEMENTARIA n Edisi : 154 TH. XLVII 2017