Page 51 - MAJALAH 154

foto : Ria/iw

Tim Pengawas TKI DPR RI foto bersama dengan Gubernur Kalimantan Barat usai mensosialisasikan RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri
(PPILN) di Kantor Gub. Kalbar.

akrab disapa Erma ini mengatakan agar Pontianak, Rabu (04/10). paling banyak. “Atase ini merupakan
anggaran tersebut tidak sepenuhnya RUU Perlindungan Pekerja Migran diplomat yang dipekerjakan di luar negeri,
dialokasikan untuk pendidikan formal Indonesia (PPMI) ini juga mewajibkan tetapi bekerjanya khusus mengurus
tapi juga untuk pendidikan dan pelatihan pendirian Layanan Terpadu Satu Atap TKI terutama di negara yang banyak
bagi calon TKI. (LTSA) dimulai dari level kabupaten/ di minati masyarakat kita,” jelasnya
“Tentunya mereka berhak kota, dengan sejumlah dinas yang seraya mengatakan untuk penguatan
mendapatkan pelatihan dan pendidikan berhubungan dengan pengiriman TKI perlindungan TKI, UU PPMI ini telah
agar kekerasan terhadap TKI dapat berada dalam LTSA. mengatur mengenai sanksi pidana serta
diminimalisir. Oleh karena itu kita “Jadi perekrutan melalui satu pintu, denda.
berharap fungsi Pemerintah Daerah dan tetapi ada peran pemerintah daerah “Kami perbanyak penguatan di
Pemerintah Pusat menjadi satu kesatuan yang mengawasi, jangan ada lagi TKI bidang hukum. Kami berharap UU ini
yang tidak terpisahkan agar dapat yang berangkat ke luar negeri tetapi bisa memaksimalkan upaya kita untuk
bersama-sama melaksanakan hal tersebut kepala desanya tidak tahu,” ungkapnya melindungi tenaga kita di luar negeri,”
secara maksimal,” harapnya. seraya menjelaskan Pemda juga diminta tambahnya
Hal yang sama juga disampaikan melakukan pelatihan kepada jalan TKI, Usai pertemuan, Wakil Gubernur
anggota Timwas TKI Saleh Partaonan pasalnya masih banyak TKI yang dikirim Kalimantan Barat, Chirstiandy Sanjaya
Daulay saat melakukan kunjungan ke hanya lulusan SD dan SMP. mengatakan sangat mendukung Revisi
Kalimantan Barat. Saleh menjelaskan Selain itu, politisi F-PAN itu juga UU tentang TKI dalam konteks
peran penting Pemerintah Daerah yang menyelaskan beberapa peraturan baru penguatan perlindungan. Misalnya
diatur dalam Revisi Undang-Undang dalam RUU PPMI. Pertama, mengenai mengenai peran utama Kepala Desa
(RUU) nomor 39/2004 tentang TKI asurasi untuk calon TKI yang hanya boleh (Kades) dalam mengawasi warganya.
kepada Wakil Gubernur Kalimantan dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Bahwa jangan sampai warganya sudah
Barat Christiandy Sanjaya. Sosial (BPJS) bidang Ketenagakerjaan. menjadi TKI di luar negeri, tapi tidak
“Peran serta masyarakat luas untuk Kedua, pembagian kewenangan antar diketahui kepala desa.
menyadari pentingnya meregistrasi lembaga agar tidak terjadi lagi tumpang “Ini juga sinergi dengan kita
kepergian ke luar negeri menjadi tindih kewenangan antara Kementerian mengupayakan adanya Kades-Kades
perhatian kita, makanya di RUU ini kami Ketenagakerjaan dan BNP2TKI. dengan pengucuran anggaran desa yang
minta aparat desa berpartisipasi dan Terakhir, yang di atur dalam UU besar. Kan kita sedang menggebu-gebu
pemerintah daerah mengawasi terutama dalam konteks penguatan perlindungan mempersiapkan sumber daya manusia
soal dokumen,” jelas Saleh di Balai Peritig, yaitu adanya atase-atase ketenagakerjaan di desa. Saya kira nanti mereka bisa
Kantor Gubernur, Jalan Ahmad Yani yang ditempatkan di negara yang TKI melaksanakannya,” tambah Saleh.n(tra, rnm)

Edisi : 154 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 51