Page 50 - MAJALAH 154

KUNKER

Dede di kota Bandung, Jawa Barat, Rabu
(4/10).
Lebih lanjut Dede, permasalahan
yang selama ini masih dialamai oleh para
calon TKI adalah pendataan dokumen
yang salah. Hal itu nantinya juga akan
diatur oleh Pemda. “Sebab apabila
dokumen sudah lengkap, bisa dipastikan
80 persen jumlah TKI kita ini biasanya
tidak terjadi masalah. Berdasarkan itulah
ke depan, tentunya kami berupaya untuk
foto : Tiara/iw menguatkan kesepakatan antara negara-
negara penerima TKI asal Indonesia

Pertemuan Tim Pengawas TKI DPR RI bersama Gubernur Jawa Barat dalam rangka sosialisasi RUU terbanyak. Sehingga dapat memberikan
Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) di Kantor Gubernur Jawa Barat. kemudahan perlindungan terhadap TKI
yang bekerja disana,” tegasnya.
Pemerintah Daerah Diminta Wakil Ketua Komisi IX DPR
Dalam kesempatan yang sama,
Terlibat Dalam Perlindungan Ermalena mendesak pemerintah agar
mengalokasikan 20 persen anggaran
TKI pendidikan untuk mendidik dan melatih
bagi calon TKI. Hal tersebut dilakukan
agar calon tenaga kerja yang akan
diberangkatkan memiliki kualitas yang
Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar
baik serta tidak di bawah standar.
negeri memang menjadi perhatian DPR. Hal tersebut terbukti “Selama ini yang terjadi di lapangan
dengan selesainya pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) calon TKI yang akan diberangkatkan
nomor 39 tahun 2004 tentang Perlindungan Pekerja Indonesia memilki kualitas di bawah standar. Inilah
di Luar Negeri (PPILN). Sambil menunggu pengesahan RUU yg menyebabkan kenapa tenaga kerja
kita tidak mendapat apresiasi dari negara
di dalam rapat paripurna, Tim pengawasan TKI DPR RI
penempatan. Oleh karena itu untuk
melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat (Jabar) meminimalisir, kita berharap anggaran 20
dan Kalimantan Barat (Kalbar) untuk mensosialisasi serta persen pendidikan itu juga dialokasikan
melakukan pengawasan terhadap pelindungan TKI di daerah sebagian untuk calon TKI yang akan
yang merupakan pintu masuk dan keluarnya TKI. diberangkatkan,” ujar Politisi asal F-PPP
ini.
Pendidikan yang rendah, dinilai
ntuk meningkatkan “Keterlibatan Pemda dalam Ermalena sebagai salah satu faktor yang
perlindungan terhadap TKI, melindungi TKI merupakan salah satu menjadi penyebab terjadinya kekerasan
Udalam Revisi UU 39/2004 rekomendasi yang dikeluarkan oleh pada TKI di negara penempatan.
menambah kewenangan pemerintah Timwas TKI terkait pembenahan atas “Permasalahan TKI ini memang menjadi
daerah. Pemda diminta terlibat langsung sinkronisasi Undang-undang Nomor kasus luar biasa dan membuat kita
dalam pelaksanaan pelindungan terhdap 39/2014 tentang PPLIN yang diubah menjadi prihatin. Pasalnya di provinsi
TKI yang bekerja di luar negeri. Hal menjadi UU PPMI (Perlindungan Pekerja Jabar sendiri sebesar 80 persen tenaga
tersebut disampaikan Ketua Komisi IX Migran Indonesia). Antisipasi dalam UU kerja yang dikirim kebanyakan lulusan SD
DPR Dede Yusuf Macan Effendi saat perlindungan TKI, Provinsi Jawa Barat dan didominasi oleh wanita,” ungkapnya.
memimpin Kunjungan Timwas TKI (Jabar) ini sudah selangkah lebih maju Sehubungan dengan pengalokasian
DPR ke Provinsi Jawa Barat. daripada beberapa provinsi lain,” jelas anggaran Kemendikbud, politisi yang

50 | PARLEMENTARIA n Edisi : 154 TH. XLVII 2017